Biaya produksi yang tinggi, persaingan global, hingga isu radioaktif menambah beban industri. Meski begitu, petambak menegaskan usaha ini tetap jalan, asal pemerintah benar-benar hadir memberi dukungan.
Pagi itu, udara pesisir Lampung masih lembap ketika kincir air tambak berputar lambat, memecah permukaan air yang tenang. Di pinggir kolam, Agusri Syarif berdiri dengan tangan terlipat di dada. Lelaki yang sudah menggeluti usaha budidaya udang sejak 1987 itu menghela napas panjang.
“Dengan iklim bisnis seperti sekarang tentu tidak memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Untuk sementara tambak yang sudah ada saja dijalankan,” ujarnya lirih.
Industri udang Indonesia masih menggantungkan diri pada pasar Amerika Serikat (AS). Negeri Paman Sam itu menyerap sekitar 60% ekspor senilai USD 1,68 miliar pada 2024. Namun awal 2025, kabar buruk datang, Washington resmi menetapkan tarif impor 19%.
Sekilas angka itu lebih rendah dibanding 32% beberapa waktu lalu, tapi tetap memberatkan. “Dulu cuma 7%, itu masa keemasan. Tapi sekarang jauh lebih berat,” kenang Agus, sapaan akrab pemilik sekaligus pimpinan PT Anesta Agung itu.
Antara Hambatan dan Peluang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memandang kebijakan tarif impor 19% ini bukan semata ancaman, tetapi juga momentum. Menurut Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Tornanda Syaifullah, negosiasi panjang sejak April hingga Juli 2025 berhasil menurunkan tarif dari 32% menjadi 19%. Tarif ini, meski memberatkan, masih lebih rendah dibanding India (50%), Vietnam (20%), Tiongkok (34%), dan hanya sedikit lebih tinggi dari Ekuador (15%).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor udang Indonesia pada 2024 mencapai USD 1,08 miliar atau 53,6% dari total ekspor perikanan ke AS. Secara keseluruhan, kontribusi udang ke pasar AS mencapai 63,7% dari total ekspor udang nasional. Hingga Juli 2025, ekspor produk perikanan ke AS justru mencatat tren positif: naik 12,8% secara nilai dan 7,6% secara volume dibanding periode sama 2024. Udang tumbuh 23,8%, kekerangan 57,2%, dan rumput laut 9,7%.
KKP, sambung Tornanda, bahkan memprediksi kebijakan tarif resiprokal memberi peluang peningkatan nilai ekspor udang beku Indonesia hingga 47,28% berkat substitusi dari India yang lebih mahal. Dari sisi daya saing harga, udang mentah beku Indonesia tercatat lebih murah USD 1,98/kg dibanding India, sementara produk olahan-diawetkan lebih murah USD 4,91/kg dari India dan USD 2,55/kg dari Vietnam.
Bagi para petambak, tarif baru ini tetap ibarat hantaman besar. Menurut catatan, kebijakan ini berpotensi menurunkan ekspor hingga 30% dibandingkan tahun sebelumnya, menekan rantai pasok, dan mengancam keberlangsungan usaha sekitar satu juta pekerja di sektor budidaya, pengolahan, hingga distribusi. Sejumlah perusahaan pengolahan bahkan mulai mengurangi produksi, dan sebagian bersiap melakukan pemutusan hubungan kerja.
Dampaknya langsung terasa di tambak. “Udang ukuran 40 ekor per kilo yang sebelumnya Rp76 ribu/kg, kini turun hingga Rp68 ribu/kg. Artinya sejak tarif 19% berlaku, harga di tambak turun 12%,” ungkap Agus. Bahkan di Sumatera Barat dan Utara, harga anjlok sampai Rp40 ribu/kg setelah eksportir besar PT Bahari Makmur Sejati (BMS) tersandung kasus zat radioaktif.
Nada senada datang dari Coco Kokarkin Soetrisno, Sekjen Forum Udang Indonesia (FUI). Ia melihat persoalan dari kacamata lebih luas, yaitu beban tarif membuat biaya ekspor kian mencekik. “Selain tarif 19 %, masih ada CVD 3,2%. Akhirnya produsen yang menanggung karena buyer Amerika tetap membeli dengan harga lama. Kalau harga dinaikkan, udang kita tidak bisa bersaing dengan Ekuador dan Thailand,” jelas laki-laki yang juga menjabat TA Provinsi Lampung (10/9). Menurut Coco, kondisi ini membuat margin usaha menipis, investasi melemah, dan banyak tambak terpaksa idle.
Di Bengkulu, suara serupa terdengar. Teguh Setyono, Ketua Paguyuban Akuakultur Kaur, menggambarkan dampak nyata di lapangan. “Ada yang berhenti beli, sehingga harga makin jatuh,” keluhnya.
Meski mengakui tarif 19% lebih ringan dibanding 32% sebelumnya, Teguh tetap menilai beban itu berat. “Negara lain juga terkena, memang. Tapi kondisi di lapangan tetap menekan kami,” ujar Manajer Budidaya PT Dua Putra Perkasa itu.
Suara lain datang dari Cikalong, Tasikmalaya-Jawa Barat. Heri C Utomo, Direktur Utama PT Karyanesia Utama Jaya yang sudah sepuluh tahun menjadi petambak, menggambarkan situasi ini bak pisau bermata dua. “Di satu sisi menggembirakan karena permintaan udang AS kembali naik, potensi harga terdorong, dan petambak bisa menggenjot produksi. Tapi di sisi lain ini jebakan. Pasar kita bisa semakin tergantung pada AS. Dari sisi petambak, jelas merugikan,” tegasnya.
Menurut Heri, penurunan permintaan terasa nyata. “Importir menahan pembelian akibat harga landed yang lebih mahal. Eksportir lalu mengalihkan beban ke petambak. Permintaan dari supplier dan pabrik menurun hampir 30–40%,” ungkapnya. Dampaknya berlipat: harga udang size 100 yang biasanya Rp52 ribu/kg anjlok ke Rp44 ribu/kg pada September 2025.
Kondisi teknis di lapangan memperparah. “Musim kemarau basah membuat kualitas air sulit stabil: suhu dingin, salinitas rendah, alkalinitas turun. Itu memicu penyakit. Yang lolos dari masalah kualitas air pun tetap menghadapi harga rendah,” lanjut Heri (25/9).
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Aqua edisi 160/September – Oktober 2025
