Bekasi (TROBOSAQUA). Persoalan penggunaan antibiotik terlarang kembali mencuat dalam perdagangan udang global. Meski isu ini telah lama menjadi perhatian, data terbaru menunjukkan praktik tersebut masih terkonsentrasi pada sejumlah negara produsen utama dan terus memicu penolakan di pasar ekspor strategis dunia. Fakta ini terungkap dari pembaruan basis data tahunan Southern Shrimp Alliance melalui inisiatif Know Your Supplier yang memantau penolakan impor udang di Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Artikel ini dilansir dari laporan shrimpalliance.
Basis data tersebut mencatat bahwa sepanjang tahun kalender 2025, penolakan udang akibat residu antibiotik masih didominasi oleh produk asal India dan Vietnam. Pola ini bukan fenomena baru, melainkan tren berulang selama lebih dari satu dekade, yang menegaskan persoalan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan global belum sepenuhnya teratasi di negara-negara tersebut.
Di Jepang, Layanan Inspeksi Makanan Impor (IFIS) melaporkan penolakan terhadap 12 pengiriman udang selama 2025. Seluruh pengiriman yang ditolak berasal dari India dan Vietnam, menunjukkan kedua negara tersebut masih menjadi sumber utama risiko kontaminasi antibiotik di pasar Jepang.
Situasi serupa tercermin di Uni Eropa. Melalui Sistem Peringatan Cepat untuk Pangan dan Pakan (RASFF), tercatat 13 pengiriman udang ditolak masuk sepanjang 2025 karena temuan antibiotik terlarang. Seluruh kasus kembali mengarah pada udang asal India dan Vietnam. Bahkan, meskipun Uni Eropa telah menerapkan pengawasan ekstra terhadap udang India dengan kewajiban pengujian 100% sebelum ekspor dan 50% saat impor, pelanggaran tetap terdeteksi.
Amerika Serikat (AS) mencatat angka penolakan yang paling mencolok. Sepanjang 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menolak 93 jalur impor udang karena alasan antibiotik, tertinggi sejak 2016. Mayoritas penolakan melibatkan udang dari India dan Vietnam, disusul produk asal Tiongkok, Malaysia, Bangladesh, Thailand, dan Hong Kong. Data ini mempertegas risiko antibiotik dalam rantai pasok udang global masih sangat terpusat.
Yang patut menjadi perhatian, pada 2025 juga menandai munculnya Indonesia dalam radar penolakan pasar utama. Untuk pertama kalinya, FDA mencatat lonjakan signifikan penolakan terhadap udang asal Indonesia, dengan total 30 jalur impor ditolak hanya dalam satu tahun. Angka ini bahkan melampaui total penolakan terhadap udang Thailand selama 14 tahun terakhir, dan mendorong Indonesia naik ke peringkat enam negara pemasok udang dengan penolakan terbanyak di pasar AS.
Padahal, dalam kurun waktu 14 tahun, Uni Eropa dan Jepang masing-masing hanya mencatat satu penolakan terhadap udang Indonesia akibat residu obat hewan. Kontras data ini menunjukkan persoalan di AS patut dibaca sebagai sinyal peringatan dini bagi industri udang nasional, terlebih dengan adanya tambahan penolakan yang telah tercatat hingga Januari 2026.
Di sisi lain, Southern Shrimp Alliance juga mencatat dinamika dalam sistem pelaporan FDA, di mana sejumlah jalur impor yang sempat ditolak karena residu obat hewan kemudian dilepas kembali ke pasar setelah melalui proses penahanan dan evaluasi lanjutan. Meski demikian, fakta tersebut tidak mengubah gambaran besar bahwa pengawasan pasar ekspor semakin ketat dan berbasis risiko.
Bagi industri udang global, termasuk Indonesia, data ini menjadi pengingat perihal daya saing tidak lagi ditentukan semata oleh volume dan harga, melainkan oleh kepatuhan, ketertelusuran, dan tata kelola budidaya yang bebas dari antibiotik terlarang. Tanpa perbaikan serius di tingkat hulu, alarm penolakan pasar berpotensi semakin sering berbunyi dan menggerus kepercayaan pasar internasional.
