Kamis, 15 Oktober 2020

Jalan Panjang Pembenahan Marikultur

Jalan Panjang Pembenahan Marikultur

Foto: dok. usamah umar


Revisi kebijakan terkait marikultur terbilang terlambat dilakukan, butuh waktu panjang untuk membangkitkan kembali usaha budidaya laut Indonesia
 
 
Ganti pemimpin ganti juga arah kebijakan dan aturan main, itu sudah lumrah. Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) Edhy Prabowo sejak awal masa kepemimpinannya sudah berniat akan merevisi sejumlah aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada era menteri sebelumnya. Tak terkecuali aturan terkait usaha marikultur (budidaya laut). 
 
 
Setidaknya ada aturan yang berhubungan langsung dengan marikultur yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) yang statusnya ada yang sudah direvisi dan ada yang masih dalam proses revisi (lihat tabel). Dari 5 Permen KP terkait marikultur tersebut ada 2 Permen yang baru direvisi yaitu Permen KP Nomor 56/2016 tentang Pengelolaan Lobster, Rajungan, dan Kepiting yang direvisi menjadi Permen KP Nomor 12/2020. Lalu ada Permen Nomor 32/2016 tentang Kapal Angkut Ikan Hidup yang telah direvisi menjadi Permen Nomor 15/2020 pada Juni 2020 lalu. 
 
 
Kedua Permen KP yang terbilang baru saja direvisi ini masih menuai kritik dari para pemangku kepentingan terutama pelaku marikultur. Ada yang pro, masih banyak juga yang kontra. Lalu poin - poin apa saja yang jadi bahan kritikan para pelaku? Berikut ini ulasannya.
 
 
Kebijakan Lobster
Dalam pernyataannya di berbagai media, Men KP Edhy Prabowo mengungkapkan bahwa Permen KP 12/2020 yang disahkan pada 4 Mei 2020 ini disebut sebagai pencipta momen untuk mewujudkan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan Lobster. Peraturan tersebut menciptakan peluang pemanfaatan BBL dan pemenuhan kebutuhan budidaya lobster dalam negeri.
 
 
Regulasi tentang pengelolaan lobter ini jadi banyak berubah. Paling kentara, adalah pengelolaan untuk benih Lobster yang kini boleh untuk dilaksanakan ekspor. Sejumlah stakeholders (pemangku kepentingan) terkait menilai aturan baru ini menjadi gambaran bahwa pemerintah Indonesia untuk lima tahun mendatang lebih berpihak kepada pengusaha, dalam hal ini adalah investor, eksportir, dan atau importir untuk lobster. Pihak lain menilai ini aturan jalan tengah dari aturan yang ada sebelumnnya.
 
 
Respon negatif publik terhadap kebijakan perizinan untuk melaksanakan ekspor benih lobster (BL), menjadi penanda adanya ketidaksinkronan antara pemerintah dengan masyarakat perikanan. Ketidakpercayaan itu, salah satunya karena tidak adanya transparansi selama proses seleksi perusahaan yang melaksanakan ekspor.
 
 
Seperti diungkapkan Koordinator Pengembangan Marikultur Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Budhy Fantigo, secara aturan Permen KP Nomor 12/2020 ini memang masih perlu direvisi meski tidak terlalu banyak. “Sebenarnya yang jadi permasalah utamanya adalah penegakan aturan atau implementasi dari Permen KP Nomor 12/2020 ini yang kacau,”kata Budhy kepada TROBOS Aqua.
 
 
Lebih lanjut ia memaparkan, ada sederat aturan yang harus dipenuhi ekspotir BL untuk sampai bisa ekspor, faktanya dalam waktu sangant singkat setelah Permen tersebut disahkan ekspor BL sudah ada. Hal tersebut jika didalami dari sisi aturan hampir tidak mungkin bisa secepat itu. 
 
 
Budhy menjelaskan, Permen 12 itu poinnya yang pertama membolehkan budidaya dari benur dan membolehkan ekspor benur dengan kontrol yang ketat. Jadi budidaya, ekspor BL terkontrol, ada restocking (tebar benih ke alam), dan pengembangan pembenihan. Jadi bagi eksportir BL untuk bisa mengantongi izin eksporharus bisa membuktikan punya atau bermintra dengan budidaya lobster berkelanjutan. “Logika saya yang berkelanjutan minimal sudah 2 kali panen hasil budidaya,” kata Budhy.
 
 
Syarat lainnya yaitu eksportir harus melakukan restocking (penebaran kembali) 2 % dari hasil budidayanya. Selanjutnya eksportir mengambil dari nelayan benurnya, jadi eksportir tidak boleh menangkap sendiri, harus membeli benurnya dari nelayan. Dan juga eksportir disarankan membina budidaya nelayan kerjasama dengan pembudidaya (kemitraan). Kemitraan ada dua, nelayan menangkap benur dengan pembudidaya lobster.
 
 
Tak berhenti disitu, ada juga syarat dari pemerintah daerah. Pada Undang - Undang (UU) otonomi daerah ada bahwa izin budidaya dikeluarkan oleh Dinas Provinsi kalau yang di laut, yang punya kewenangan mengeluarkan izin. Setelah mendapat izin dari Pemda kemudian baru mendapatkan ada namanya rekomendasi budidaya dari Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP.
 
 
Kemudian, setelah dapat rekomendasi Dirjen Budidaya, kemudian eksportir harus mendapatkan kuota tangkap benur dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP berdasarkan dari usulan yang dimasukkan oleh eksportir bukti dia bekerjasama dengan nelayan penangkap benur. Jadi harus ditunjukkan kerjasama dengan nelayan baru dikasih kuota. Nelayan itu sendiri harus mengajukan ke KKP sebagai nelayan penangkap benur. Harus terdaftar melalui dinas terkait, kemudian nanti ditetapkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap. 
 
 
Dari proses itu semualah sudah ditempuh dan sudah melakukan restocking ada berita acaranya segala macam baru dia diberikan izin ekspor. Permen ini terbitnya 4 Mei 2020, tapi ternyata di awal bulan Juni sudah keluar izin ekspor beberapa perusahaan. Terakhir sudah diizinkan ekspor ada 49 perusahaan. “Kalau 4 Mei keluar permennya, kapan dia melakukan budidaya itu pertanyaannya. Budidayanya kapan, dimana kerambanya. Kemudian kan mereka persyaratannya ada restocking, itu restocking lobsternya dari mana?,” ungkap Budhy.
 
 
Sederet pertanyaan tersebut yang kemudian jadi ramai diperbincangakan di berbagai media. Sampai-sampai ada dugaan permainan politis antara KKP dengan para eksportir benur. Budhy menduga, dari 49 perusahaan eskportir BL yang mendapat izin ada pemain penyelundup BL yang sebelumnya legal yang kemudian sekarang dilegalkan.
 
 
Menyikapi dugaan tersebut, dalam pernyataannya di berbagai media, Men KP Edhy Prabowo mengaku siap untuk menerima segala risiko dari persoalan tersebut. Dia bahkan mengaku siap untuk diaudit oleh tim auditor, jika memang kebijakan tersebut dicurigai ada ketidakberesan sejak dari awal sampai proses seleksi perusahaan. “Tentang orang dekat yang menerima izin (ekspor), saya tidak tahu menahu,” ungkapnya.
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Aqua Edisi-101/15 Oktober – 14 November 2020
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain