Senin, 27 Desember 2021

Inilah Hasil Kajian IPB Care Tentang Danau Toba

 Inilah Hasil Kajian IPB Care Tentang Danau Toba

Foto: dok.TROBOSAqua


Jakarta (TROOSAQUA.COM). Sudah lama, Kawasan Danau Toba (KDT) menjadi sentra kegiatan eekonomi, ditengarai dengan berdirinya perhotelan, peternakan, transportasi, hingga kegiatan budidaya perikanan.

 

Berbagai kegiatan ekonomi ini tentunya membawa keuntungan ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat, daerah, hingga negara. Hal tersebut juga tertuang dalam Perpres No.81/Tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

 

Pencemaran Kualitas Air dari Sembilan Sumber

Ketua Peneliti Care LPPM IPB University, Manuntun Parulian Hutagaol mengatakan, Kawasan Danau Toba (KDT) tidak mempunyai sumber air alami karena terdapat dari 100 sungai-sungai kecil yang melewati kawasan pertanian dan pemukiman penduduk. Dimana hasil penelitian IPB Care menunjukkan justru pencemaran diantaranya juga dari Hotel, Restoran, Pemukiman, Penduduk, Pertanian, Pelabuhan, KJA dan Pasar.

 

Parulian menegaskan, penelitian terbagi sembilan klaster dan menyumbang pencemaran yang cukup tinggi, namun KJA bukanlah penyumbang terbesar. Status trofik perairan DT memburuk dari Mesotropik menuju Eutropik.

 

“Tidak benar bahwa menutup KJA akan memperbaiki kualitas perairan DT. Untuk meningkatkan kualitas perairan, semua sumber pencemaran harus dikendalikan agar menurunkan buangannya,” ungkapnya dalam Webinar PATAKA yang bertajuk Kupas Tuntas Kajian IPB Care: Masyarakat, Ekonomi, dan Lingkungan Kawasan Danau Toba.

 

Ia berpendapat, dalam kondisi sekarang ini tidak mungkin perairan DT diupayakan menjadi oligotropik, cukup mesotropik. Pertama, secara teknis sangat sulit memperbaiki dari status eutropik ke Status Oligotropik yang terlalu jauh. Kedua, secara legal tidak mungkin melaksanakan kegiatan wisata di perairan oligotropik. Wisata hanya diperbolehkan di perairan Mesotrofik. Pada mesotropik, pelaksanaan kegiatan KDT juga dibolehkan hidup berdampingan.

 

“Menghapus KJA dari DT bukanlah tindakan yang tepat.  Menghapusnya justru akan membawa kerugian sosial ekonomi besar bagi perekonomian dan masyarakat KDT. KJA sebaiknya dipertahankan dan dikembangkan di perairan DT. Agar pencemaran lebih terkendali semua sumber pencemaran harus diwajibkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mengadakan kerjasama yang solid dalam mengelola suatu lembaga Ko-manajemen,” tegasnya.

 

Efek Ganda Bisnis KJA DT

CARE IPB University, LPDP Depkeu dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut telah melakukan riset tentang Resolusi Konflik Pengelolaan SDA Danau Toba terutama Pengembangan Perikanan dan Pariwisata Internasional. Kegiatannya sendiri dilakukan di tahun 2020-2021.

 

“Aspek yang dikaji terutama aspek sosial ekonomi dan kualitas air Danau Toba,” kata Dahri Tanjung, Tim Peneliti Peneliti Care LPPM IPB University.

 

Dahri menyampaikan, daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan berkisar antara 33.810 ton/tahun sampai 101.435 ton/tahun. Dari kondisi tersebut diusulkan SK Gubsu No. 213/2017 untuk direvisi dengan dengan daya dukung 10.000 ton/tahun menjadi 67.000 ton/tahun.

 

Volume produksi budidaya KJA saat ini sekitar 74.000 ton/tahun.  Bisnis ini telah menyerap sekitar 12.300 TK, menciptakan multiplier effect yang besar dengan nilai ekonomi sekitar Rp 4 Triliun/tahun.

 

Dengan perputaran bisnis yang besar, nilai ekspor ikan nila dari DT sebesar 1.5 triliun/tahun di berbagai negara seperti Jepang, Taiwan, Filiphina, Oman, Dubai, Saudi Arabia, Kuwait, Italia, Jerman, Prancis, Belanda, Kanada dan Amerika Serikat. “Hal ini menghidupi masyarakat KDT hingga kabupaten terdekat mencapai 5.000 orang. Tenaga kerja saja mencapai 4.800 orang dan STP 2.500 orang,” paparnya.

 

Efek ganda tidak hanya masyarakat sekitar tetapi di luar Sumatera Utara. Seperti penyediaan bibit ikan di Pulau Jawa, pabrik pakan, toko material KJA, warung makan, transportasi, warung lokal, industri perikanan, toko ikan fillet dan pasar domestik dan ekspor. Tentu juga pemasukan pajak untuk pemerintah.

 

“KJA boleh ditata, tetapi yang lain juga harus ditata, jadi harus bersama-sama. Sehingga berkelanjutan,”ujarnya.

 

Imbas Unesco

Sementara itu, Ketua Asosiasi Dearma Haranggaol Toba, Pieter Damanik menambahkan, selama ini estimasi bisnis ikan budidaya KJA Danau Toba mencapai 4 triliun/tahun. Dimana melibatkan 2 perusahaan dan ribuan petani pemilik KJA. Pieter mengatakan, Geopark Dunia oleh Unesco berimbas pada kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah.

 

Pieter menyatakan, S.K Gubernur No.188/2017 dan Perpres No.60/2021 dapat mematikan usaha budidaya KJA Danau Toba karena tidak feasible untuk dikelola secara bisnis. Dimana kuota produksi hanya 10.000 ton/tahun. Karena itu, peran asosiasi mempertahankan budidaya KJA Danau Toba.

 

Jangan korbankan bisnis ikan Danau Toba untuk pariwisata. Alangkah lebih baik membangun kedua sektor bisnis tanpa mengabaikan salah satu dengan cara memisahkan daerah destinasi Wisata dengan KJA.

 

“Sebenarnya kami para petani KJA akan mendukung program pemerintah menjadikan danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas. Pemerintah hendaknya memberikan kesempatan berbudidaya ikan pada quota produksi 50.000 ton/tahun sehingga kesejahteraan masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.ist/ed/meilaka

 
Aqua Update + Headline Aquanews + Cetak Update +

Artikel Lain