Sukamandi (TROBOSAQUA). Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya memperkuat kualitas layanan pelatihan aparatur. Forum yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri puluhan peserta dari berbagai daerah yang tampak antusias mengikuti jalannya diskusi sejak awal.
Suasana ruang forum terasa hidup. Sejumlah peserta terlihat mencatat, mengangguk, hingga sesekali berdiskusi singkat saat pemaparan berlangsung. Antusiasme tersebut mencerminkan tingginya perhatian terhadap kualitas layanan pelatihan yang selama ini dijalankan.
Kepala Balai, Raden Hernan Mahardhika, menegaskan FKP tidak sekadar agenda rutin tahunan, melainkan instrumen strategis dalam meningkatkan mutu layanan pelatihan. “Melalui forum ini kami ingin memahami kebutuhan aparatur, mengevaluasi program yang berjalan, sekaligus membangun kolaborasi untuk menghasilkan solusi yang tepat,” ujarnya pagi itu di Auditorium Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP Sukamandi (6/4).
Pelaksanaan FKP juga mengacu pada berbagai regulasi pelayanan publik yang menekankan pentingnya partisipasi pengguna layanan dalam proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan aparatur, akademisi, pemerintah daerah, hingga organisasi non-pemerintah diharapkan mampu memperkaya perspektif sekaligus memastikan layanan yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Melalui forum ini, Balai menempatkan pengguna layanan sebagai bagian penting dalam proses perbaikan berkelanjutan.
Menguatkan arah tersebut, perspektif kebijakan nasional turut disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ria Veriani. Ia menyoroti perubahan ekspektasi publik di era digital yang semakin dinamis. Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis, terbuka terhadap informasi, dan menuntut layanan yang cepat serta transparan. “Pelayanan publik harus adaptif dan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas,” tegasnya.
Ria juga menekankan, kualitas pelayanan tidak cukup dibangun dari cara penyampaian, tetapi harus dimulai dari kualitas program itu sendiri. Program pelatihan perlu dirancang berbasis kebutuhan agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi aparatur. Dalam konteks yang lebih luas, FKP ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung Visi Indonesia Emas 2045, di mana penguatan kapasitas ASN menjadi salah satu faktor kunci dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.
Lebih jauh, Ria menyoroti pentingnya pergeseran paradigma dalam pengembangan kompetensi ASN. Pendekatan pelatihan konvensional yang berfokus pada kegiatan klasikal mulai bergeser menuju pembelajaran terintegrasi yang lebih fleksibel dan berbasis pengalaman kerja. “Kita perlu bergeser dari sekadar melatih menjadi menumbuhkan. ASN harus ditempatkan sebagai subjek pembelajaran,” jelasnya.
Transformasi tersebut, lanjutnya, juga menuntut inovasi dalam metode dan layanan. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk artificial intelligence (AI), mulai diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas layanan. Selain itu, pendekatan seperti gamifikasi, coaching, dan mentoring dinilai mampu meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran.
Sejalan dengan itu, dari perspektif pengawasan, Inspektur III KKP, Wahjudi Poerwanto, menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana penghimpunan aspirasi pengguna layanan. Ia mendorong peserta untuk menyampaikan masukan secara terbuka, terutama berdasarkan pengalaman langsung selama mengikuti pelatihan. “Silakan disampaikan apa adanya. Masukan dari peserta justru menjadi bahan utama bagi kami untuk melakukan perbaikan,” pesannya.
Ia juga mengingatkan bahwa capaian kinerja yang baik tidak boleh membuat penyelenggara berpuas diri. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara berkelanjutan, seiring dengan dinamika kebutuhan pengguna layanan. Evaluasi tidak hanya berhenti pada tingkat kepuasan, tetapi juga harus mampu melihat dampak nyata terhadap kinerja aparatur.
Di sela pemaparan, beberapa peserta terlihat aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman dari daerah masing-masing, memperkaya diskusi yang berlangsung. Interaksi dua arah ini menjadi salah satu kekuatan forum dalam menggali kebutuhan nyata di lapangan.
Menutup rangkaian pembukaan, Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Joni Haryadi, menegaskan arah pengembangan layanan ke depan. Ia menekankan bahwa pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan pengguna, didukung standar yang jelas, serta diperkuat dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi. “Forum ini akan bermakna jika diisi dengan pengalaman nyata dan masukan yang konstruktif,” terangnya.
Melalui FKP 2026, KKP menunjukkan komitmennya untuk terus berbenah tidak hanya sebagai penyelenggara pelatihan, tetapi sebagai lembaga pembelajaran yang adaptif, kolaboratif, dan mampu menjawab tuntutan perubahan di sektor publik.dian/dini/edt
