Buktikan Antidumping Tidak Benar

Buktikan Antidumping Tidak Benar

Foto: Dok. TROBOS


Petambak udang justru merasa dipersulit di saat-saat harga udang yang belum membaik

 

Berdasarkan info baru-baru ini, bahwa American Shrimp Processors Association (ASPA) mengajukan permohonan ke Departemen Perdagangan Amerika Serikat (DOC) untuk memulai gugatan anti-dumping terhadap udang dari Ekuador dan Indonesia. Seperti dilansir seafood.media, pada saat yang sama, pihaknya juga mengajukan gugatan anti subsidi (CVD) terhadap udang asal Ekuador, Indonesia, India, dan Vietnam.

 

 

Menanggapi hal ini, petambak senior Lampung sekaligus Ketua Ikatan Petambak Pantai Barat Sumatera (IPPBS) Agusri Syarief mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus men-counter tuduhan dan membuktikan bahwa anti-dumping tidak benar. Sebab, apa yang dituduhkan tersebut tidak ada sama sekali.

 

 

“Jika tuduhan tersebut tidak dibantah oleh pemerintah, kasihan petambak,” tegas Agusri kepada TROBOS Aqua. Tanpa tuduhan anti-dumping saja, ucapnya, ribuan ha tambak udang di Lampung, Bengkulu, Bangka, Jawa dan Sulawesi sudah tutup karena harga udang murah dan banyaknya serangan penyakit sehingga petambak mengalami kerugian besar.

 

 

“Dalam pengurusan izin membuka usaha tambak, kami para petambak di Indonesia tidak saja kesulitan karena banyaknya item izin yang harus dilengkapi, bahkan dipersulit oleh pemerintah daerah. Tambak saya yang berlokasi di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat-Lampung sudah tiga kali disegel dan sudah empat kali diportal Pemkab setempat. Dengan alasannya, Perda RTRW sudah diubah dari perikanan air payau menjadi zonasi wisata pada  2017. Padahal tambak saya sudah mendapatkan izin lengkap sejak 2015,” tukas Agusri.

 

 

Demikian pula, lanjutnya, bahwa 33 petambak di Karimun Jawa-Jawa Tengah dipaksa menutup tambak mereka dengan alasan Perda RTRW sudah diubah menjadi zona wisata. Padahal tambak mereka juga sudah mengantongi izin.

 

 

“Jadi jangankan mau mendapatkan fasilitas dan kemudahan berusaha, tambak yang sudah berizin saja dipaksa untuk ditutup,” sergahnya. Padahal, usaha tambak udang ini menjadi sumber devisa negara karena sebagian besar udangnya diekspor ke mancanegara. 

 

 

Sejarah Subsidi Petambak

Berbeda, beber Agusri, dengan negara lain seperti Thailand. “Kalau di Thailand memang saya akui, petambak mendapat fasilitas dan kemudahan dari pemerintahnya. Baru dalam tahap perencanaan untuk membuka tambak udang saja, pemerintah Thailand sudah menawarkan lokasi yang cocok untuk tambak kepada pengusaha dan mempermudah pengurusan izinnya,” ia mencontohkan.

 

 

Masih di Thailand, sambung Agusri, banyak lagi dukungan dari pemerintahnya sebagai upaya kembali meningkatkan produksi udang mereka. “Saya sudah beberapa kali berkunjung ke sejumlah sentra tambak udang di Thailand, baik sebelum kena wabah EMS maupun setelahnya. Sehingga saya tahu begitu banyaknya kemudahan dan fasilitas dari pemerintah Thailand ketika pengusaha mau membuka tambak udang di negara tersebut,” papar Agusri.  

 

 

Makanya ia mempertanyakan terkait tuntutan terhadap subsidi ini. “Demikian tuduhan bahwa kami menerima kredit bersubsidi dari pemerintah. Itu sekarang tidak ada sama sekali,” tukas Agusri.

 

 

Ia kemudian menceritakan pengalamannya ketika bertambak di era Orde Baru. “Waktu awal-awal pengembangan tambak udang di Indonesia, pada era Presiden Soeharto, persisnya pada 1987, kami memang menerima kredit dari BRI untuk merangsang pengusaha untuk membuka tambak udang. Saya sendiri menerima Rp 300 juta, demikian pula petambak lainnya di Lampung, bahkan ada yag menerima Rp 1 miliar. Tapi tingkat suku bunga kreditnya sama dengan kredit komersial lainnya. Dan kredit tersebut sudah kami lunasi semua,” ujar Agusri ketika dimintai tanggapannya di Bandarlampung, Selasa (14/11) pagi.

 

 

Artikel ini sudah ditulis kembali di Majalah TROBOS Aqua edisi 138/ 15 November -14 Desember 2023

 
Aqua Update + Headline Aquanews + Cetak Update +

Artikel Lain