Sabtu, 15 Oktober 2022

Manuntun Parulian Hutagaol, Maksimalkan Peran KJA dalam Pariwisata Danau Toba

Manuntun Parulian Hutagaol, Maksimalkan Peran KJA dalam Pariwisata Danau Toba

Foto: 


Baru-baru ini dikeluarkan pernyataan oleh Bank Dunia (2018) bahwa kualitas perairan Danau Toba (DT)-Sumatera Utara (Sumut) buruk sehingga tidak cocok untuk pariwisata internasional. Pernyataan tersebut seolah-olah membenarkan opini yang telah dihembus-hembuskan oleh orang-orang tertentu bahwa usaha KJA (Keramba Jaring Apung) satunya, merupakan perusak utama kualitas air Danau Toba. Sebagai akibatnya, timbul penolakan akan keberadaannya. 
 
Yang menjadi masalah dalam upaya pemanfaatan secara maksimal perairan Danau Toba untuk usaha KJA adalah isu lingkungan yang akhir-akhir ini makin gencar disuarakan oleh pihak-pihak tertentu. Awalnya tidak ada keberatan yang berarti atas keberadaan usaha KJA di danau yang indah ini. Namun, situasi berubah sangat dramatis setelah keputusan pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional superprioritas.  
 
Sejarah Tiga Dekade
Sebelum mengacu pada keberatan KJA ini, hendaklah dilihat dari sejarah KJA ini. Bila ditilik historisnya, keberadaan usaha KJA di perairan Danau Toba (DT) sudah lebih tiga dekade. Awalnya usaha ini diperkenalkan oleh pemerintah pada masyarakat Kawasan Danau Toba (KDT) dalam rangka Program Inpres Desa Tertinggal atau lebih dikenal sebagai Program IDT. Program IDT bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pelaksanaan suatu program pembangunan yang  berbasis pemanfaatan sumber daya lokal. 
 
Sepertinya pemerintah telah menyadari bahwa air Danau Toba yang melimpah belum banyak dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian lokal. Sebenarnya, air yang keluar dari danau melalui Sungai Asahan sudah termanfaatkan setelah selesai pembangunan pembangkit listrik di Siruar dan Tangga pada akhir dekade 1970-an. Tetapi, hampir seluruhnya produksi listrik yang dihasilkan (ratusan megawatt) digunakan untuk pengolahan timah oleh suatu perusahaan multi nasional sehingga produksi listrik tersebut hampir tidak memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. 
 
Introduksi usaha KJA di Danau Toba merupakan suatu terobosan dalam upaya pemanfaatan air danau besar ini bagi kesejahteraan masyarakat lokal yang selama ini hanya mengandalkan pertanian berbasis lahan. Pertanian berbasis lahan yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan masyarakat lokal tidak didukung oleh sistem irigasi. Sebagai akibatnya, intensitas tanam dan produktivitasnya rendah. Persoalannya menjadi lebih buruk lagi karena di daerah ini tidak ada industri yang mengolah hasil-hasil pertanian sehingga petani harus berhadapan dengan tengkulak yang mengendalikan harga di pasar lokal. 
 
Peningkatan Peran Ekonomi Usaha KJA
Bila terus mengandalkan pengolahan lahan pertanian untuk mendukung ekonomi keluarganya, masyarakat lokal akan sulit memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Masyarakat harus menggarap sumberdaya air yang melimpah di Danau Toba untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Perairannya yang luas tidak dapat lagi dibiarkan sekedar “tontonan” bagi masyarakat lokal dan wisatawan yang berkunjung. 
 
Masyarakat lokal harus menggarap perairan yang luas tersebut untuk menghasilkan kemakmuran ekonomi bagi mereka. Barangkali, pemikiran inilah yang mendasari keputusan pemerintah untuk memperkenalkan usaha KJA di atas perairan Danau Toba yang indah tersebut.
 
Sayangnya masyarakat baru yakin bahwa usaha KJA di  Danau Toba dapat memberikan kemakmuran bagi mereka setelah kehadiran dua perusahaan KJA beberapa tahun kemudian. Saat ini ribuan masyarakat lokal telah menjadi pengelola usaha KJA di Danau Toba dengan menggunakan tenaga kerja keluarga dan tenaga lokal. 
 
Sekitar 40 % dari produksi ikan yang dihasilkan seluruh KJA (sekitar 74 000 ton per tahun) saat ini berasal dari KJA rakyat yang pada umumnya skala kecil. Lainnya (60%) dihasilkan oleh dua perusahaan KJA. Diperkirakan nilai penjualan seluruh ikan yang dihasilkan dalam setahun sekitar Rp 5 Triliun dengan harga at “farm gate”. Suatu nilai yang sangat fantastik sebab melebihi nilai PAD (pendapatan asli daerah) seluruh (tujuh) kabupaten yang ada di KDT. 
 
Secara langsung usaha KJA menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Penciptaan lapangan kerja secara tidak langsung juga terjadi pada aktivitas-aktivitas pendukung seperti transportasi, peralatan dan bahan pembuat keramba dan pemasaran hingga level pasar konsumen di wilayah Sumatera Utara jauh lebih besar. Semua nilai ekonomi tersebut dihasilkan dari pemanfaatan sekitar 400 ha untuk usaha KJA. Area pemanfaatan ini hanya  0.32% dari seluruh permukaan perairan  Danau Toba yang luas totalnya sebesar 125 000 Ha (Hutagaol et al., 2021)
 
Pemanfaatan suatu danau yang merupakan destinasi wisata internasional untuk usaha KJA bukanlah suatu keanehan. Meskipun Danau Batur di Bali merupakan kawasan wisata internasional, industri KJA diijinkan oleh pemerintah Provinsi Bali di danau ini. Menurut suatu tim penelitian dari Universitas Udayana, kegiatan KJA bisa ditingkatkan hingga mencakup satu persen (1 %) dari luas permukaan danau tersebut (Balipost, 2020). Dengan mengacu pada luasan normatif, maka sekitar 1 250 ha permukaan Danau Toba bisa dialokasikan untuk usaha KJA. Berarti masih ada 850 ha lagi yang dapat digunakan untuk usaha KJA. Singkatnya, kesempatan perluasan KJA di Danau Toba masih terbuka.
 
Pengendalian Pencemaran secara Holistik
Keberatan atas keberadaan KJA di perairan Danau Toba secara formal tertulis dalam dua SK Gubernur yang terbit pada  2017, yaitu (a) SK GubSU Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran dan Daya Dukung DT untuk Budidaya Perikanan dan (b) SK GubSu Nomor 188.44/209/KPTS/-2017 tentang Status Tropik Danau Toba. Pada SK pertama produksi ikan dibatasi hanya 10 ribu ton per tahun, sedang pada SK kedua ditetapkan status perairan yang ingin dicapai, yaitu status oligotropik. Secara tersirat pembatasan produksi ikan pada level yang sangat rendah  menjadi instrumen untuk meningkatkan status perairan KDT dari mesotropik menjadi oligotropik.
 
Pada saat kedua SK tersebut terbit, total produksi ikan KJA sudah di atas 70 ribu ton per tahun. Menurut suatu studi, kalau pembatasan tersebut ditegakkan, maka semua usaha KJA yang populasinya sudah ribuan akan tutup karena tidak layak lagi secara finansial (Hutagaol et al. 2021). Artinya, secara terselubung tujuan akhir dari penerbitan kedua SK tersebut adalah penghapusan usaha KJA dari perairan Danau Toba. 
 
Penelitian terbaru mengenai kualitas perairan Danau Toba dilakukan oleh tim peneliti CARE LPPM IPB University (2021). Penelitian ini mencoba memverifikasi validitas tesis bahwa penghapusan usaha KJA di perairan danau ini akan meningkatkan status perairannya dari mesotropik ke oligotropik sebagaimana tersirat pada isi kedua SK keberatan di atas. 
 
Temuan penelitian ini ternyata tidak mendukung tesis tersebut. Alasannya adalah usaha KJA memang merupakan pencemar perairan Danau Toba, tetapi bukan satu-satunya bahkan bukan pencemar terberat. Semua aktivitas dan entitas yang ada di atas permukaannya dan yang berada di area pinggirannya telah mencemarinya secara berat. Dengan demikian, tidak mungkinlah membuat kualitas perairannya meningkat ke level oligotropik sebagaimana diharapkan dalam kedua SK tersebut di atas kalau hanya mengandalkan penghapusan usaha KJA saja dari danau tersebut.        
 
Pencemaran perairan Danau Toba tidak mungkin dibiarkan tanpa pengendalian yang ketat agar kualitas perairannya tidak makin memburuk, tetapi makin lebih baik. Pertanyaannya adalah sampai level mana perbaikan kualitas yang akan dituju? Apa mungkin perbaikannya didorong untuk mencapai status oligotropik sebagaimana diharapkan dalam SK Gubernur tersebut di atas? Menurut PP No. 82 Tahun 2001 dalam perairan dengan status oligotropik tidak boleh ada aktivitas ekonomi. Artinya, secara de jure tidak mungkin menjadikan Danau Toba destinasi pariwisata internasional bila perairannya berstatus oligotropik. 
 
Karena aktivitas wisata hanya dibolehkan pada perairan berstatus mesotropik, maka target perbaikan kualitas perairan Danau Toba mestinya mencapai status mesotropik, bukan oligotropik sebagaimana yang ditetapkan dalam SK Gubernur tersebut di atas. Upaya pengendalian pencemaran perairan Danau Toba mestinya diarahkan untuk membuat kualitas perairannya mencapai status mesotropik. 
 
Di sisi lain, peraturan tersebut juga memperbolehkan kegiatan KJA perairan berstatus mesotropik selain usaha wisata. Karena usaha keramba diizinkan dalam perairan mesotropik, maka setiap upaya untuk menghapuskan usaha KJA dari perairan Danau Toba tidak sahih secara hukum. Usaha KJA dan industri pariwisata internasional dibolehkan hidup berdampingan di danau ini. Yang perlu dilakukan adalah pengaturan lokasi KJA sesuai ketetapan PERPRES Nomor 81 Tahun 2014 mengenai zonasi kegiatan perikanan dalam keramba di Danau Toba. 
 
Dengan wilayahnya yang sangat luas dan terbuka tidaklah mungkin pemerintah sendirian dapat mengawasi semua pelaku pencemaran yang populasinya sangat banyak di Danau Toba, apalagi bila hanya mengandalkan regulasi seperti kedua SK Gubernur tersebut di atas. Akan lebih efektif bila pemerintah tidak hanya mengandalkan regulasi saja, melainkan melibatkan semua “stake holders” terkait. 
 
Mereka ini tidaknya diminta untuk mengawasi buangan cemaran ke perairan Danau Toba, juga mengajak mereka untuk menerapkan teknologi dan manajemen konservasi. Untuk itu, diperlukan suatu rekayasa kelembagaan yang berguna memfasilitasi mereka bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya sangat berat untuk mengendalikan pencemaran Danau Toba. 
 
Dengan asumsi bahwa kerjasamanya berhasil, maka peningkatan produksi ikan dalam KJA melalui perluasan area cakupan usahanya tidak perlu dikhawatirkan akan berdampak negatif pada kualitas air Danau Toba. Kelak usaha KJA bersama industri wisata internasional akan menjadikan Kawasan Danau Toba (KDT) suatu pusat pertumbuhan ekonomi yang handal di Sumatera Utara dan akan menghapuskan kemiskinan dari kawasan ini. Semoga
 
 
*Guru Besar Fakultas Ekonomi IPB University  
 

 
Aqua Update + Andalan Air Tawar + Cetak Update +

Artikel Lain