Belum genap dua bulan tahun ini bergulir, rakyat lagi-lagi tak dibiarkan tidur tenang. Generasi yang lebih senior sibuk memperbincangkan arah perputaran negara di sela-sela perbincangan dalam warung kopi atau permainan catur antar gang rumah. Sementara generasi yang lebih junior sibuk mempertanyakan dalam perbincangan di dunia maya.
Bila dikumpulkan menjadi satu ruangan, sudah cukup banyak tema perbincangan yang bisa diomongkan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Cukup satu isu di satu sektor, membuat tidak tenang berbagai sektor lainnya.
Belum lagi padam isu pagar laut dan solusinya, dihantam pula dengan tabung gas LPG (elpiji), ditambah lagi regulasi mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang mengguncang pemikiran, emosi, dan ketahanan mental masyarakat.
Dan ibarat kopi dan gorengan yang belum habis ‘dinikmati’, masyarakat kembali disuguhi ‘sajian nikmat’ seduhan panas dan anyar dari ‘minuman kopi’ terbaru. Ibarat kata, masyarakat betul-betul dikasih sofa nyaman dalam melihat semua drama di kalangan atas ini.
Lantas, bagaimana suguhan ‘panas’ ini berpengaruh pada sektor kelautan dan perikanan. Sedikitnya, ketika berbagai pakar sudah bersuara, apakah bisa berpengaruh banyak dan lalu mengubah lalu lintas buruk menjadi arus baik dan membawa perubahan baik pula bagi kelautan dan perikanan?
Selintas dari pemberitaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Dalam berita yang dicuplik dari bphmigas.go.id, bahwa pihaknya bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) bahu-membahu melakukan pengawasan terhadap penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT)/BBM subsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)/BBM penugasan agar penyaluran BBM tepat sasaran dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim pada (25/2) menyampaikan, kerja sama BPH Migas dan Aparat Penegak Hukum (APH), antara lain dalam bentuk pengawasan penyaluran BBM subsidi, serta kegiatan pemberian keterangan ahli. Selama 2020-2024, sebanyak 2.662 kegiatan pemberian keterangan ahli antara BPH Migas dan Polri terhadap jumlah total volume barang bukti sebesar 5.860.091 liter pada dugaan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas.
Jenis barang bukti terdiri dari BBM solar bersubsidi, BBM penugasan, minyak tanah subsidi, BBM non subsidi dan minyak olahan dengan potensi penyelamatan sekitar Rp42,38 miliar. “Alhamdulillah, kami bahu-membahu melakukan pengawasan pendistribusian BBM subsidi dan BBM penugasan agar tepat sasaran, tepat guna dan tepat volume,” tambahnya.
Seharusnya, jika menindaklanjuti laporan seperti ini, masyarakat sudah sedikit lega dan bisa memberikan kepercayaan terhadap pihak-pihak yang berwenang dalam pengawasan BBM. Khususnya untuk nelayan skala kecil sebagai contoh, mendapat bantuan dalam akses BBM subsidi untuk operasional usahanya.
Lalu, di sisi stok ikan, yang baru-baru ini Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP), Sakti Wahyu Trenggono tidak berhentinya ‘diganyang’ publik soal pagar laut, memberikan keoptimisan. Terutama, menjelang bulan suci Ramadhan yang bisa saja berpengaruh pada umat Islam yang menjalankan puasa di bulan ini.
Trenggono dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI di Jakarta, (27/2), seperti dikutip antaranews.com, memastikan bahwa ketersediaan ikan dalam kondisi yang aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan hingga Lebaran 2025.
“Hasil analisis dengan mempertimbangkan ketersediaan ikan dan kebutuhannya di masing-masing lokasi sentra konsumsi, KKP optimistis bahwa ketersediaan ikan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Trenggono.
KKP, ucapnya, memastikan akan ada pengawasan untuk menjaga kestabilan harga. “Kita akan menjaga untuk tidak akan ada kenaikan harga,” ujar Trenggono dalam antaranews.
Selain itu, KKP juga telah melakukan perhitungan terhadap produksi ikan pada periode Januari hingga Maret 2025. “KKP telah menghitung prognosa produksi ikan dari Januari sampai Maret 2025 sebesar 3,06 juta ton dengan rincian produksi ikan budidaya sebesar 1,59 juta ton dan 1,47 juta ton produksi ikan tangkap,” jelasnya.
Lebih lanjut, Trenggono mengaku bahwa KKP juga telah mengidentifikasi beberapa lokasi yang rawan kekurangan ketersediaan ikan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Identifikasi ini dilakukan untuk memantau distribusi dan memastikan pasokan tetap stabil. Beberapa daerah yang menjadi perhatian adalah Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Bandar Lampung, Makassar, Ambon, dan Banjarmasin.
Dan sejauh ini, di tengah-tengah ketidakpastian kondisi politik dan ekonomi negara, ditambah tagar #kaburajadulu, ada sisi optimis yang ditawarkan pemerintah. Entah hanya untuk menenangkan kondisi publik secara sementara karena setiap harinya bisa saja ada ‘pengungkapan’ terbaru. Atau betul, mereka menggambarkan kondisi aslinya bisa dipercayakan kepada para pemangku kepentingan. Saat ini masyarakat bisa saja diminta untuk tidak panik, dan tetap fokus menjalankan dan memajukan usaha di sektor kelautan dan perikanan.
