Jakarta (TROBOSAQUA). Upaya pengarusutamaan gender (PUG) di sektor kelautan dan perikanan terus diperkuat pemerintah melalui kebijakan, kelembagaan, dan berbagai program responsif gender. Langkah ini memastikan bahwa pembangunan dan pemberdayaan di sektor perikanan memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki, perempuan, pemuda, lansia, anak, dan penyandang disabilitas.
Kesetaraan gender menjadi prinsip dasar hak asasi manusia yang menekankan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang adil dalam pembangunan. Sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, seluruh pimpinan kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah, wajib mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan.
Di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), penguatan PUG dilakukan melalui Peraturan Menteri KP No. 43/2023, yang mengatur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang responsif gender. Menteri dan pimpinan unit eselon I bertugas menetapkan kebijakan PUG, menyusun rencana kerja, memperkuat kapasitas SDM, menyajikan data terpilah, serta melakukan koordinasi dan evaluasi implementasi.
Untuk percepatan pelaksanaan PUG, KKP membentuk Pokja PUG tingkat kementerian dan unit eselon I, yang bertugas memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan pelaksanaan PUG, termasuk penerapan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Di daerah, implementasi diperkuat melalui Permendagri No. 67/2011 dan Permen KP No. 51/2016 tentang pemetaan pelaksanaan PUG bidang kelautan dan perikanan. Pemetaan dilakukan melalui tiga tahap: pemenuhan prasyarat PUG, implementasi prasyarat, serta hasil dan dampak terhadap pengurangan kesenjangan gender.
Fasilitasi sosial ekonomi dilakukan dengan memastikan terpenuhinya tujuh prasyarat PUG, meliputi komitmen pimpinan, perencanaan dan penganggaran responsif gender, kelembagaan, SDM dan anggaran, data terpilah, serta peran serta masyarakat. Tantangan utama saat ini bukan hanya pemenuhannya, tetapi memastikan seluruh prasyarat berfungsi efektif dan berkontribusi nyata pada keadilan gender.
KKP juga menekankan pentingnya fasilitas responsif gender di kantor pusat, daerah, UPT, dan sentra perikanan, seperti ruang laktasi, ruang bermain anak, toilet terpisah, fasilitas ramah lansia dan disabilitas, serta sarana usaha yang aman dan memadai.
Sinergi berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memperluas dukungan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kompetensi masyarakat. Penguatan ekonomi keluarga perikanan melalui champion, family preneur, dan inovasi local didorong sebagai penggerak kemandirian dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir.
KKP juga terus mengembangkan potensi daerah melalui pendekatan tematik berbasis kearifan lokal, seperti edukasi wisata perikanan dan rumah kreatif mandiri, untuk menambah alternatif pendapatan masyarakat.
Komitmen ini menunjukkan hasil positif melalui raihan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Sejak 2012, KKP terus naik kelas dari Pratama, Madya, Utama, hingga meraih predikat tertinggi Mentor pada 2018, 2021, dan 2023. Capaian ini menjadi bukti konsistensi KKP dalam memperkuat kesetaraan gender demi mewujudkan masyarakat perikanan yang berkemajuan. Wiwik- fungsionalP3T/dian/edt
