Lampung (TROBOSAQUA). Kebijakan tarif impor 19% dari Amerika Serikat (AS) terhadap udang Indonesia kini benar-benar dirasakan dampaknya oleh petambak di berbagai daerah. Meski angka itu turun dari 32%, di lapangan harga udang justru anjlok. Agusri Syarif, Ketua Ikatan Petambak Pantai Barat Sumatera (IPPBS), menyebut harga udang di tingkat tambak turun hingga 12%. “Di Lampung, harga udang ukuran 40 ekor per kilo yang sebelumnya Rp76 ribu, sekarang tinggal Rp68 ribu per kilogram (kg),” ungkapnya pada tim TROBOS Aqua.
Menurut Agus, penurunan ini tak semata akibat tarif AS, tetapi juga karena kasus yang menimpa salah satu eksportir besar nasional, BMS, yang tersandung isu zat radioaktif. “Begitu BMS tersandung kasus itu, dampaknya langsung terasa. Mereka mengekspor 30% dari produksi udang nasional, jadi wajar kalau pasar jadi lesu,” jelasnya. Kondisi ini membuat sebagian daerah seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara kesulitan menjual udang, dengan harga jatuh hingga Rp40 ribu per kg.
Agus menuturkan, meski situasi tidak ideal, proses budidaya di tambak-tambak Lampung masih berjalan normal. Namun, ekspansi usaha sementara harus ditahan. Fokus utama kini adalah efisiensi. “Kalau biaya produksi bisa ditekan di kisaran Rp55 ribu per kg dan survival rate tidak turun di bawah 80%, petambak masih bisa untung,” tuturnya hari itu. Ia juga menegaskan pentingnya benur berkualitas dalam menentukan keberhasilan produksi, sekaligus menolak mentah-mentah ide meniru model Ekuador yang memakai padat tebar rendah. “Kondisi kita beda. Di sana listrik murah, pajak rendah, perizinan mudah. Di sini? Semua serba mahal dan rumit,” ucap Agus tegas.
Bagi Agus, yang paling dibutuhkan petambak bukan sekadar bantuan teknis, melainkan akses pembiayaan dengan bunga bersaing. Ia menilai sektor tambak udang layak mendapat perlakuan seperti komoditas strategis lainnya. “Kalau bunga kredit tambak sama mahalnya dengan sektor lain, siapa yang mau buka tambak? Padahal usaha ini padat karya dan penyumbang devisa bagi negara,” katanya. Ia juga meminta pemerintah memperkuat pasar domestik agar bisa menjadi penyangga ketika ekspor terganggu, sekaligus memastikan kebijakan tata ruang tidak mengorbankan tambak yang sudah lama beroperasi.
Sementara itu, dari Kabupaten Kaur, Bengkulu, Teguh Setyono, Ketua Paguyuban Akuakultur Kaur sekaligus Manajer Budidaya PT Dua Putra Perkasa (DPP), melukiskan situasi serupa. “Budidaya tetap jalan normal, tapi pembeli berkurang, harga makin turun,” terangnya. Ia mengaku banyak cold storage yang menunda atau bahkan menghentikan pembelian sementara, membuat petambak menahan diri untuk melakukan ekspansi. “Kita tunda dulu sampai harga kembali membaik,” tambahnya.
Teguh menyebut, beban utama petambak saat ini justru berasal dari biaya produksi yang terus melonjak, mulai dari pakan, listrik, hingga tenaga kerja. “Kami berharap pemerintah memberi insentif, seperti pembebasan pajak bahan pokok produksi, menekan harga pakan, dan menurunkan tarif listrik,” harapnya. Menurutnya, stabilitas harga jual udang dan kepastian pembelian dari cold storage merupakan kunci agar para petambak bisa beroperasi dengan tenang.
Baik Agus maupun Teguh kompak menyuarakan hal yang sama, yaitu petambak kini sedang bertahan, bukan menyerah. Mereka menunggu kebijakan nyata dari pemerintah yang berpihak, sederhana tapi berarti, berupa kemudahan izin, biaya operasional yang lebih ringan, dan pasar yang pasti. “Yang kami butuhkan sederhana: kepastian usaha dan keberpihakan,” tutup Agus tegas, mewakili suara banyak petambak di pesisir barat Indonesia. dian
