Jakarta (TROBOSAQUA). Konsultasi publik bertujuan untuk menghasilkan perbaikan layanan. “Saya memperhatikan betul terkait dengan layanan publik. Maka review inspektur saya baca satu per satu, mana yang effort-nya sangat tinggi. Di pusat pelatihan rata-rata nilainya sudah di atas 4 dan 5 sehingga sudah baik. Bahkan di balai-balai latihan dari rating skor 5 sudah di atas 4,3-4,5. Jadi sudah layanan prima dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya,” sebut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dengan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah terkait Pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan (P2MKP).
Disebutkannya, P2MKP ini merupakan pasukannya BPSDMKP untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat guna men-delivery inovasi-inovasi terbaru kepada masyarakat. Selain pelatihan, di sini ada sertifikasi makanya perlu standarisasi sertifikasi.
“Melalui pola perubahan organisasi yang baru di KKP mari kita sama-sama berbenah. Perlu ditingkatkan lagi dari berbagai aspek. Jika selama ini sudah ada taruna/i magang setiap tahun makan perlu ditingkatkan lagi, karena di sini merupakan pembelajaran. Kampus Polteknik KKP kan vokasi, artinya perlu praktik. Mungkin di kampus kurang makanya dijalin kerja sama dengan P2MKP melalui fasilitas-fasilitas yang ada,” harapnya.
Pada bagian akhir sambutannya, I Nyoman menanyakan, apakah P2MKP-P2MKP di daerah sudah terkoneksi dengan program makan bergizi gratis (MBG). “Mari kita mapping P2MKP budidaya apa saja produknya guna terkoneksi dengan dapur-dapur MBG. Kirim mapping-nya ke BGN bahwa KKP punya tangan-tangan di bawah yang memiliki sarana pelatihan dan produk. Saya yakin P2MKP tidak saja menjalankan pelatihan tetapi juga bisnis yang tentu produknya untuk dijual. Apalagi P2MKP yang bergerak di bidang pengolahan. Jika produknya masuk ke dapur MBG tentu akan sangat mendukung perkembangan usahanya,” beber Kepala Badan.
Jika harga produk harus turun, bisa jadi P2MKP sudah mahir soal itu. Apanya yang harus dikurangi. Ini peluang untuk melakukan kolaborasi. I Nyoman berjanji, BRSDM akan mengawal P2MKP secara legalitas. Kalau legalitas sudah ada manfaatkan guna mendukung program-program nasional dan KKP.datuk-lampung/dini/edt
