Jumat, 30 Oktober 2020

SP3 Kasus Perusakan Tambak Dianulir PN Tanjungkarang

SP3 Kasus Perusakan Tambak Dianulir PN Tanjungkarang

Foto: dok. Datuk/Lampung


Tanjungkarang (TROBOSAQUA.COM). Kasus perusakan tambak udang di kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung oleh Satpol PP setempat kembali bergulir, setelah Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang menganulir Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. SP Sidik/35A/IX/RES 1.10/2020 tertanggal 22 September 2020  yang dikeluarkan Polda Lampung.

 

Dalam sidang pembacaan putusan hakim di PN Tanjungkarang, Selasa (27/10) siang, hakim tunggal Ismail Hidayat memutuskan, SP3 terhadap laporan tindak pidana perusakan tambak milik Shenny Syarief ke Polda Lampung dengan nomor laporan LP/B-526/IV/2020/LPG/SPKT pada 1 April 2020 tidak berdasarkan hukum dan tidak sah.

 

“Oleh karena itu kami memerintahkan termohon melanjutkan penyidikan hingga pelimpahan ke kejaksaan," ujar Ismail pada sidang yang dihadiri langsung oleh Shenny Syarief dan kuasa hukumnya Alfonso Napitupulu dari kantor hukum SN Partnership.

 

Menurut pertimbangan hakim, penghentian perkara maupun bersalah atau tidaknya seseorang dalam tindak pidana, bukan berdasarkan gelar perkara khusus, melainkan keputusan majelis hakim di pengadilan negeri.

 

Ismail Hidayat juga membacakan kronologis laporan pidana yang diajukan Shenny ke Polda Lampung. Akhir Maret lalu, anggota Satpol PP Pemkab setempat merusak fasilitas tambak udang milik Shenny Syarief (62 tahun) di Pekon (desa-red) Desa Parda Haga, Parda Haga, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesibar dengan memotong 4 pipa inlet dan menghancurkannya.

 

Kasus perusakan ini sudah dilaporkan yang bersangkutan ke Polda Lampung dengan nomor laporan: STTLP/B-562/IV/2020/LPG/SPKT yang diterima Kepala Siaga II SPK Polda Lampung AKP Inderi SH tertanggal 1 April 2020.

 

Dalam laporan itu disebutkan telah terjadi peristiwa pidana Pasal 170 KUHP pada Selasa (31/3) sekira pukul 15.00 di Laut Merambai, desa Parda Haga, Parda Haga, kecamatan Lemong, kabupaten Pesibar dengan terlapor Satpol PP Pemkab Pesibar.

 

Laporan ini sudah disidik oleh Ditkrimum Polda lampung dan menetapkan empat tersangka, yakni Ardi Herdian Panca (27 tahun) Honorer Pol PP; Merpi Pahlepi (33) Honorer Pol PP; Tri Heri Purwanto (46) PNS Pol PP (Kabid Tibum Kab Pesisir Barat) dan Ben Keda, PNS Pol PP (Kasat Pol PP Pesbar).

 

Pada pertimbangannya, hakim Ismail mengatakan, penetapan tersangka yang dilakukan oleh Ditkrimum Polda Lampung adalah benar, karena berdasarkan hasil penyelidikan dan terpenuhinya alat bukti.

 

Namun, pada perkembangannya, kasus perusakan ini diambil alih oleh Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. "Kemudian dilakukan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri dengan hasil bukan tindak pidana sehingga tidak dapat diteruskan, dan diterbitkan SP3," sebut Ismail.

 

Bareskrim Polri memerintahkan penyidik Ditkrimum Polda Lampung menerbitkan SP3. "Terbitnya SP3 oleh termohon (Polda Lampung) yang hanya berdasarkan gelar perkara khusus adalah tidak beralasan hukum," tegas hakim,

 

Dalam perkara ini, pemohon praperadilan Shenny Syarief melalui kuasa hukumnya memohon, status tersangka yang dicabut oleh Polri tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku. Sementara termohon Polda Lampung berkeyakinan status tersangka terhadap keempat tersangka tidak memenuhi unsur sehingga dibatalkan.

 

Dalam sidang putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan Shenny Syarief dengan begitu status tersangka yang dibatalkan Polda atas perintah Mabes Polri kembali dilanjutkan kepada empat tersangka yang merupakan PNS dan honorer Pol PP Pesisir Barat sesuai hukum yang ada.

 

Program Presiden

Usai sidang, Shenny Syarief yang menjadi korban pengrusakan meminta Polda memproses kembali kasus yang diajukannya untuk diteruskan ke kejaksaan dan disidang di pengadilan.

 

Bahkan Shenny berharap Presiden Jokowi memberi perhatian terhadap kasus yang dialaminya selama ini. Sebab usaha yang dikembangkannya adalah untuk mendukung program Presiden menaikan produksi dan ekspor udang nasional.

 

"Usaha yang saya kembangkan ini mendukung program peningkatan ekspor udang yang dicanangkan bapak Presiden," ujar Shenny usai memenangkan praperadilan.

 

Selama ini, lanjut Shenny, Presiden sangat menginginkan tambak udang dikembangkan dan dipermudah izin-izinnya. Namun kenyataannya tambak udang miliknya dirusak oleh aparat pemerintah setempat dengan alasan perubahan peruntukan menjad kawasan wisata yang tertuang dalam Perda RTRW Kab Pesibar 2017-2037. Sementara tambak udang milik Senny sudah memiliki perizinan jauh sebelum adanya perubahan RTRW.   

 

Sementara, kuasa hukum pemohon, Alfonso Napitupulu mengapresiasi putusan hakim tersebut. "Kami apresiasi putusan hakim yang berpihak kepada rakyat. Ternyata hakim sependapat dengan kami, bahwa penghentian perkara harus melalui majelis hakim," Alfonso menyebutkan.

 

Alfonso menambahkan, akibat perusakan tersebut kliennya menderita kerugian yang cukup besar hingga Rp2,5 miliar karena gagalnya budidaya udang yang sedang dijalankan. "Sehingga, SP3 kasus itu tidak memberikan rasa keadilan kepada klien kami yang menjadi korban," ungkap Alfonso.

 

Di tempat yang sama, kuasa hukum Polda Lampung Heri Setiawan juga mengapresiasi putusan hakim atas praperadilan SP3 tersebut. "Kami apresiasi putusan hakim. Tapi yang perlu dicatat, praperadilan ini hanya terkait SP3 kasus, bukan materi kasusnya," ungkap Heri. ed/datuk

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain