Hilangkan Asas Domein Verklaring

Hilangkan Asas Domein Verklaring

Foto: Dok. Istimewa


Jakarta (TROBOSAQUA).Pembaruan agraria merupakan hak-hak bagi nelayan kecil atau nelayan tradisional. Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konstruksi Pembaruan Agraria, menerangkan,ada beberapa hal yang harus dipahami bersama.Bahwa agraria itu bukan sekedar daratan atau tanah. Harus punya undang-undang yang berbicara soal hak masyarakat atas perairan ataupun wilayah tangkapnya.

 

Akan tetapi Dewi mengatakan,masih ada hambatan. “Ternyata sampai saat ini kita masih menghidupkan asas domein verklaring yang mana isinya adalah tanah, hutan, laut diklaim oleh negara. Tentu ini harus dihapuskan karena mencederai asas prinsip-prinsip keadilan manusia,”argumennya ketika memberi presentasi di webinar olehDPP KNTI Nelayan Indonesiabaru-baru ini.

 

Dewi melanjutkan, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 33 ayat 3bahwa negara harus mengatur. “Akan tetapi,kenyataan pada saat ini kita menghadapi suatu tantangan.Yaitu bagaimana krisis agraria tidak hanya terjadi di daratan tetapi juga terjadi di laut atau pesisir. Pulau-pulau kecil, pantai-pantai, lokasi-lokasi premium yang secara sepihak tanpa persetujuan masyarakat itu di kavling- kavling,”kritiknya sembari mempresentasikan materi berjudul ‘Performa Agraria Bagi Nelayan’.

 

Menurutnya,hal itu dilakukan untuk kebutuhan pembangunan. Tetapi model pembangunnya tidak melihat bahwa masyarakat perlu ikut berpartisipasi secara kuantitas dan bermakna. Sehingga tata cara negara dalam mengatur memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

 

“Disini saya hanya mengambil beberapa kebijakan. Yaitu, berkaitan dengan bagaimana wilayah pengelolaan perikanan diatur oleh negara,tentu dengan potensi-potensi yang bisa diolah dan ditangkap. Dalam hal ini,mengatur bagaimana kapasitas struktur kapal di masyarakat khususnya masyarakat nelayan,” contohDewi.boy/edt

 
Aqua Update + Aqua Update + Cetak Update +

Artikel Lain