Jumat, 12 Juni 2020

Demi Investasi, Aspek Keberlanjutan Perikanan Diabaikan

Demi Investasi, Aspek Keberlanjutan Perikanan Diabaikan

Foto: ist/dok.KKP


Jakarta (TROBOSAQUA.COM). Greenpeace Indonesia menyesalkan rencana pemerintah untuk memperbolehkan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API), yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan, hanya untuk meraup investasi dan menggenjot produksi penangkapan ikan.

 

Sikap Greenpeace Indonesia disiarkan kepada media menyusul kehendak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan merevisi sejumlah peraturan menteri yang dianggap menghambat rencana investasi, salah satunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan dalam Konsultasi Publik terkait dengan PNBP KKP bidang perikanan tangkap, yang diselenggarakan pada Hari Selasa, 9 Juni 2020. 

 

Terhadap langkah tersebut, Afdillah, juru kampanye Laut Greenpeace Indonesia, menyatakan keberpihakan pemerintah terhadap investasi dengan mengabaikan prinsip keberlanjutan akan membahayakan masa depan laut Indonesia.

 

“Baru saja kita peringati Hari Laut Sedunia, dengan memasang harapan tinggi agar pemangku kepentingan dan masyarakat bahu-membahu untuk mewujudkan lautan yang sehat dan lestari demi bisa dinikmati oleh masyarakat pesisir hingga kota, baik yang hidup saat ini hingga anak-cucu. Kini, ancaman besar menanti, bila rencana untuk memperbolehkan penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang dianggap merusak di Permen KP No. 71/2016, di antaranya cantrang, pukat hela dasar udang, terealisasi,” ungkapnya.

 

Afdillah menjelaskan Rencana Kementerian merevisi Permen KP No. 71/2016 karena dianggap menghambat rencana investasi, merupakan tindakan yang sangat keliru. Bila ini diperbolehkan, maka produktivitas total hasil penangkapan diperkirakan akan naik, tapi berpotensi mengancam kesehatan stok ikan di masa mendatang.

 

“Menurut catatan KKP sendiri, angka kerugian terkait sumber daya ikan akibat cantrang bisa mencapai Rp 9 triliun. Hasil tangkapannya pun sekitar 50% atau bahkan lebih adalah tangkapan sampingan. Alih-alih mendatangkan pendapatan, kapal cantrang dan API lain yang sudah dilarang saat ini justru merugikan negara karena berpotensi, salah satunya pengelabuan ukuran kapal, dengan nilai kerugian terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak kecil,” dia menguraikan. 

 

Ditegaskan Afdillah, untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perikanan dan kelautan, pemerintah harus hati-hati dalam menelurkan kebijakan. Seharusnya pemerintah lebih fokus pada pengendalian API lainnya yang saat ini belum dilarang, pemberdayaan nelayan perikanan skala kecil, dan pemberantasan IUU fishingist/ed/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain