Semarang (TROBOSAQUA). Ketersediaan data stok ikan yang akurat menjadi fondasi utama dalam implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Untuk memperkuat kapasitas penyediaan data tersebut, sebanyak 33 akademisi dari berbagai perguruan tinggi perikanan mengikuti Lokakarya Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan di Semarang, Jawa Tengah, pada 9–11 Juni 2026.
Para peserta merupakan calon Scientific Service Provider (SSP) yang berasal dari perguruan tinggi usulan Unit Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573, 711, dan 712. Selama tiga hari, mereka mendapatkan pembekalan mengenai metode dan protokol pengkajian stok ikan sesuai standar Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN).
Ketua Komnas KAJISKAN, Prof. Indra Jaya, menegaskan bahwa hasil pengkajian stok ikan yang dilakukan secara ilmiah dan terstandar harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan nasional.
Menurutnya, pendekatan berbasis sains diperlukan agar pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya di masa depan.
“Pengkajian stok yang dilakukan dengan metode ilmiah menjadi dasar penting untuk memastikan pengelolaan perikanan berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Syahril Abd Raup, mengatakan bahwa informasi mengenai kondisi stok ikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan perikanan nasional.
“Data stok sumber daya ikan merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan perikanan yang tepat sasaran,” kata Syahril.
Dalam implementasi PIT, hasil pengkajian stok ikan digunakan sebagai dasar penetapan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB). Nilai JTB tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan kuota penangkapan ikan yang didistribusikan secara terukur guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian ekosistem laut.
Selain mendukung kebijakan PIT, data perikanan yang akurat juga menjadi elemen penting dalam berbagai program strategis pemerintah. Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Mohamad Abdi Suhufan, menjelaskan bahwa sistem pendataan hasil tangkapan akan semakin diperkuat melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Melalui sistem pencatatan hasil tangkapan yang lebih baik, pemerintah diharapkan memiliki basis data yang semakin kuat untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola perikanan yang lebih terukur, berbasis sains, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. pdsi/dian
