Selasa, 23 Maret 2021

PPGI: Pemerintah tidak Pernah Serius Membangun Kedaulatan Garam Nasional

PPGI: Pemerintah tidak Pernah Serius Membangun Kedaulatan Garam Nasional

Foto: dok. kkp


Jakarta (TROBOSAQUA.COM). Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI) mengkritik keras soal rencana pemerintah yang akan mengimpor garam sebanyak 3,07 juta ton.
 
 
Angka impor tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 2,7 juta ton. Menurut Dewan Presidium PPGI, Amin Abdullah, rencana impor tersebut menujukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada petambak garam di Indonesia. 
 
 
“Impor garam yang terus berulang setiap tahun membuktikan Pemerintah Indonesia tak berpihak kepada petambak garam nasional. Sebaliknya, hal ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Indonesia ditujukan hanya untuk para importir besar garam dan negara asing seperti Australia, China dan India,” tegas Amin.
 
 
Ia kemudian merinci bahwa pada tahun 2017 Indonesia telah mengimpor garam dari Australia sebanyak 2,29 juta ton. Pada tahun 2018, impor garam dari Australia mengalami peningkatan menjadi 2,6 juta ton. Adapun pada tahun 2020, impor garam dari Australia tercatat sebanyak 2,22 juta ton. 
 
 
Sementara impor garam dari India tercatat sebanyak 719,55 ribu ton pada 2019. Kemudian turun menjadi 373,93 ribu ton. Sisanya dari China, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 568 ton. Dan meningkat menjadi 1,32 ribu ton pada tahun 2020. 
 
 
Menurut Amin, poin penting dari angka-angka tersebut adalah pemerintah selalu melakukan impor garam dari tahun ke tahun. Baginya, hal itu menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam membangun kedaulatan garam nasional. 
 
 
“Seharusnya pemerintah membangun kekuatan petambak garam nasional supaya Indonesia berdaulat. Namun fakta menunjukkan sebaliknya, pemerintah Indonesia selalu mengambil jalan pintas daripada membangun kekuatan garam nasional dalam jangka panjang,” imbuhnya. 
 
 
Ia juga membantah sal klaim pemerintah yang menyebut produksi garam nasional tidak memadai untuk menjawab kebutuhan garam industri. Padahal menurutnya, para petambak garam Indonesia telah mampu membuat garam berkualitas tinggi untuk kebutuhan industri. Bahkan pada saat musim hujan, mereka bisa memproduksi garam dengan jumlah ratusan ton.
 
 
Di tempat yang berbeda, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa impor garam tersebut dipermudah dengan adanya Perautran Pemerintah No 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, serta UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dijabarkan dalam PP No. 27 tahun 2021.
 
 
“PP ini tidak berpihak terhadap kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan petambak garam Indonesia. Sebaliknya PP tersebut semakin mempermudah impor komoditas perikanan dan pergaraman yang selama ini hanya menguntungkan segelintir orang yakni pengimpor,” jelas Susan.  ist/ed/asep
 
 
 
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain