Tangerang (TROBOSAQUA). Sejumlah pembeli produk perikanan Indonesia telah mengalihkan pembelian ke Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka, menurut Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI). Peralihan itu menjadi sinyal melemahnya daya saing eksportir di tengah tekanan aturan devisa dan kenaikan biaya produksi.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GAPI yang dipimpin Ketua Umum Budhi Wibowo di ajang Seafood Show of Asia 2026, NICE PIK 2, Tangerang, Banten, Rabu (4/11). Asosiasi yang menaungi 16 organisasi perikanan itu menyoroti kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebagai beban utama.
Aturan DHE SDA mewajibkan eksportir dengan nilai ekspor sedikitnya USD250 ribu pada satu pemberitahuan pabean menempatkan seluruh devisa hasil ekspornya selama 12 bulan. Namun, porsi yang dapat dikonversi menjadi rupiah dibatasi maksimal 50%. Bagi industri perikanan, pembatasan ini dinilai menghambat perputaran modal karena hampir seluruh kebutuhan operasional, mulai dari bahan baku, upah hingga listrik, dibayar dalam rupiah.
GAPI menyebut margin keuntungan industri umumnya di bawah 10%, bahkan sebagian kurang dari 5%. Tekanan modal kerja itu dikhawatirkan melemahkan daya saing produk bernilai tinggi, seperti daging rajungan, udang berukuran besar, dan telur ikan terbang. Karena itu, GAPI meminta pemerintah mengecualikan komoditas perikanan dari kewajiban penempatan DHE SDA.
Tekanan berikutnya datang dari Uni Eropa. Mulai 1 Januari 2027, Indonesia kehilangan fasilitas tarif Generalised Scheme of Preferences (GSP). Akibatnya, produk perikanan, termasuk udang olahan bernilai tambah, berisiko menghadapi tarif lebih tinggi dan kalah bersaing dengan negara yang telah memiliki perjanjian dagang dengan Uni Eropa.
Di dalam negeri, GAPI juga menyoroti lonjakan pajak air tanah di sejumlah daerah, termasuk Pasuruan, Jawa Timur, serta beban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Asosiasi mendesak pemerintah mempercepat pemberlakuan perjanjian dagang Indonesia–Uni Eropa (I-EU CEPA) dan merevisi kebijakan yang membebani industri agar pasar ekspor perikanan nasional tidak semakin tergerus. dian
