Senin, 3 Januari 2022

Kuda Laut Kering Ilegal Dimusnahkan

Kuda Laut Kering Ilegal Dimusnahkan

Foto: ist/dok.KKP


Jakarta (TROBOSAQUA.COM). Kuda laut (Hippocampus spp) kering sebanyak 220,12 kg dimusnahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Nambo, Klapa Nunggal, kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat.

 

Pemusnahan komoditas tersebut merupakan tindak lanjut dari pengungkapan yang dilakukan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dengan Bea Cukai di  Marunda, Jakarta Utara awal Desember lalu.

 

"Ini kita musnahkan, karena komoditas ini mau diselundupkan," kata Kepala BKIPM, Rina usai pemusnahan di Bogor, Rabu (29/12).

 

Rina mengungkapkan, pemusnahan dilakukan guna memberikan efek jera sekaligus mencegah hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina (HPIK). Rencananya, kuda laut kering tersebut akan dikirim ke Vietnam dan dikemas ke dalam 23 karton. Selain kuda laut kering, terdapat juga bagian tubuh ikan kering sebanyak 553,53 kg dan dikemas dalam 46 karton.

 

"Pemusnahan ini selain sebagai bentuk pencegahan juga sebagai peringatan, jangan coba-coba melakukan penyelundupan. Kita tindak tegas," sambungnya.

 

Pada  kasus penyelundupan ini aparat menahan dua orang pelaku berinisial DA dan SF. Keduanya diringkus dalam penggerebekan di sebuah gudang di Marunda, Jakarta Utara.

 

Berdasarkan penuturan pelaku DA, dia bekerja sama dengan seseorang berinisial J di Malaysia untuk menyediakan tempat penyimpanan. Barang tersebut merupakan milik J dan ditempatkan di gudang sebelum dikirim ke Vietnam melalui SF.

 

Sementara SF, mengaku menerima email dari sebuah agen logistik di Vietnam. Dia diminta melakukan pengiriman barang ekspor ke negara tersebut tanpa mengetahui jenis barang yang akan dieskpor.

 

Kuda laut merupakan salah satu jenis 'ikan' yang termasuk dalam daftar apendiks CITES. Sebelumnya pengelolaan kuda laut, dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 122 / 2018 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi oleh Undang-Undang dan Termasuk dalam Daftar CITES.

 

Saat ini pengelolaan kuda laut  dilakukan oleh KKP, sesuai PP No. 60 / 2007 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.61/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendiks Convention on  International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 19/2021 tentang  Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

 

Adapun LIPI selaku scientific authority, saat ini sudah tidak mengeluarkan rekomendasi penangkapan kuda laut dari habitat alam untuk tujuan perdagangan, melainkan  hanya diperbolehkan dari hasil pengembangbiakan.ist/ed/meilaka

 
Aqua Update + Aqua Update + Cetak Update +

Artikel Lain