Jakarta (TROBOSAQUA). Pentingnya peran nelayan tuna skala kecil ditekankan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). Dalam penguatan ketahanan pangan nasional, MDPI menyampaikan pesan ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI di Jakarta (21/1).
Dikutip dari situs resmi MDPI, sebagai anggota dari Tuna Consortium dan mitra pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, MDPI menekankan bahwa perikanan tuna skala kecil memiliki peran strategis dalam penyediaan protein ikan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. MDPI yang diwakili Yasmine Simbolon (Direktur MDPI) dan Putra Satria Timur (Fisheries Lead MDPI) menyoroti masih adanya tantangan struktural yang berpotensi melemahkan kontribusi nelayan tuna skala kecil terhadap ketahanan pangan nasional.
Putra Satria Timur menekankan bahwa nelayan tuna skala kecil merupakan tulang punggung perikanan nasional, namun masih menghadapi tantangan struktural yang menghambat kontribusinya terhadap ketahanan pangan. “Tingginya biaya melaut, rumpon yang tidak tertata, dan harga ikan yang rendah adalah persoalan sehari-hari nelayan tuna skala kecil. Ini bukan hanya isu teknis, tapi menyangkut keberlanjutan penghidupan mereka,” ujar Timur.
Selain menyampaikan tantangan, MDPI juga mendorong solusi konkrit, seperti percepatan akses BBM bersubsidi, penataan rumpon yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan akses pasar melalui keterhubungan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi hal tersebut, pimpinan rapat Alex Indra Lukman menyampaikan bahwa berbagai masukan yang disampaikan dalam RDPU ini sejalan dengan program-program prioritas Presiden RI. “Terdapat program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih yang terkoneksi dengan Koperasi Merah Putih, dan hilirisasinya nanti akan tersambung dengan Makan Bergizi Gratis. Mudah-mudahan ini bisa menjawab sebagian dari hal-hal yang kita bicarakan tadi,” ujar Alex.ist/dini/edt
