Kamis, 15 September 2022

Ssst! Segera Urus Izin Pengambilan Air Tambak

Ssst! Segera Urus Izin Pengambilan Air Tambak

Foto: 


Selain menghadapi serangan berbagai penyakit, petambak udang di Indonesia juga mendapat tantangan lain, yakni berupa perizinan. Di antaranya izin pengambilan air laut dan air bawah tanah serta izin pengadaan listrik untuk kebutuhan sendiri.
 
 
Soal ketiga izin ini dibahas oleh Ketua Shrimp Club Indonesia (SCI) Kabupaten Kaur-Seluma-Bengkulu, Soleman Lullulangi. Dia mengatakan, petambak harus mengurus semua perizinan yang ditetapkan pemerintah. “Sebagai pengusaha kita harus patuh terhadap semua peraturan dan perundang-undangan. Jika tidak kita patuhi maka yakinkan kita akan jadi ‘mainan’ oknum,” tegasnya dalam diskusi yang digelar SCI Kaur-Seluma, di Bandarlampung-Lampung baru-baru ini.
Pada usaha budidaya udang, lanjut Soleman, kelangsungan budidaya menjadi tujuan utama. Oleh karena itu semua perizinan yang ditetapkan pemerintah harus dipenuhi sehingga petambak tinggal fokus menjalankan teknis budidaya agar mendapat keuntungan.
 
Terkait perizinan, khususnya perizinan pemanfaatan ruang laut, pemerintah pun membuka bahasan. Budi Muhamad Ruslan, dari Sub Direktorat Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut (PRL) Direktorat Perencanaan Ruang Laut Ditjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan, pemanfaatan ruang laut mencakup permukaan, kolom air dan dasar laut (tiga dimensi). Perizinan berusaha pemanfaatan di laut diberikan kepada berbagai kegiatan, satu diantaranya, perikanan.
 
“Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairah, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) laut,” tutur Budi secara virtual dalam acara yang diikuti 50-an petambak udang ini.
Budi menyampaikan, menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dalam pasal 4 disebutkan, “Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha pelaku wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. 
 
Lalu pada pasal 5 berbunyi, “Persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.” Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang lingkungan hidup dan bangunan gedung. Menurut PP 5 Tahun 2021, kewenangan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut pada Menteri KP dan Menteri ATR untuk darat.
 
Mengenai pemanfaatan ruang laut, Budi menyatakan, putusan MK telah mengubah paradigma hukum pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil dari rezim pemberian hak menjadi rezim pemberian izin. Dulunya hak atas laut (hak pengusahaan perairan pesisir, HAT) merupakan hak kebendaan mutlak; memiliki hubungan kepemilikan dengan kewenangan pemegang hak sangat luas dan daya lekat terus mengikuti serta dapat dibebani dengan hak lain dan bersifat property right (eksklusif).
 
Melalui keputusan MK diubah menjadi izin pemanfaatan laut (izin lokasi perairan/laut/KKPRL) yang bersifat hak perseorangan (persoonllijk recht-nisbi) dengan hubungan sebatas surat izin dan kewenangan terbatas serta melekat kepada penerima izin (tidak dapat dipindahtangankan). Lalu pemegang izin tidak dibebani hak apapun dan common property right&open access
 
 
Selengkapnya Baca di Majalah TROBOS Aqua edisi 124/15 September - 14 Oktober 2022

 
Aqua Update + Primadona + Cetak Update +

Artikel Lain