Rabu, 15 Juni 2022

Prof. Rokhmin Dahuri, Strategi Peningkatan Produksi Budidaya Udang Nasional

Prof. Rokhmin Dahuri, Strategi Peningkatan Produksi  Budidaya Udang Nasional

Foto: Dok. Pribadi


Seluruh rakyat Indonesia mendambakan segera terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, adil-makmur, damai, dan berdaulat.  Sejak merdeka 17 Agustus 1945 kita bangsa Indonesia terus mengalami perbaikan hampir di semua bidang kehidupan.  Namun, hingga kini Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah, dengan GNI (Gross National Income, Pendapatan Nasional Kotor) 3.870 dolar AS per kapita. Suatu negara dinobatkan sebagai negara makmur (berpendapatan tinggi), bila GNI per kapita nya diatas 12.695 dolar AS (Bank Dunia, 2021). 
 
Berdasarkan pada garis kemiskinan Rp 480 ribu/orang/bulan, jumlah rakyat miskin pada 2021 sekitar 28,4 juta orang (10,4 % total penduduk) (BPS, 2021).  Tetapi, atas dasar garis kemiskinan internasional, 2 dolar AS/orang/hari atau sekitar Rp 840 ribu/orang/bulan, maka penduduk miskin Indonesia masih sekitar 100 juta orang atau 37 % dari total penduduk (Bank Dunia, 2021). 
 
Indonesia pun mengahadapi masalah ketimpangan ekonomi (pendapatan) antar penduduk kaya vs miskin Indonesia terburuk ketiga di dunia, dimana 1 % penduduk terkayanya memeiliki total kekayaan setara dengan 44,6 % total kekayaan negara (Credit Suisse, 2019). Selain itu, disparitas pembangunan wilayah juga sangat timpang.  
 
Dimana, sekitar 56 % penduduk tinggal di Pulau Jawa, dan 59 % PDB disumbangkan oleh beragam aktivitas ekonomi di Pulau Jawa, yang luasnya hanya 5,5 % total luas wilayah daratan NKRI.  Lantaran disparitas ini, biaya logistik di Indonesia menjadi salah satu yang termahal di dunia, 26 % PDB.  Lebih dari itu, ia juga menyebabkan ekonomi Indonesia kurang efisien dan kurang berdaya saing. 
 
Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi turut menyebabkan tingginya stunting (24,4 %) dan gizi buruk (17,7 %) yang melanda anak-anak Indonesia (BKKBN, 2022), dan rendahnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang baru mencapai angka 71.  Salah satu persyaratan utama, suatu negara bisa menjadi maju dan makmur adaalah IPM nya diatas angka 80 (UNDP, 2018).
 
Dari perspektif ekonomi, negara berpendapatan menengah bawah, seperti Indonesia, hanya bisa keluar dari 'middle-income trap', dan kemudian menjadi negara maju, makmur, dan berdaulat. Itu juga bila ia mampu menghasilkan keunggulan kompetitif dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata diatas 7 persen per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat secara berkeadilan), ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable). 
 
Potensi Ekonomi Udang 
Perikanan budidaya (aquaculture) merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat potensial untuk mengatasi sejumlah permasalahan bangsa diatas; menghasilkan keunggulan kompetitif dan pertumbuhan ekonomi; dan mewujudkan Indonesia yang maju, adil-makmur, dan berdaulat.  Indonesia memiliki potensi produksi akuakultur terbesar di dunia, sekitar 100 juta ton/tahun dengan nilai ekonomi 210 miliar dolar AS/tahun, dan baru dimanfaatkan sekitar 20 persen. 
 
Salah satu komoditas akuakultur unggulan Indonesia adalah udang, terutama vannamei dan udang windu. Pasalnya, permintaan dan harga udang di pasar domestik maupun global (ekspor) relatif stabil dan cenderung meningkat. Sejak awal 1990-an, udang hasil budidaya merupakan penyumbang devisa terbesar dari total ekspor perikanan RI. Pada 2020, nilai ekspor udang mencapai 2,04 miliar dolar AS (39,2 % total ekspor perikanan RI) disusul oleh komoditas tuna, cakalang, dan tongkol sebesar 724 juta dolar AS atau 14 % total ekspor perikanan RI.
 
Dengan 99 ribu km garis pantai (terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, 104.000 km) dan sekitar 3 juta ha lahan pesisir yang cocok (suitable) untuk budidaya udang, Indonesia memiliki potensi produksi budidaya udang terbesar di dunia.  China saja dengan 14.500 km garis pantai mampu memproduksi udang budidaya 2 juta ton pada 2018, sedangkan Indonesia hanya memproduksi sekitar 900 ribu ton (GAA, 2018; Ditjen. Perikanan Budidaya, 2019).  
 
Saat ini Indonesia merupakan produsen udang budidaya terbesar keempat di dunia, setelah China, India, dan Vietnam.  Dengan penguasaan teknologi budidaya yang terus membaik, usaha budidaya udang juga sangat menguntungkan dan mensejahterakan pelaku usahanya, menyerap banyak tenaga kerja, dan menghasilkan multiplier effects yang luas.  Karena, lokasinya di wilayah pesisir, usaha budidaya udang juga turut mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.
 
Strategi Peningkatan Produksi
 Peningkatan produksi budidaya udang sejalan dengan kebijakan prioritas KKP 2022 – 2024, yang mentargetkan produksi udang budidaya sebesar 2 juta ton pada 2024. Target ini bisa dicapai melalui program revitalisasi tambak yang ada saat ini dan pembukaan tambak baru (ekstensifikasi). Program revitalisasi yang mencakup sekitar 80 % program nasional ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan sustainability (keberlanjutan) tambak existing.  
 
Program revitalisasi terutama berupa peningkatan tambak tradisional seluas 250 ribu ha, yang saat ini produktivitasnya sekitar 500 kg/ha/tahun, menjadi tambak tradisional plus yang produktivitasnya akan meningkat menjadi sekitar 1,5 ton/ha/tahun.  Sehingga, dari sini saja bisa dihasilkan 375 ribu ton per tahun. 
 
Dalam pelaksanaannya, program ini hanya memberikan sedikit pakan tambahan (pelet) dan kincir air sebanyak 2 unit per ha, dengan tambahan biaya sekitar Rp 25 juta/ha/tahun.  Program tambak udang tradisional plus ini merupakan kunci sukses Ekuador yang dalam 10 tahun terakhir mampu mengkespor udang budidaya rata-rata 700 ribu ton/tahun, tiga kali lipat ekspor udang budidaya Indonesia (Wibowo, 2022).  
 
Kemudian, revitalisasi 45 ribu ha tambak semi-intensif yang produktivitasnya akan mencapai 10 ton/ha/tahun, dengan rata-rata total produksi 450 ribu ton/tahun.  Dan, yang berikutnya adalah revitalisasi tambak udang intensif seluas 20 ribu ha dengan produktivitas mencapai rata-rata 45 ton/ha/tahun, dengan total produksi 900 ribu ton/tahun. Dengan demikian, dari program revitalisasi saja bisa dihasilkan sekitar 1.725.000 ton pada 2024 dari 315.000 ha tambak udang.
 
Target pembukaan tambak udang baru seluas 85 ribu ha pada 2024,  terdiri dari 45 ribu ha tambak tradisional plus dengan produksi 67.500 ton/tahun, 25 ribu ha tambak semi-intensif dengan produksi 250 ribu ton/tahun, serta 15 ribu ha tambak intensif dengan produksi 675 ribu ton/tahun.  Dengan demikian, program ekstensifikasi ini akan menghasilkan 992.500 ton udang pada 2024.  Sehingga, program revitalisasi dan ekstensifikasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan udang budidaya sekitar 2,7 juta ton udang.
 
Untuk mensukseskan kedua program ini, maka  setiap unit usaha (bisnis) budidaya udang vannamei harus sesuai atau menerapkan (1) economy of scale; (2) Integrated Supply Management System (pra-produksi – produksi – industri pengolahan – pemsasaran); (3) Best Aquaculture Practices dan teknologi mutakhir (Industry 4.0); (4) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menekankan bahwa intensitas pembangunan budidaya tidak melebihi daya dukung lingkungan mikro (kolam) maupun makro (kawasan), lokasi tambak sesuai denga RTRW, pengendalian pencemaran, dan konservasi biodiversity pada tingkat spesies, ekosistem maupun genetik.
 
Lebih dari itu, pemerintah harus memfasilitasi perizinan dan pembukaan lahan (land clearing) untuk pembukaan kawasan tambak baru. Infrastruktur juga harus dibangun oleh pemerintah. Sarana produksi (bibit, benur, pakan, obat-obatan,  kincir air tambak, automatic feeder, dan lainnya) yang berkualitas juga harus disediakan oleh pemerintah melalui BUMN, swasta atau Koperasi dengan harga relatif murah dan jumlah yang mencukupi.  
 
Seperti halnya keberhasilan program BIMAS dan industri kelapa sawit di masa Orde Baru, pemerintah mesti menyediakan skim kredit khusus untuk program udang nasional ini, dengan suku bunga relatif murah dan persyaratan relatif lunak.  Akhirnya, kebijakan politik-ekonomi (seperti moneter, fiskal, ekspor – impor, iklim investasi, dan kemudahan berbisnis) harus kondusif bagi kinerja program tmabak udang nasional ini.
 
 
*Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia
Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara
 

 
Aqua Update + Anjungan + Cetak Update +

Artikel Lain