Minggu, 15 Agustus 2021

Menatap Masa Depan Budidaya KJA

Menatap Masa Depan Budidaya KJA

Foto: 


Kebijakan penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di berbagai daerah  terus berlangsung, para pembudidaya berharap, jangan sampai masa depan budidaya KJA terkatung-katung
 
 
Beberapa waktu lalu, dalamsebuah jumpa pers, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat (Jabar), Hermansyah menginformasikan program penataan KJA di waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur tetap berjalan. Hal ini seiring dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Tahun 2019-2025.
 
 
Dimana dalam Pergub ini, terlampir total KJA yang akan ditata hingga 2025 berjumlah 141.219 petak dari 163.011 petak di tiga waduk tersebut. Dalam aturan ini, total KJA yang disesuaikan daya dukung (petak) berdasarkan Pergub Jabar No 660.31/Kep.923 DKP/2019 adalah sejumlah 21.792 petak.
 
 
Faktanya, penataan KJA untuk 2019 - 2020 lalu terbilang masih jauh dari target semula. Dimana pada 2019 lalu target penataan KJA sebanyak 51.192 petak dengan capaian 16.593 petak. Sementara pada 2020 lalu, capaian KJA tertata sebanyak 17.275 petak dari target 41.624 petak.  “Saat ini kita hentikan sementara karena ada beberapa pertimbangan, termasuk karena pandemi. Namun, (penataan) tetap kita lakukan sesuai daya dukung,” ungkap Hermansyah.
Belum adanya kelanjutan penataan KJA di lapangan juga diamini oleh pembudidaya mas dan nila Waduk Cirata, Ujang Jelly. Pembudidaya KJA yang memiliki 10 petak KJA ini menuturkan, belum ada informasi untuk pengurangan KJA lagi selama pandemi ini.
 
 
Secara personal, Jelly yang ditemui tim TROBOS Aqua di petakan KJA-nya, merasa tidak setuju bila petak KJA harus dikurangi. Karena menurutnya, banyak pembudidaya yang menggantungkan pendapatan dari usaha budidaya KJA. 
 
 
“Menurut saya sebagai pembudidaya di sini, bisa dibilang ribuan orang yang begantung di KJA ini, mulai dari pembudidaya hingga usaha lain seperti ojek perahu. Kalau mau ditata itu mah lebih baik. Dalam artian, ditata itu ya dirapikan lagi bukan dikurangi. Dan ada wacana mengenai zonasi seperti budidaya di mana itu zonasinya, lebih baik seperti itu menatanya,” ungkapnya jujur. 
 
 
Apalagi, tambah Jelly, pembudidaya lebih banyak terdampak pandemi Covid-19. Yang mana, mempengaruhi alur pasar keluar, sehingga pemasaran ikan nila dan mas menjadi kurang stabil.  
 
 
Rasa berat hati dengan pengurangan KJA juga diutarakan Tia Mutiara, pelaku usaha KJA komoditas ikan bawal dan nila di Waduk Cirata daerah Cianjur. Ia mendengar kabar, setidaknya 1 KK (Kepala Keluarga) cuma dibolehkan berbudidaya di 5 petak KJA.
 
 
“Sebagai pelaku usaha, saya juga miris kalau lihat pembudaya KJA. Saya mihaknya pembudidaya karena saya tahu yang di Cirata itu. Mulai dari yang gak Sekolah  SD (Sekolah Dasar), berkekurangan sampai bisa kerja dan menghasilkan untuk keluarganya. Mana untuk usaha itu kita juga gak tahu dia utang atau pinjam ke orang, kalau tiba-tiba dipotong (dikurangi jumlah KJA), miris lihatnya,” ucapnya murung memikirkan rekan-rekan sesama pembudidaya.
 
 
Dan bila Jelly lebih setuju bila penataan KJA disesuaikan zonasi budidaya, Tia lebih menyebut agar pembudidaya bisa lebih sigap menyingkapi aturan ini. Dia mencontohkan, bila sebelumnya pembudidaya memiliki 7 petak tapi kemudian disesuaikan dengan aturan, maka pemutaran panenlah yang harus diatur. 
“Kalau ada pembudidaya punya 5 unit, tiap bulan pengen panen dua kali, maka modal dua kali lipat setara 7 - 8 unit. Tapi otomatis KJA ini harus di-rehab, jaringnya harus diganti, busanya diganti drum,” papar Tia. 
 
 
Tia tak lelah mengingatkan ke pembudidayanya, agar jangan ada petak yang terbengkalai. “Bila ada sisa bambu juga bawa ke pinggir (waduk), jangan dibuang di tengah (waduk). KJA harus dirapihkan untuk kenyamanan pembudidaya. Makanya pembudidaya saya Alhamdulillah ga ada eceng (gondok),” ungkapnya yang juga memodali pembudidaya mitranya. Dengan penataan yang sudah dilakukan oleh pembudidaya inilah, harap Tia, pemerintah pun bisa lebih bijaksana dalam memilih lokasi pemotongan (pengurangan) unit KJA. 
 
 
KJA Toba
Sementara itu, penataan KJA juga sudah dilakukan di Danau Toba-Sumatera Utara (Sumut). Sebagai acuan, Danau Toba mencakup wilayah daratan dan perairan dari 7 kabupaten yaitu Kabupaten Simalungun, Tapanuli Utara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Samosir, dan Toba.
 
 
Penataan ini, terang Tengku Amri Fadli, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumut, merupakan dukungan kebijakan pemerintah provinsi Sumut terhadap pelestarian Danau Toba. “Dari data, terlihat bahwa kualitas air perairan Danau Toba terus mengalami penurunan dengan membandingkan citra satelit pada 2012 dan 2016,” paparnya dalam webinar “Perimbangan Aspek Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Budidaya Perikanan Danau Toba” beberapa waktu lalu. 
 
 
Yang mana, aturan tersebut berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan sebesar 10 ribu ton per tahun. Dan juga, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/209/KPTS/2017 tentang status trofik Danau Toba dengan status oligotrofik (unsur haranya sangat sedikit dan yang paling baik untuk perairan air danau). 
 
 
Menyangkut Kepgub ini, ditambahkan pula data dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPB KKP), dimana distribusi KJA yang dimaksud dari 2019 adalah sebesar 30 ribu ton menjadi 10 ribu ton pada 2023. Selain itu, dasar hukum penataan ini adalah Perpres No 81/2014 tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
 
 
Untuk data jumlah KJA di Danau Toba sendiri dipaparkan oleh Moh. Rahmat Mulianda, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim,  Kementerian  Koordinator  Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dimana, disadur dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, jumlah KJA masyarakat adalah 13.212 petak, sementara jumlah KJA perusahaan adalah 459 petak.
 
 
Berbicara mengenai KJA di Danau Toba, terungkap data Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Sumut mengenai luas total KJA di Danau Toba yang disajikan DJPB KKP di acara yang sama. Yang mana terdiri dari luas total KJA masyarakat sebesar 300 ribu meter persegi (m2) atau 30 hektar (ha). Di lain pihak, luas total KJA perusahaan adalah 165.100 m2 atau 16,5 ha. 
 
 
Sementara itu, luas total perairan Danau Toba adalah 1.156 km2. Sehingga, jika dibandingkan, luas total keramba di Danau Toba hanya 0,4 % dari luas danau. Dan dengan luas total ini, data yang dipresentasikan DJPB KKP juga memperlihatkan, kegiatan perikanan KJA yang sangat sedikit mengambil luasan Danau Toba tersebut bisa memberikan nilai ekonomi sekitar Rp 3.422,6 miliar pada 2020 lalu.
 
 
Dalam diskusi di kanal Zoom ini, pertanyaan yang membekas adalah tepat atau tidaknya melakukan penataan KJA Danau Toba untuk memperbaiki kualitas perairannya. Karena diungkapkan Prof Ternala Alexander Barus, Dosen Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, terdapat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 
 
 
“Berdasar rekomendasi Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP pada 2018. Yaitu, daya dukung Danau Toba untuk budidaya KJA dihitung sekitar 45.451 – 65.095 ton ikan per tahun. Direkomendasikan rata-rata sebanyak 50 ribu hingga 56.167 ton ikan per tahun,” ungkap Prof Ternala. 
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Aqua Edisi 111/15 Agustus – 14 September 2021

 
Aqua Update + Inti Akua + Cetak Update +

Artikel Lain