Pemalang (TROBOSAQUA). Dilansir dari situs Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jambore Pekerja Perikanan dilaksanakan pada (10–12/2) di Desa Asemdoyong, Kabupaten Pemalang-Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama berbagai jaringan serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, komunitas pesisir, organisasi perempuan, pegiat lingkungan, akademisi, pemerintah daerah, serta mitra internasional.
Jambore Pekerja Perikanan menghadirkan Awak Kapal Perikanan (AKP) migran, nelayan lokal, dan pekerja pengolahan hasil laut untuk melihat sektor perikanan sebagai satu rantai produksi yang saling terhubung sekaligus menghadapi persoalan struktural yang sama, termasuk kerentanan kerja, pelanggaran hak asasi manusia, migrasi paksa, serta dampak krisis iklim. Jambore ini menjadi ruang politik-edukatif dan konsolidasi lintas sektor yang melibatkan antara lain Serikat Perempuan Pekerja Perikanan Sulawesi Utara (SP3SU), Solidaritas Perempuan, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Inti Solidaritas Buruh (ISB), Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), Destructive Fishing Watch (DFW), Jangkar Karat, Ocean Centre, International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM), The Freedom Fund, serta dukungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan berbagai organisasi jaringan lainnya.
Mewakili Bupati Pemalang, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang memberikan sambutan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan komunitas pekerja dalam memperkuat perlindungan pekerja perikanan serta mendorong pembangunan daerah pesisir yang berkelanjutan dan inklusif. Kemudian, Ketua Panitia Jambore Pekerja Perikanan, Rizky Oktaviana, menyampaikan bahwa jambore ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi bersama untuk mempertemukan berbagai aktor dalam rantai perikanan, sehingga persoalan pekerja dapat dilihat secara utuh dari hulu hingga hilir.
Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno, menegaskan bahwa Jambore Pekerja Perikanan menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas lintas sektor dalam memperjuangkan keadilan bagi pekerja perikanan. Ia menekankan bahwa selama ini pekerja dalam rantai pasok perikanan mulai dari awak kapal migran, nelayan lokal, hingga pekerja pengolahan, masih menghadapi kerentanan struktural yang membutuhkan perubahan kebijakan secara menyeluruh.
“Kita perlu melihat sektor ini sebagai satu sistem yang saling terhubung, perlindungan pekerja perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Sehingga negara, industri, dan masyarakat sipil harus bergerak bersama untuk memastikan kerja layak, perlindungan HAM, dan keberlanjutan lingkungan berjalan beriringan, karena salah satu mandat dari Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah pelindungan sosial, bukan hanya mengacu pada pelindungan hukum, tapi lebih struktural daripada itu,” ujarnya.ist/dini/edt
