Jakarta (TROBOSAQUA). Industri rajungan Indonesia menghadapi tekanan berlapis dari sisi keberlanjutan sumber daya, dinamika pasar global, hingga kebijakan perdagangan. Namun, pelaku industri menyiapkan dua strategi utama untuk menjaga kelestarian bahan baku sekaligus mempertahankan daya saing ekspor.
Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), Kuncoro C Nugroho, menegaskan, keberlanjutan industri rajungan bergantung pada keseimbangan antara pengelolaan tangkap dan inovasi pasokan jangka panjang. “Keberlanjutan rajungan Indonesia bertumpu pada keseimbangan antara tata kelola tangkap yang berkelanjutan dan terobosan budidaya demi menjaga daya saing ekspor,” ujar Kuncoro-sapaan akrabnya (17/2).
Hingga Desember 2025, seluruh pasokan rajungan Indonesia masih berasal dari tangkapan liar spesies Portunus spp. oleh nelayan kecil. Sekitar 75% produksi nasional berasal dari Laut Jawa (WPP 712), dengan total sekitar 90 ribu nelayan terlibat. Rantai ekonomi komoditas ini juga menyerap sekitar 185 ribu tenaga kerja pengupas rajungan di mini plant serta lebih dari 12.500 pekerja di unit pengolahan dan ekspor.
Kuncoro menjelaskan, dari sisi pasar, Indonesia menjadi pemimpin ekspor daging rajungan pasteurisasi ke Amerika Serikat dengan pangsa pasar sekitar 45-48%. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan nilai ekspor rajungan pada 2025 mencapai US$ 459,33 juta atau sekitar Rp7,7 triliun, dengan volume ekspor 32,25 ribu ton. Namun, tingginya ketergantungan pada pasar Amerika dinilai menyimpan risiko.
Kepada tim TROBOS Aqua, ia membeberkan, tekanan eksternal meningkat setelah pemerintah Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif resiprokal 19% terhadap Indonesia pada Agustus 2025. Selain itu, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) memperketat aturan impor melalui Marine Mammal Protection Act (MMPA) yang mewajibkan eksportir melampirkan sertifikat ketertelusuran untuk memastikan metode tangkap ramah lingkungan.
Di dalam negeri, lanjutnya, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam juga dinilai menambah beban likuiditas pelaku usaha. APRI pun mengajukan permohonan peninjauan ulang kepada pemerintah agar industri rajungan mendapat pengecualian kebijakan.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Kuncoro menuturkan, industri menyiapkan dua jurus utama. Pertama, memperluas wilayah penangkapan ke Indonesia Timur dengan dukungan program pembangunan kapal perikanan besar yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan eksploitasi di Laut Jawa dengan potensi wilayah timur yang masih terbuka.
Kedua, mendorong pengembangan budidaya rajungan sebagai sumber pasokan alternatif jangka panjang. Meski riset budidaya telah mencapai tahap produksi benih (crablet), tantangan seperti kanibalisme tinggi dan tingkat kelangsungan hidup rendah masih menjadi kendala.
“APRI bersama mitra internasional juga menjalankan program perbaikan perikanan yang mengacu pada prinsip Marine Stewardship Council untuk memastikan pengelolaan rajungan berkelanjutan. Tujuannya jelas, menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kelestarian sumber daya,” kata Kuncoro.
Melalui kontribusi devisa besar dan keterlibatan ratusan ribu tenaga kerja, keberlanjutan industri rajungan dinilai tidak hanya menyangkut ekspor, tetapi juga keberlangsungan ekosistem dan ekonomi pesisir Indonesia.dian/dini/edt
