Temu SCI dan Men KP Bahas Darurat Perudangan

Temu SCI dan Men KP Bahas Darurat Perudangan

Foto: By Istimewa
Foto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan bersama rekan SCI

Jakarta (TROBOS AQUA). Berbagai permasalahan kini sedang menerjang industri udang nasional. Tanpa menunggu waktu lama, SCI (Shrimp Club Indonesia) bersama KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) langsung duduk bersama demi terpecahnya permasalahan-permasalahan yang ada.

 

Audiensi yang dilakukan pada (18/1) di Jakarta, secara garis besar mendiskusikan empat pokok bahasan. Pokok bahasan tersebut antara lain; harga udang; petisi dumping (AD) dan subsidi (CVD); perizinan; dan teknologi budidaya.

 

Hasil Audiensi :

1.       Harga udang

·         Instruksi Men KP (Menteri Kelautan dan Perikanan) ke Dirjen PDS (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk) untuk menjamin dan memastikan tidak ada impor udang vannamei;

·         KKP berupaya membuka akses pasar luar negeri China dan Korea;

·         MKP mendorong perbaikan kualitas udang

·         Arahan Men KP ke Dirjen PDS untuk menyelenggarakan Indonesia Seafood Expo di April 2024 yang mempertemukanbuyer udang

·         Dirjen PDS meminta SCI untuk men-support data target produksi udang nasional per daerah di 2024;

·         MKP akan memberikan dukungan yang bisa memberikan efek psikologis terhadap pasar dan juga dalam menjaga kelangsungan pelaku usaha

 

2.       Petisi Anti Dumping (AD) & Subsidi (CVD)

·         Men KP sudah 3 kali dipanggil Presiden terkait hal ini;

·         Sudah diputuskan bahwa lawyer ditunjuk sesuai rekomendasi asosiasi adalah Mayer Brown;

·         KKP akan tetap berusaha untuk melakukan diplomasi dan juga jalur lain yang memungkinkan untuk menyelesaikan petisi ini.

 

3.       Teknologi Budidaya

·         Men KP mendorong peningkatan efisiensi budidaya udang di Indonesia dengan melalui penerapan teknologi yang sudah berhasil dilakukan di negara lain;

·         Men KP menyampaikan modelling oleh KKP untuk uji coba teknologi dan kemudian ilmunya ditransfer kepada pelaku usaha.

 

4.       Perizinan

·         Dirjen PB (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya) menyampaikan bahwa sertifikat CBIB nantinya akan dikeluarkan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (dahulu BKIPM);

·         Dirjen PB meminta kepada Men KP untuk perizinan terkait kegiatan budidaya bisa disentralisasi ke pusat ;

·         Ketua Umum SCI meminta relaksasi/moratorium terkait perizinan yang memberatkan petambak khususnya PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut);

·         Men KP menyarankan untuk berkoordinasi dengan Dirjen PRL (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut) terkait PKKPRL.sci/dian/edt

 

 

 
Aqua Update + Aqua Update + Cetak Update +

Artikel Lain