Jakarta (TROBOSAQUA). KKP dalam konteks pengembangan SDM selalu mencari informasi dan masukan dari berbagai pihak agar dalam pengembangan SDM khususnya pelatihan benar-benar bisa dilakukan secara baik. Selain itu kami melakukan akreditasi pengesahan program pada lembaga-lembaga diklat yang melaksanakan program pelatihan keterampilan atau keahlian awak kapal. Dengan adanya mandatori yang diberikan LAN kepada Pusat Pelatihan akan menjadi lembaga akreditasi dalam hal pelatihan Diklat teknis perikanan, baik untuk masyarakat dan juga aparatur.
Nanti kewenangan yang dimiliki dapat mengesahkan akreditasi program pelatihan. Kemudian mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan teknis KP pada lembaga terakreditasi dan juga melakukan penilaian akreditasi dengan SDM asesor akreditasi yang telah mengikuti pengembangan kompetensi. Saya kira satu terobosan besar yang sudah dilakukan di Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
“Standar pelatihan kami berstandar nasional SKKNI dan standar internasional. Sebenarnya ada satu standar lagi yang pernah kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang disebut sebagai standar kualifikasi khusus tetapi lebih lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan di dalam KKP sendiri,” bebernya Bincang Mina bertopik ‘Sertifikasi Kompetensi Akuakultur: Formalitas Atau Kebutuhan’ yang digelar Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) secara daring yang diorganisir Minapoli, baru-baru ini.
Jadi kalau mengacu pada apa yang dilakukan dengan SKKNI kami menurunkan dalam bentuk KNI kemudian dalam modul-modul ajarnya dan kemudian kurikulum program pelatihan, demikian juga dengan standar internasional. Bedanya kalau di standar internasional pihaknya langsung menyiapkan standar mutunya lalu ditetapkan oleh Kepala Badan, kemudian diturunkan ke dalam modul-modul dan kurikulum program pelatihan.
Untuk beberapa pelatihan pada standar internasional kalau tidak diatur di dalam konvensi biasanya digunakan delapan standar dalam rangka melakukan akreditasi ataupun pengesahan program pada lembaga yang memang meminta untuk dapat melaksanakan diklat. Pemerintah, ucap Lilly, memiliki satu sertifikasi internasional standar dokumen mengacu pada STCW-F 195. Standar sistemnya disiapkan dan kedepan juga akan dimulai melakukan hal yang sama untuk pelatihan-pelatihan yang mengacu pada standar internasional, baik untuk budidaya penangkapan ataupun juga pengolahan.
KKP memiliki lima Balai Pelatihan yang melayani masyarakat di Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung dan Ambon dengan masing-masing wilaya kerjanya dan satu di Balai Sukamandi yang melayani aparatur. Kami sudah punya learning management system yang digunakan untuk aparatur dan sedang mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk semua pelayanan pelatihan dan sertifikasi dinamakan e-laut yang sebentar lagi kita launching. Jadi semua yang berkeinginan ikut pelatihan atau sertifikasi di pusat pelatihan KKP pada semua balai-balainya nanti melalui e-laut tersebut ini.
Kami juga mengupayakan sinergi antara program yang dilakukan Kemenaker dengan sektor-sektor terkait. Bagaimana kemudian manfaat SKKNI bagi pencari kerja, bagi karyawan di tempat kerja dan perusahaan. Pengguna SKKNI di sektor KP sudah banyak sekali. Di pabrik-pabrik, pembudidaya sendiri, tenaga profesional UMKM, nelayan, pekerja dan masih banyak PR. Sebagian dari mereka yang bekerja pada dunia usaha/industri sudah berangsur menyadari perlunya sertifikasi.
Pihaknya akan meningkatkan semua unsur terkait, dalam hal asesmennya, tempat uji kompetensinya, tenaga pelatihnya, sarana prasarananya, biaya terstandar, sistem manajemen mutu, bahan pelatihan, struktur kurikulum dan juga SKPI terus disiapkan. Pemerintah, terangnya, melakukan sosialisasi bagaimana bisa berkolaborasi dalam rangka memanfaatkan pelatihan ataupun sertifikasi yang akan dilakukan KKP.
“Kami juga lakukan harmonisasi dengan BNSP. Jadi balai-balai KKP juga adalah LSP-1 dan juga LSP-3 dan balai-balai KKP juga membina 100-an lebih semacam Pusat Mandiri KKP. Mereka adalah UMKM yang bergerak di perikanan dan kelautan yang kemudian ditetapkan menjadi pusat-pusat pelatihan di bawah balai KKP yang tersebar seluruh Indonesia. Sebentar lagi mereka akan menjadi balai-balai ataupun pusat pelatihan yang akan disertifikasi dan standarkan,” sebut Lilly.datuk-lampung
