Memasuki awal 2025, masyarakat Indonesia yang semula sudah dihebohkan dengan PPN 12% kembali mendapat ‘serangan kebijakan’ melalui keputusan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Kekhawatiran pun merebak dari segala sisi. Tak pelak sektor kelautan dan perikanan pun turut diwarnai kepanikan. Apa kabar sektor kelautan dan perikanan yang baru membalikkan hari-hari di tahun baru sudah kena reruntuhan kontroversi ‘pagar laut’?
Jumat (14/2), Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) Sakti Wahyu Trenggono memberikan pernyataan dalam siaran resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. memastikan program prioritas KKP tetap berjalan seiring penerapan efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp2,1 triliun dari pagu semula Rp6,2 triliun.
Hal tersebut sebagai komitmen KKP menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang keluar pada 22 Januari lalu. “Kami akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga dengan kreativitas baru agar seluruh target dapat tercapai dengan baik,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (14/2).
Efisiensi anggaran KKP sebesar Rp2,1 triliun sesuai lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tentang Tindak lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Dengan demikian pagu anggaran KKP saat ini di angka Rp4,1 triliun.
Komisi IV yang merupakan mitra kerja KKP di DPR RI juga sudah menyetujui efisiensi anggaran sebesar 34,09 % itu pada rapat kerja yang berlangsung Kamis 13 Februari malam. Menteri Trenggono memastikan, efisiensi tidak menyasar anggaran belanja pegawai sebesar Rp1,9 triliun, tetapi diterapkan pada item belanja barang yang semula Rp3,36 triliun menjadi Rp1,61 triliun.
Juga belanja modal semula Rp943,9 miliar menjadi Rp566,3 miliar. “Kami menjaga anggaran gaji 12.426 aparatur sipil negara di KKP, operasional kantor pusat dan seluruh kantor unit kerja di daerah, serta melaksanakan program prioritas Asta Cita dan Ekonomi Biru,” ucapnya dalam siaran pers itu.
Dikutip dari metrotvnew.com, Anggota Komisi IV DPR RI Ananda Tohpati, mendukung efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Namum, kebijakan tersebut jangan sampai mengorbankan program untuk masyarakat. “Jadi jangan sampai yang dikorbankan adalah justru tugas-tugas inti,” kata Ananda melalui keterangan tertulis, Jumat (14/2).
Ia menambahkan, pihaknya adalah mendukung semua program pemerintah. Ia menilai mitra kerja Komisi IV memiliki program-program penting untuk masyarakat. Legislator dari Dapil Jabar III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) menampik aspirasi di dapil akan terganggu oleh adanya efisiensi. Ia optimistis kebutuhan masyarakat di sektor pertanian hingga perikanan di dapil, masih bisa diperjuangkan.
Sementara itu, dilansir dari detik.com, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Rajiv, meminta efisiensi anggaran di kementerian atau lembaga tak dijadikan alasan saat bekerja. “Kami berharap menteri dan kepala badan serta jajarannya tetap semangat bekerja, jangan kendur kinerjanya karena anggarannya turun, kalau semangat kerjanya turun pasti pemain cadangan dari Pak Menteri banyak,” ujar Rajiv dalam rapat yang digelar Komisi IV, Kamis (13/2) malam.
Ia menyayangkan adanya efisiensi terhadap Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, ia percaya efisiensi ini dampaknya baik untuk masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. “Kami menyayangkan rekonstruksi anggaran pada mitra kita di komisi IV, seperti Kementan, KKP, Kehutanan, Barantin dan Bapanas,” kata Rajiv.
Ketika kementerian dan wakil rakyat sudah buka suara, menarik diikuti dari suara rakyatnya sendiri. Apakah efisiensi anggaran ini bisa bermanfaat untuk rakyat dalam jangka waktu pendek, menengah, atau panjang? Atau merugikan dari semua sisi, atau mengorbankan beberapa sisi, untuk kepentingan sisi yang lain?
Tentunya, sudah ada kekhawatiran atau belum ada kekhawatiran, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Karena, sebetulnya bagi rakyat sekarang, jika memang segawat itu kondisi negara saat ini, maka rakyat bisa jadi dituntut untuk maju dan berkembang hingga 10 hingga berpuluh tahun mendatang, tapi semenit kemudian, rakyat apa masih bisa bertahan atau tidak.
