KKP Gelar Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) di Bali

KKP Gelar Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) di Bali

Foto: Dok. Ning - Denpasar


Bali (TROBOSAQUA). Sebagai negara maritim dengan potensi kelautan yang besar, Indonesia harus memperhatikan aspek ekologi juga ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Mentri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) KKP pada Kamis,( 7/9) di The Sakala Resort Nusa Dua, Bali.

 

“Indonesia ini adalah negara maritim di mana 6,4 juta m2 wilayahnya adalah perairan. Adanya interaksi sosial antara manusia dengan ekosistem laut dan pesisir sering mengakibatkan terjadinya degradasi . Untuk itu, dibutuhkan kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan aspek ekologi dan aspek ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan. Ekonomi biru merupakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang menjadikan ekologi sebagai panglima pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” ujar Trenggono.

 

Rakornas yang diadakan selama tiga hari (7-9/12) tersebut mengangkat tema ‘Transformasi Sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru untuk Indonesia Emas 2045’ dan digelar secara hibrid. Peserta terdiri dari pejabat eselon I, staf ahli, staf khusus menteri, asisten khusus menteri, pejabat eselon II pusat, pimpinan kementrian/ lembaga terkait, rektor perguruan tinggi, kepala UPT KKP dan jajarannya, kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi, kepala dinas kelautan dan perikanan kabupateb/ kota penerima DAK bidang kelautan dan perikanan tahun 2024, dan mitra/ asosiasi, serta perwakilan dari seluruh unit kerja eselon I KKP. Sekitar 150-an  peserta hadir secara offline. Selebihnya hadir secara online.

 

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tornanda Syaifullah yang juga Ketua Panitia acara dalam laporannya menyampaikan, Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program prioritas bidang Kelautan dan Perikanan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.  “Keluaran dari rakornas ini ialah tersusunnya sinergitas antar unit organisasi eselon I dalam implementasi ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan, kesepahaman dan komitmen semua stakeholder untuk mendukung lima kebijakan prioritas KKP berbasis ekonomi biru melalui sinergi program dan anggaran, serta onitoring pelaksanaan kegiatan tahun 2023,” tukas Syaifullah.

 

Lima kebijakan Indonesia Biru yang dimaksud ialah memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir dan wilayah darat yang berkelanjutan. Serta pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

 

Dalam acara tersebut juga digelar pameran kecil produk-produk perikanan kelautan oleh UMKM yang ada di Bali, display varietas indukan udang vannamei Nusa Dewata, penyerahan penghargaan kepada unit organisasi eselon I, kelompok pengawas masyarakat perikanan terbaik, gender champion KKP, BMN award, dan provinsi dengan nilai ekspor hasil kelautan perikanan tertinggi. Selain itu juga diadakan penandatanganan MoU antara KKP dengan K/L dan perguruan tinggi serta jalan sehat memperingati Hakordia (Hari Antiikorupsi Sedunia).ning/edt

 
Aqua Update + Aqua Update + Cetak Update +

Artikel Lain