Pengembangan KEK butuh komitmen dan dukungan kuat pemerintah.
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi negara yang naik pesat. Dengan KEK terbanyak di dunia, Dwi Sutoro, Direktur Pemasaran PTPN Group mengatakan, ekonomi China berdampak besar, berkontribusi 22% Gross Domestic Product (GDP), 60% ekspor, 46% Foreign Direct Investment (FDI), serta menyerap 30 juta tenaga kerja. Bagaimana dengan KEK di Indonesia, khususnya pada industri sawit?
KEK dan Fasilitasnya
Rizal Edwin Manangsang, Sekjen Dewan Nasional KEK, menjelaskan, konsep dasar KEK adalah kawasan dalam negara yang ditata untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi, seperti kegiatan jual beli dan mendatangkan devisa, dan memperoleh fasilitas tertentu berupa fasilitas fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi, khususnya penanaman modal asing (FDI). ”Konsepnya dari bawah ke atas. Ini diawali oleh proses pengusulan, bisa oleh perusahaan swasta maupun BUMN dan pemerintah pusat (pempus) atau daerah,” ujarnya dalam Seminar ‘Peranan Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Industri Hilir Sawit Bernilai Tambah Tinggi’.
KEK bertujuan meningkatkan investasi, mengoptimalkan industri ekspor-impor dan kegiatan lainnya yang bernilai ekonomi tinggi, percepatan pembangunan daerah melalui pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa untuk mengurangi gap antardaerah, serta terwujudnya model terobosan pengembangan kawasan, seperti kawasan industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja.
“Ada pembagian peran para stakeholder yang penting,” kata Edwin. Yaitu, BUPP (Badan Pengembangan dan Pengelola) bertugas menarik investasi di KEK. Pempus menghimpun insentif fiskal dan nonfiskal, memonitoring dan mengevaluasi perkembangan KEK. Pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai dewan kawasan untuk menyiapkan infrastruktur kawasan dan insentif daerah.
Insentif dan kemudahan yang diberikan di KEK, pertama, insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance. “Diberikan sesuai besarnya investasi dalam KEK tersebut. Investasi sampai Rp100 miliar, badan usaha akan mendapatkan tax holiday atau tidak bayar pajak 10 tahun, Rp500 miliar tax holiday selama 15 tahun, Rp1 triliun mendapat 20 tahun tax holiday,” urai pria kelahiran 20 februari 1965 ini.
Ada PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang tidak dipungut untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan BKP Tidak Berwujud. ”Bahan baku yang masuk juga tidak dipungut bea masuknya atau ditangguhkan, bea cukai lebih cepat. Pajak daerah berupa BPHTB dan PBB mendapatkan keringanan 50%-100%,” sambungnya. Kedua, insentif nonfiskal di antaranya pelayanan satu pintu, pengadaan tanah sampai seperti hak pakai dan hak guna bangunan (HGB) sampai 80 tahun, dan persetujuan lingkungan dan perizinan bangunan.
KEK Sawit
Menurut Edwin, sampai saat ini ada 24 KEK yang sudah keluar Peraturan Pemerintah (PP) dari Aceh sampai Papua. Dari 24 KEK itu ada 4 KEK yang kegiatan utamanya berbasis pada industri pengolahan sawit, yaitu KEK Sei Mangke, KEK MBT Kaltim (MBTK), KEK Sorong, dan KEK Arun Lhokseumawe. Dilihat dari kinerjanya secara kumulatif sejak 2012 hingga Semester 1 2024, investasi di seluruh KEK sebesar Rp200,5 triliun, tenaga kerja lebih dari 132 ribu orang, dan ada 368 pelaku usaha.
”Tahun ini saja (2024) dari investasi yang tercatat, tenaga kerja 15.229 dari target 38 ribu orang. Khusus KEK sawit ada 37 pelaku usaha, investasi Rp21,9 triliun, tenaga kerja 6.247 orang,” paparnya di Jakarta, Senin (4/11/2024).
KEK Sei Mangke menjadi KEK dengan kontributor terbesar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 2019-2022, sebanyak Rp6,5 triliun dan membuka kesempatan kerja mencapai 24 ribu-74 ribu orang per tahunnya. ”Pelayanan yang dihasilkan KEK sawit yaitu ada ekspor dengan nilai Rp5,4 triliun pada 2023 di KEK Sei Mangke. Di KEK MBTK masyarakat sekitar bisa dapat suplai listrik dan air bersih. KEK Sorong mendorong pertumbuhan UMKM dan koperasi. KEK Arun terjadi peningkatan indeks pembangunan manusianya. KEK MBTK baru mulai bisa beroperasi karena izin lingkungannya. Ada masalah yang harus diperbaiki,” terangnya.
Moses Situmorang, Direktur KEK Sei Mangke menuturkan, KEK Sei Mangke yang berdiri pada 2012 mengalami pertumbuhan yang cepat di 2023 dan 2024 karena dampak COVID-19. ”Di Sei Mangke banyak turunan dari sawit, hampir semuanya sudah mencapai industri yang ada di situ. Peluang investasi banyak, peluang fasilitas masih kita lakukan. Okupasi sudah 25%. Untuk sawit hampir bisa dikatakan penuh, akan geser ke karet dan industri lainnya,” ucapnya.
Akumulasi capain kumulatif KEK Sei Mangke hingga Juni 2024, imbuh Moses, investasi sebanyak Rp16,49 triliun, tenaga kerja 4.297 orang, dan ada 23 pelaku usaha. Khusus Semester 1 2024, investasi di KEK Sei Mangke sebesar Rp2,485 triliun dari target 2024 sebanyak Rp5,31 triliun, penambahan satu pelaku usaha, dan jumlah tenaga kerja mencapai 1.921 orang yang melebihi target 1.200 orang.
Tantangan dan Lesson Learn
Tri Dewi Virgiyanti, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas mengungkap kelemahan dan tantangan pengembangan KEK. ”KEK ternyata belum bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan terdekat. Sekitar KEK belum benar-benar terlihat untuk pengelolaan ekonomi. Sektor industri tumbuh tapi bukan dampak dari KEK. 4 KEK, salah satunya industri sawit, perlu dikembangkan,” terang Tri.
Isu yang harus diperhatikan pada KEK industri sawit, lanjut Tri, adalah infrastuktur dan logistik, menarik investasi dan akses pembiayaan masih kesulitan. Keterbatasan tenaga kerja terampil, proses perizinan yang panjang, serta belum optimalnya penerapan praktik berkelanjutan untuk mempercepat perkembangan dan meningkatkan daya saing KEK. ”KEK perlu menawarkan hal-hal yang sesuai kebuutuhan pasar. KEK tidak bisa berdiri sendiri,” tukasnya.
Moses mengakui, tantangan KEK Sei Mangke butuh infrastruktur pendukung berupa perumahan, rumah sakit (RS), sarana kesehatan, dan sarana hiburan seperti hotel, food court, MICE, pasar. ”Ternyata nggak gampang menangani orang-orang berbagai suku bangsa. Kelemahan Sei Mangke pada infrastruktur pendukungnya seperti perumahan, RS, pasar. Kami mengundang perumahan-perumahan, RS-RS di Penang, Malaysia,” tukasnya.
Dwi Sutoro mengatakan, pengembangan KEK butuh komitmen dan dukungan kuat pemerintah. Sebab, yang membutuhkan KEK bukan hanya perusahaan tapi juga pemerintah. ”Tantangan pengembangan KEK di Indonesia sebagian besar terkait dengan pemerataan infrastruktur serta keterbatasan SDM terampil,” ucapnya.
Dalam pengembangan KEK untuk sawit, ada beberapa industri prioritas yang perlu didorong. Yakni, industri pupuk sebab menjadi input utama dalam budidaya, industri hilirisasi minyak nabati untuk keperluan pangan dan energi, jasa logistik, dan perbankan. Lalu, industri manufaktur mesin pertanian dan pengolahan sawit serta jasa MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) untuk mesin pertanian dan pengolahan sawit.
Jumlah KEK di dunia saat ini lebih dari 7.000 titik. Pada 1997 – 2002 terjadi lonjakan signifikan terhadap jumlah KEK karena didorong meningkatnya KEK di negara berkembang. Mencontoh keberhasilan KEK di China, buka Dwi, kuncinya komitmen dan dukungan kuat pemerintah untuk mereformasi ekonomi yang berorientasi pasar dan pemberian insentif investasi serta otonomi pada lembaga tertentu; lokasi KEK strategis dengan reformasi lahan melalui perubahan struktur kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan. Kemudian, FDI dari diaspora Tionghoa; adaptasi teknologi dan inovasi perusahaan asing yang masuk dan pengembangan kultur inovatif serta biaya ketenagakerjaan relatif murah.
“Namun, kita juga perlu belajar lesson learned KEK di China. Di antaranya ketimpangan perkembangan teknologi pada sektor manufaktur dengan kesejahteraan masyarakat sekitar, kerusakan lingkungan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah beberapa kali tidak sejalan,” tutupnya.
Windi Listianingsih
