Jakarta (TROBOSAQUA). Ketua Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Saut Hutagalung, menyoroti satu persoalan mendasar dalam pengelolaan perikanan tuna regional yakni ketidakadilan pembagian kuota di forum perikanan regional khususnya di Commission for the Concevation of Sothern Bluefin Tuna (CCSBT). Dalam wawancara, ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah nelayan besar justru sering mendapat porsi kuota lebih kecil dibanding negara lain yang duluan menjadi anggota Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tertentu.
“Seperti yang kita ketahui bersama, Southern Bluefin Tuna/SBT (Thunnus maccoyii) hidupnya tidak di perairan Indonesia, tetapi masuk di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Samudera Hindia saat bertelur. Nah, saat ini kuota Indonesia untuk penangkapan ikan tuna sirip biru selatan tersebut sebesar 1,3 juta ton pertahun (periode 2024-2026). Sementara itu, kemampuan produksi kita jauh lebih besar dari pada kuota yang diterima,” kata Saut serius. Menurutnya, sistem kuota saat ini masih bertumpu historical catch, sehingga negara-negara yang lebih dulu bergabung di CCSBT otomatis mengamankan jatah besar, sementara negara seperti Indonesia yang datang belakangan harus menerima sisa.
Ia menilai, pendekatan semacam itu tidak lagi adil di tengah tuntutan keberlanjutan dan pemerataan. “Kalau kita bicara pengelolaan tuna yang berkelanjutan, itu bukan soal monitoring, data ilmiah dan kepatuhan saja tapi juga soal fairness serta kebersamaan tanpa mengurangi komitmen terhadap pengelolaan perikanan tuna berkelanjutan sebagaimana disepakati dalam persidangan CCSBT”, ujarnya.
Kepada tim TROBOS Aqua, Saut juga menekankan, nelayan Indonesia tidak bisa terus dibatasi tanpa diberi ruang berkembang. Menurutnya, pemerintah perlu lebih aktif berdiplomasi di tingkat internasional, tidak hanya hadir berpartisipasi di forum sidang, tetapi juga melakukan pendekatan strategis jauh sebelum persidangan termasuk high level meeting agar alokasi kuota Indonesia bisa lebih proporsional.
“Kita ini negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, jumlah nelayan banyak, masa kita tidak bisa mendapat kuota sesuai kemampuan produksi kita ? tuturnya. Tetapi inilah namanya hidup bernegara, ada kepatuhan terhadap kesepakatan dan regulasi termasuk di RFMO dimana Indonesia telah sebagai anggota tetap (CCSBT, IOTC dan WCPFC). Ia berharap isu ketidakadilan kuota ini terus disuarakan, tidak hanya untuk kepentingan asosiasi atau pelaku usaha, tetapi sebagai perjuangan nasional agar nelayan Indonesia memperoleh kesempatan yang setara dalam memanfaatkan sumber daya tuna dunia secara berkelanjutan.dian/dini/edt
