Rabu, 23 Desember 2020

PNBP Pengelolaan Ruang Laut Tembus Rp 7,9 Miliar

PNBP Pengelolaan Ruang Laut Tembus Rp 7,9 Miliar

Foto: ist/dok.DJPRL-KKP


Jakarta (TROBOSAQUA.COM). Bidang pengelolaan ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan 5 Desember 2020 berhasil merealisasikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 7,9 miliar, atau 31% melampaui target Rp 6 miliar

 

Plt Dirjen PRL, TB Haeru Rahayu yang akrab disapa Tebe mengatakan selain PNBP, sampai dengan Triwulan III 2020, luas kawasan konservasi perairan telah mencapai 23,9 juta Ha. Melampaui dari target yang telah ditetapkan, yakni dari 23,8 juta Ha.

 

Lebih lanjut, Tebe menyebutkan beberapa capaian kinerja lainnya yang patut diperhitungkan sampai dengan tahun 2020 seperti disahkannya 27 Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan diterbitkannya 6 Permen KP tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ-KSNT) untuk 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

 

Dalam memberdayakan komoditas garam rakyat, Ditjen PRL akan tetap memprioritaskan produksi garam dan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). “Dua hal ini sangat penting kita genjot karena akan bermuara pada tingkat kesejahteraan petambak garam,” tegasnya.

 

Tahun 2020 Ditjen PRL juga diamanahkan melaksanakan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan padat karya berupa Pengembangan Usaha Garam Rakyat, Restorasi Terumbu Karang, dan Rehabilitasi Kawasan Mangrove dengan alokasi anggaran berkisar Rp 250 Miliar yang dilaksanakan di 47 kabupaten / kota yang tersebar di 18 provinsi. “Progres kegiatan PEN ini diperkirakan akan dapat selesai sesuai dengan target,” imbuh Tebe.

 

Rencana 2021
Tahun 2021, KKP mengalokasikan anggaran bidang pengelolaan ruang laut sebesar Rp 455,36 miliar. Anggaran ini terbagi menjadi 3 program, yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp 188,75 milyar, Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp 84,10 miliar, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 182,51 miliar.

 

“Walaupun Tahun Anggaran (TA) 2020 belum berakhir, kita juga harus mulai mempersiapkan pelaksanaannya mulai sekarang untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan TA 2021,” ujar Tebe.

 

Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf dalam arahannya menyampaikan spada penyerahan DIPA tahun anggaran 2021 agar APBN dimanfaatkan dengan cermat, efektif dan tepat sasaran. Seluruh Rupiah harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. “Tranparansi dan akuntabilitas agar tetap dijaga,” pesan Yusuf. ist/ed/ntr

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain