Jakarta (TROBOSAQUA). Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) (13/11) sukses digelar di Jakarta. Rakernas tahun ini berfokus menyoroti tiga isu besar yang dinilai menghambat perkembangan industri perikanan nasional, yakni banyaknya pungutan yang mencapai 11 jenis, tumpang tindih aturan zonasi penangkapan ikan, serta kasus kontaminasi Cesium-137 pada produk udang. Ketiga isu ini menjadi fokus utama dalam forum yang dihadiri perwakilan 16 asosiasi perikanan.
Meski berlangsung hangat, suasana forum terasa penuhketegangan konstruktif. Sejak pagi, ruang pertemuan sudah dipadati peserta yang serius menyimak agenda. Perwakilan asosiasi duduk membentuk lingkar diskusi sebagian membuka laptop, mencatat intens, dan berdiskusi kecil menandai kesadaran kolektif bahwa isu yang diangkat memiliki dampak luas bagi keberlanjutan usaha perikanan.
Dalam sesi paparan, keluhan mengenai banyaknya pungutan pemerintah menjadi sorotan utama. Pelaku industri disebut harus menanggung beragam pungutan mulai dari PNBP, PBB laut, hingga berbagai retribusi daerah yang kerap tumpang tindih regulasi antar lembaga. Kondisi ini dinila ibukan hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga mempersempit ruang tumbuh industri perikanan nasional.
Forum juga mengulas persoalan zonasi penangkapan ikan, yang dinilai merugikan nelayan, terutama yang beroperasi di wilayah perbatasan WPP. Beberapa asosiasi menegaskan bahwa pembatasan wilayah tangkap sering membuat hasil tangkapan tidak mampu menutup biaya operasional, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap aturan zonasi.
Isu ketiga yang mencuri perhatian adalah temuan zatradioaktif Cesium-137 pada produk udang. Forum menutut pemerintah memperketat pengawasan pengolahan limbah B3 khususnya yang berpotensi mengandung radioaktif dan mendorong pelarangan permanen impor limbah B3 berisikotinggi untuk mencegah insiden serupa.
Menutup RAKERNAS, Budhi Wibowo, Ketua Umum GAPI, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera merampungkan rekomendasi resmi dan melakukan audiensi dengan kementerian serta lembaga terkait. “Kami ingin ada kesepahaman antara pemerintah dan pelaku usaha. Jika hambatan regulasi bisa ditekan, industri perikanan nasionalakan tumbuh lebih sehat dan berdaya saing,” ujarnya hari itu.
RAKERNAS GAPI 2025 kembali menegaskan posisiGAPI sebagai wadah advokasi strategis bagi pelakuperikanan. Dengan kehadiran 16 asosiasi (ASBUMI; ADI; ASPUBI; APIkanDo; APIKI; APRI; APCI; ASPINTU; AP2HI; APSI; ARLI; ASTUIN; FUI; HIPPILINDO; HPPI; ASTRULI) asosiasi dari berbagai subsektor mulaidari penangkapan, pengolahan, budidaya hingga rumputlaut forum ini menjadi ruang konsolidasi penting untuk menperjuangan tata kelola perikanan yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan. dian
