Rabu, 21 April 2021

KIARA: PP 27/2021 Rugikan Nelayan Kecil, Untungkan Industri Besar

KIARA: PP 27/2021 Rugikan Nelayan Kecil, Untungkan Industri Besar

Foto: Dini


Jakarta (TROBOSAQUA.COM). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah (PP) baru berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan. Ketiganya antara lain PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, PP No. 5  Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko, dan PP No. 21 Tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 
 
Ketiga PP tersebut mendapat tanggapan dari Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, baru-baru ini. Ia menyebut ketiga PP itu perlu dikritisi oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
 
 
“PP No. 27 Tahun 2021 misalnya, memuat banyak pasal dan ayat yang menguntungkan pelaku industri besar tetapi pada saat yang sama merugikan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam” ungkap Susan melalui siaran pers KIARA (13/4).
 
 
Ia pun merinci beberapa pasal dan ayat dalam PP No. 27 Tahun 2021 yang dianggap merugikan itu. Pertama, menurut Susan banyak pasal dan ayat yang memudahkan impor komoditas perikanan dan garam yang akan merugikan nelayan dan petambak garam nasional, tetapi menguntungkan pelaku usaha skala besar.
 
 
Pada pasal 276 ayat 1 dan ayat 2 misalnya, disebutkan bahwa penerbitan persetujuan impor komoditas perikanan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dilakukan berdasarkan neraca komoditas perikanan. penyusunan neraca ini dilakukan berdasarkan pertimbangan data dan informasi rencana usaha yang disampaikan pelaku usaha untuk periode satu tahun.
 
 
“Pasal ini menunjukkan bagaimana impor komoditas perikanan dapat dilakukan oleh pemerintah, khususnya kementerian perdagangan untuk memenuhi kepentingan pelaku industri skala besar atau pengusaha besar. Hal ini juga berlaku untuk komoditas pergaraman,” jelas Susan.
 
 
Kedua, banyak pasal dan ayat yang mendorong pembukaan kawasan perikanan  budidaya skala besar yang akan merampas kawasan hutan mangrove yang sudah menjadi green belt dan dikelola oleh nelayan. Salah satunya pada Pasal 39 Ayat 1 dan ayat 2 yang membahas optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Menurut Susan, dengan pasal ini pemerintah akan menetapkan WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), baik di perairan laut maupun perairan darat.
 
 
“Pembagian WPPNRI menjadi perairan laut dan Perairan darat menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya apakah yang dimaksud dengan WPPNRI Laut itu berada di laut dalam, sementara WPPNRI darat itu di laut dangkal? Atau WPPNRI darat ini untuk mengakomodasi kepentingan perikanan budidaya skala besar?” tanya Susan. 
 
 
Selain itu, lanjut Susan, dalam PP tersebut juga terdapat pasal-pasal yang bertolak belakang. Seperti dalam pasal 39 yang menyoal sumber daya ikan berkelanjutan, namun kata Susan di pasal-pasal lain justru mendorong eksploitasi sumber daya pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil. Salah satunya seperti mengubah kawasan inti konservasi untuk kepentingan proyek eksploitasi yang masuk dalam proyek strategis nasional. “Konsep sumber daya ikan berkelanjutan menjadi tidak jelas dan kabur karena di dalam PP ini didorong eksploitasi besar-besaran,” ungkapnya.
 
 
Pasal-pasal dan ayat-ayat PP No. 27 Tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa, alih-alih membangun kehidupan nelayan, perempuan nelayan, dan petambak garam Indonesia, tetapi justru melayani kepentingan pengusaha besar dan eksploitasi sumber daya alam. 
 
 
“Pada titik inilah, pemerintah tidak berdiri menjalankan mandat konstitusi untuk mendorong sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam hal pengelolaan sumber daya alam,” pungkas Susan. Ist/ed/asep
 
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain