Jumat, 15 Januari 2021

Selalu Siap Diandalkan Kawal Lalulintas Perikanan

Selalu Siap Diandalkan Kawal Lalulintas Perikanan

Foto: 
Kegiatan personil BKIPM di lapangan

Melalui inovasi pelayanan dan perbaruan digital, BKIPM terus berikan pelayanan terbaik dengan tetap memperhatikan kedaulatan, keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, serta pendapatan devisa negara
 
 
Pandemi covid-19 belum surut, tahun pun sudah berganti, namun tidak menyurutkan semangat bagi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) tetap siap menjadi garda terdepan lalulintas komoditas perikanan. Banyaknya inovasi yang dihadirkan BKIPM untuk menghadapi kondisi saat ini tanpa memundurkan kualitas yang diinginkan. 
 
 
Kepala BKIPM, Rina mengatakan, dengan kondisi pandemi seperti ini BKIPM selalu siap dan terus berikan pelayanan terbaik dengan tetap mematuhi protokol yang ada. “Kami terus mencari solusi, yang membuat kami tetap bergerak tanpa harus diam di kondisi pandemi ini,” tegasnya. 
 
 
Selama pandemi, beberapa penerapan sistem jaminan mutu dilakukan BKIPM. Yakni penerbitan surat edaran Kepala BKIPM Nomor 3177/BKIPM/XI/2020 tentang pelaksanaan protokol pengandalian Covid-19 dalam kegiatan produksi dan surat pemberitahuan Kepala Pusat Pengendalian Mutu kepada pimpinan UPI (Unit Pengolahan Ikan) melalui surat Nomor 760/BKIPM 3.1/TU.210/IV/2020 tentang pelaksanaan protokol pengendalian covid-19 dalam kegiatan produksi. 
 
 
“Dalam melaksanakan tugas pengendalian di UPI, Inspektur Mutu UPT (Unit Pelaksana Teknis) BKIPM harus dipastikan dalam kondisi sehat, tidak terpapar virus Covid-19. Dan, melaksanakan protokol sesuai dengan standar WHO/FAO (Organisasi Kesehatan Dunia/Organisasi Pangan Dunia),” ungkap Rina. 
 
 
Program Prioritas 2021 
Lebih lanjut Rina mengatakan, program prioritas 2021 tidak akan bergerak jauh dari tugas pokok dan fungsi BKIPM. Antara lain; melakukan pelayanan sertifikasi unit usaha perikanan; layanan sertifikasi dan pengawasan karantina ekspor, impor, domestik; dan pengawasan mutu hasil perikanan. 
 
 
Program prioritas 2021 lainnya, adalah meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standardisasi sarana prasarana pengawasan karantina dan pengujian mutu; melakukan pengawasan unit penanganan dan/atau pengolahan ikan terhadap sistem traceability, serta pengawasan di wilayah perbatasan. Disamping itu, juga melakukan penambahan ruang lingkup parameter uji laboratorium acuan dan penguji; melakukan pengendalian mutu di sentra produksi domestik; serta menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional. 
 
 
BKIPM juga terus melakukan sosialisasi secara daring (online) atau melalui webinar terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) atau pelaku usaha dari hulu ke hilir. Tujuan dari sosialisasi ini terkait pemenuhan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, baik untuk konsumsi domestik maupun tujuan ekspor. Dalam rangka ekspor hasil perikanan, Rina menambahkan, BKIPM turut melakukan pengendalian proses produksi di UPI melalui kegiatan inspeksi, official control (surveilen dan sampling), serta stuffing untuk pengawasan konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. 
 
 
Dalam pengendalian hasil perikanan domestik, dilakukan kegiatan monitoring pada sentra produksi seperti pada pelabuhan perikanan dan sentra distribusi seperti pasar tradisional. Namun, Rina menerangkan, ada sedikit perbedaan saat melakukannya. 
 
 
“Sebelum pandemi, kami dapat memonitor secara langsung dengan rutin. Sementara saat ini kami bataskan dengan tetap mematuhi peraturan pemerintah dan menjaga kesehatan teman – teman melalui kemajuan teknologi secara online, seperti virtual surveillance, pertemuan melalui zoom atau webinar. Dengan catatan, walaupun online, monitoring tetap sama tanpa mengurangi prinsip dan kehati - hatian yang BKIPM tidak boleh toleransi,” tegas Rina. 
 
 
Pelayanan Digital 
Pun di era informasi yang ditandai dengan revolusi digital ini, pelayanan publik BKIPM berusaha menyesuaikan dengan era perubahan dan tuntutan layanan dari pelanggan. Layanan operasional terkait dengan layanan sertifikasi kesehatan ikan (Health Certificate) ekspor - impor diproses melalui sistem Sister Karoline (Sistem Pelayanan Permohonan Pemeriksaan - Karantina Online) yang secara realtime telah terintegrasi dengan layanan single submission pada Indonesia National Single Window (INSW). 
 
 
“BKIPM melakukan sinergi pengawasan dengan Bea Cukai (joint inspection) sehingga sangat memudahkan akses penyampaian, dokumen, risk management dan pemeriksaan. Oleh karenanya, tidak melakukan 2 kali pengecekan, bisa memangkas waktu, dan menghemat biaya,” tutur Rina. 
 
 
Untuk pelayanan pendukung terkait pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) atas jasa layanan karantina ikan dan pengendalian mutu, di seluruh 47 UPT-BKIPM telah menerapkan cashless transaction PNBP. Yakni, pembayaran dengan menggunakan fasilitas EDC (Electronic Data Capture), virtual account, dan e-money. 
 
 
Selain itu, untuk optimalisasi pelayanan publik BKIPM, saat ini seluruh UPT BKIPM didorong agar mempunyai inovasi pelayanan publik baik berbasis electronic/digital maupun non electronic. Hal ini sebagai upaya percepatan dan optimalisasi layanan dengan sasaran layanan yang lebih mudah diakses, cepat, efisien, dan memangkas biaya. 
 
 
Masih dijelaskan Rina, beberapa inovasi layanan publik UPT BKIPM berbasis digital yang telah mendapatkan penghargaan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)-Sinovik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB. “Seperti Inovasi Pelayanan Publik PASTI (Profesional, Akuntabel, Santun, Transparan, dan Inovatif) dari Balai KIPM Semarang, Jesika Mo (Jendela informasi Karantina Ikan Mobile) dari Stasiun KIPM Bandung, OSS-Q (One Stop Service-Quarantine) dari Balai KIPM Surabaya II, dan Sicantik (Sistem Informasi Cermat, Akuntabel dan Simpatik) dari Stasiun KIPM Palangkaraya,” pungkasnya. 
 
 
Pada 2021, yang akan dikembangkan lebih lanjut adalah inisiasi penerapan paperless/e-certificate layanan Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate) untuk lalulintas domestik keluar di seluruh 47 UPT dan/atau wilayah kerja yang telah memadai jaringan internetnya. “Esensi dari pelayanan paperless ini adalah dengan barcode dan digital signature yang dapat mudah diakses oleh pelanggan dan dapat diverifikasi oleh petugas lapangan melalui smartphone,” terang Rina.
 
 
Capaian Kinerja Prioritas BKIPM 2020
Tidak sampai disitu, upaya yang telah dilakukan BKIPM pun berbuah manis. Pada 2020 keberterimaan ekspor produk perikanan yang disertifikasi diterima di 157 negara. Sertifikasi Kesehatan Ikan (Health Certificate) pada 2020 mencapai 614.838 sertifikat, dengan komposisi domestik sebesar 76,18 %; ekspor 23 %; dan impor 0,82 %. 
 
 
Total nilai produk yang disertifikasi pada 2020 sebesar Rp 75,85 triliun. “Dengan adanya Health Certificate ini menjadi jaminan bahwa produk tersebut sudah terjamin mutunya, penerima pun tidak akan khawatir terhadap mutu produk tersebut,” jelas Rina. 
 
 
Capaian 2020 tidak sampai disitu. BKIPM juga memperoleh 85 Unit Kerja dengan penerapan sistem mana¬jemen mutu berstandar internasional (ISO 17020,17025,9001) dan 420 UUPI (Unit Usaha Perikanan) yang telah menerapkan biosekuriti. Selain itu, UPI yang memenuhi persyaratan ekspor dengan target 416 UPI tereal¬isasi sebanyak 498 UPI atau mencapai 119,7 %. Dan 95 UPI telah menerapkan sistem traceability. 
 
 
Disamping itu, BKIPM pun memperlancar ekspor dan memperketat pengawasan impor di pos lintas batas negara. Yaitu, dengan meningkatkan pengawasan dan pelayanan karantina menjadi 41 titik perbatasan pada 2020 ini, dari sebelumnya sebanyak 39 titik perbatasan pada 2019 lalu. 
 
 
BKIPM pun ditunjuk sebagai ketua Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) Nasional 2020 - 2022. “BUSKIPM (Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan) telah ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) ruang lingkup pengujian mikrobiologi dalam ikan dan produk ikan dengan daftar laboratorium di Jejaring LRPPI sebanyak 120 laboratorium,” ucap Rina. 
 
 
Tidak kalah penting lagi, pada 2020 ini dilakukan pula penanganan kasus penolakan ke negara mitra. Sebagai rincian, terjadi 5 kasus penolakan di Italia diakibatkan 2 kasus cemaran Kadmium pada produk frozen mackarel dan 3 kasus akibat cemaran merkuri pada produk frozen swordfish, dimana semua kasus telah ditindaklanjuti. 
 
 
Melalui ragam inovasi untuk pelayanan terbaik, BKIPM pun memiliki berbagai harapan. Rina menerangkan, harapan tersebut berupa meningkatnya keberterimaan ekspor hasil perikanan Indonesia ke negara tujuan, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang akan dikonsumsi, serta meningkatnya kapasitas atau kompetensi SDM di BKIPM dalam tugas pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP). 
 
 
“Juga diiringi dengan peningkatan kapa¬sitas dan kelengkapan fasilitas laboratorium penguji dalam melakukan pengujian parameter bahaya keamanan hasil perikanan yang diper¬syaratkan. Serta bertambahnya harmonisasi atau kerjasama SJMKHP dengan negara tujuan ekspor,” tutup Rina. TROBOS Aqua/Adv
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain