Jumat, 15 Januari 2021

Menanti Jurus Sakti

Menanti Jurus Sakti

Foto: wikipedia
Sakti Wahyu Trenggono

Kementerian Kelautan dan Perikanan punya nahkoda baru, apa saja harapan pelaku perikanan terhadap sosok Menteri Sakti Wahyu Trenggono?
 
 
Dilantiknya Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) yang baru pada akhir Desember 2020 lalu membuka lembaran baru bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Logo salah satu media sosial pun diubah dengan tulisan “KKP Rebound 2021”, apa ini artinya KKP akan segera bangkit pasca kasus yang menjerat Men KP sebelumnya Edhy Prabowo?
 
 
Hanya waktu yang bisa menjawab hal itu. Para pelaku perikanan pun mulai fokus pada Men KP baru ini, apa latarbelakangnya dan mau dibawa kemana arah kebijakan kelautan dan perikanan setidaknya selama 4 tahun ke depan?
 
 
Siapa Trenggono
Sekilas latarbelakang Men KP Trenggono merupakan lulusan S1 dan S2 dari Institut Teknologi Bandung jurusan teknik industri. Pria kelahiran 3 November 1962 ini sebelum menjabat sejabat sebagai Men KP terlebih dahulu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
 
 
Trenggono telah memiliki sederet pengalaman kerja di berbagai posisi bergengsi. Salah satunya adalah sebagai Komisaris di PT Merdeka Copper Gold Tbk sejak 2018 sampai sekarang. Ia juga menjabat Komisaris Utama di PT Solusindo Kreasi Pratama–Indonesian Tower sejak 2009 sampai sekarang dan Anggota Dewan Sekolah MBA School of Business Management ITB.
 
 
Sebelumnya Trenggono juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Teknologi Riset Global Investama, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi, Direktur Utama PT Solusindo Kreasi Pratama–Indonesian Tower, Direktur Perencanaan dan Pengembangan INKUD, General Manager MIS and Business Development Federal Motor Astra Group, Manager MIS Federal Motor dan System Analyst Federal Motor.
 
 
Sesaat setelah dilantik sebagai Men KP, Trenggono mengeluarkan pernyataan bahwa ingin melakukan terobosan dan memberikan kontribusi yang besar. “Mudah - mudahan dalam waktu yang tidak lama saya bisa melakukan satu terobosan untuk KKP dan bisa memberikan kontribusi yang besar. Kita sebagai regulator tugasnya menyiapkan ekosistem, sarana, dan prasarana, serta menjadi pengawas bagi para pemain untuk berusaha,” ujarnya saat berkeliling kantor barunya dan berkenalan dengan jajaran KKP dan menemui wartawan.
 
 
Ia menambahkan, sesuai arahan, ia dipercaya untuk memimpin dan bisa me-recover KKP untuk kemajuan bangsa. “Saya ingin membawa KKP ini rebound agar bisa berkontribusi bagi negara,” ujar Men KP Trenggono. Menarik mencermati pernyataan Men KP Trenggono itu. Sejumlah asosiasi yang mewakili pelaku usaha perikanan pun mulai buka suara memberikan masukan terkait arah kebijakan kelautan dan perikanan yang perlu dijalankan Men KP baru ini.
 
 
Masyarakat Akuakultur Indonesia
Sebagai Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Prof Rokhmin Dahuri memberikan sejumlah masukan. Sejak awal berdirinya KKP berpedoman pada prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dalam proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengendalian semua kebijakan dan program pembangunan KP.  
 
 
Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara ini, mencermati era kepemimpinan Men KP Susi Pudjiastuti sektor perikanan, kehidupan nelayan, pembudidaya ikan, dan stakeholders lain semakin susah, karena terlalu lama dan semakin mahalnya mendapatkan izin usaha. Sebagian besar kebijakan hanya mengutamakan pelestarian sumber daya ikan, tapi kurang memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan. 
 
 
Ia menjelaskan, perikanan budidaya (aquaculture) dengan potensi produksi sepuluh kali lipat perikanan tangkap, dipandang ‘sebelah mata' lantaran disalah artikan merusak lingkungan. Hampir semua kawasan industri pengolahan perikanan mati suri, karena kekurangan bahan baku. Budidaya lobster, kepiting soka, dan kapal ekspor kerapu hidup dilarang. 
 
 
Akibatnya, ratusan ribu pekerja perikanan menganggur, demonstrasi nelayan dan pembudidaya ikan merebak dimana - mana sejak awal 2015 hingga Januari 2019.  Kontribusi sektor perikanan hanya 2,7 % terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto), dan nilai ekspornya pun hanya US$ 4,5 miliar (peringkat-16 dunia) pada 2019.  Padahal, Thailand dengan wilayah laut hanya 8 % wilayah laut Indonesia, mampu mendulang devisa perikanan US$ 10 miliar (peringkat-3 dunia). 
 
 
Kemudian, Rokhmin bercerita, di awal periode kedua Pemerintahannya (Kabinet Indonesia Maju), pada 20 Oktober 2019 Presiden Jokowi melantik Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Men KP Susi.  Di masa Men KP Edhy, kebijakan KP yang terlalu dominan 'rem' (moratorim, penenggelaman, dan pelarangan) dikembalikan ke arah Pembangunan KP Berkelanjutan, sehingga antara 'rem' dan 'gas' (peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat) lebih proporsional.  
 
 
Hal ini antara lain tercermin pada revisi (penyempurnaan) Permen KP nomor 56/2016 menjadi Permen KP nomor 12/2020 tentang Pengelolaan Rajungan, Kepiting, dan Lobster.  Sesuai instruksi Presiden Jokowi, perikanan budidaya pun lebih diprioritaskan.  Sayang, Menteri Edhy Prabowo terjerat kasus hukum, sehingga Presiden memberhentikan dia sebagai Men KP, dan dilantik Bapak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Men KP.
 
 
Dari empat kali pertemuan dan diskusi empat mata antara Men KP Trenggono, Rokhmin dapat menarik benang merah. Rokhmin mengungkapkan, Men KP Trenggono akan menjadikan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Iptek sebagai basis penyusunan kebijakan, program, dan regulasi pembangunan KP.  
 
 
Tujuannya untuk memacu produksi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan, perikanan budidaya akan menjadi tumpuan utama, dengan memprioritaskan pengembangan usaha komoditas-komoditas unggulan. Komoditas tersebut yaitu udang vannamei, ikan nila, kakap putih, kerapu, lobster, bandeng, patin, lele, kepiting, dan rumput laut.  “Semua usaha perikanan budidaya akan dilakukan secara ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan,” kata Rokhmin kepada TROBOS Aqua. 
 
 
Dalam hal perikanan tangkap, pengelolaan perikanan berbasis WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) dan kawasan industri perikanan terpadu menjadi dasar pembangunannya. Yang pasti, kebijakan perikanan tangkap akan mengutamakan kesejahteraan nelayan, dan secara simultan menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan beserta  ekosistem perairannya.  
 
 
Tak ketinggalan, lanjut Rokkmin, industri pengolahan hasil perikanan akan lebih ditingkatkan guna meningkatkan nilai tambah, daya saing, multiplier effects, dan sustainability dari usaha (bisnis) dan sektor KP. Komoditas dan produk non-ikan seperti garam, industri bioteknologi perairan juga akan lebih ditingkatkan produksi dan produktivitasnya.  
 
 
Penguatan dan pengembangan pasar domestik maupun ekspor juga akan lebih dtingkatkan. Sistem logistik ikan nasional dan ISCMS (Integrated Supply Chain Management) akan diperkuat dan disempurnakan. “Termasuk dialog dan musyawarah dengan nelayan, pembudidaya ikan, dan stakeholders KP lainnya akan terus diperbaiki,” ungkap Rokhmin. 
 
 
Shrimp Club 
Target peningkatan produksi dan ekspor udang 250 % yang dipatok pemerintah harus tercapai pada tahun 2024 bukan pekerjaan mudah. Tetapi target tersebut realistis dan bisa dicapai jika Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan Perikanan (KP) yang baru bekerja “all out” dengan didukung semua jajaran di bawahnya.
 
 
Demikian rangkuman pendapat/saran dan masukan dari Ali Kukuh, Ketua Shrimp Club Lampung (SCL) dan Hanung Hernadi, Ketua Umum Forum Komunikasi Praktisi Akuakultur (FKPA).
 
 
Menurut Ali, pada masa pandemi ini Indonesia perlu devisa sebanyak-banyaknya. Salah satu komoditas ekspor peghasil devisa tersebut yakni udang. “Jadi kami minta Bapak Menteri mengeluarkan kebijakan yang mendukung agar produksi udang tinggi dan ekspornya lancar,” ujar Ali mengawali percakapan ketika dihubungi di Telukbetung.
 
 
Ia menjelaskan, persoalan yang dihadapi petambak dalam meningkatkan produksi udang melalui ekspansi tambak adalah perizinan yang berbeli dan berbiaya mahal. “Jadi kami mohon Bapak Menteri membenahi dan mempermudah perizinan,” pintanya.
 
 
Diakui Ali, selama ini pemerintah pusat sudah banyak menerbitkan aturan yang intinya menyederhanakan perizinan. Tapi implementasinya di lapangan, terutama di daerah belum banyak perubahan. Di daerah kami menghadapi berbagai aturan yang cukup memberatkan. Contoh kecil saja, soal izin pipa inlet dari dari laut dan izin serta retribusi pemanfaatan air laut.
 
 
“Jika kami masih dihadapkan dengan berbagai aturan dan pungutan maka kondisinya bakal makin parah. Semangat petambak untuk meneruskan budidaya udang semakin menurun. Percayalah kepada saya,” lanjut Ali yang sudah berkecimpung dalam usaha budidaya udang lebih dari 30 tahun terakhir. 
 
 
Banyak peraturan yang seharusnya tidak diterapkan pada usaha tambak udang tetapi diberlakukan, seperti IMB untuk membangun kolam, izin limbah B3, izin penggunaan air laut dan lain-lain. “Jadi jangankan mau membangun sarana dan prasarana tambak, seperti kanal-kanal, jalan raya, listrik, seperti yang dilakukan pemerintah Vietnam dan India, Pemkab malah menerbitkan berbagai izin yang memberatkan petambak,” sesalnya.
 
 
“Sebagai laporan kepada Bapak Menteri, di Lampung sudah susah untuk pengembangan tambak udang. Selain diancam berbagai penyakit, juga kebijakan pemerintah kabupaten yang tidak mendukung pembukaan tambak udang baru,” kata Ali. 
 
 
Ia menegaskan, jika Pemda bisa dengan seenaknya menutup tambak yang sudah berizin maka dapat dipastikan tidak ada investor yang mau membuka tambak baru di Lampung, khususnya di Pesisir Barat. “Untuk membangun tambak baru tidak cukup investasi Rp 100 hingga Rp 200 juta, tetapi sudah di atas satu miliar ke atas. Kalau tidak ada jaminan dan kepastian hukum maka siapa yang mau buang duit sebanyak itu,” kata Ali.
 
 
“Dengan kebijakan seperti itu jelas daerah akan rugi besar. Sekarang investor ramai-ramai membuka tambak di Bengkulu, Bangka dan Belitung. Saya sendiri diajak untuk membuka tambak di Belitung, selain harga tanahnya masih murah juga lebih aman,” ungkapnya.
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Aqua Edisi-104/15 Januari – 14 Februari  2021
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain