Jumat, 12 Juni 2020

Nelayan Tradisional Tolak Forum Konsultasi Publik Legalisasi Kapal Cantrang

Nelayan Tradisional Tolak Forum Konsultasi Publik Legalisasi Kapal Cantrang

Foto: ist/dok.KKP


Jakarta (TROBOSAQUA.COM). Forum konsultasi publik yang digelar dalam rangka mengubah Peraturan Menteri (Permen) No. 71 Tahun 2016 ditolak oleh sejumlah organisasi nelayan tradisional karena faktor isi perubahan dan waktu pelaksanaan.

 

Melalui siaran pers bersama, mereka menyatakan kekesalannya karena di tengah ancaman penyebaran Covid-19 pemerintah melalui Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) malah menyelenggarakan kegiatan forum konsultasi publik pada Selasa, 9 Juni 2020.

 

Selain itu pemerintah dituding tidak melibatkan nelayan tradisional dan nelayan skala kecil sebagai rights holders sumber daya kelautan dan perikanan.

 

Menurut siaran yang mengatasnakaman Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Masyarakat Adat di Pesisir, Layar Nusantara / LBH Semarang, Kelola, Bina Desa, Walhi Eksekutif Nasional, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), dll, acara itu membahas perizinan kapal-kapal cantrang di perairan Indonesia dengan merevisi Peraturan Menteri (Permen) No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WilayahPengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia.

 

Selain mengizinkan cantrang, KKP juga mengizinkan 7 alat tangkap lainnya, diantaranya payang, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, pukat hela dasar udang, dan lain sebagainya.

 

“Sungguh aneh KKPmemaksakan pembahasan izin kapal-kapal cantrang di masa pandemi Covid-19. Padasaat yang sama nelayan-nelayan di Indonesia tak dilibatkan. Kebijakan inisebenarnya jelas bukan untuk nelayan tradisional dan nelayan skala kecil,”tegas Sutrisno, Ketua Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) yang juga KetuaFederasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN).

 

Ketua FSNN Sutrisno menyatakan pembahasan revisi Permen No. 71 Tahun 2016 yang akan memberikan izinkapal-kapal cantrang di perairan Indonesia, selain cacat secara prosedur juga cacat secara substansi.

 

“Secara substansi pemberian izin akan menghancurkanmasa depan sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia yang dapat dinikmatioleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” katanya.

 

Senada dengan Sutrisno,Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan pemberian izin kepadakapal-kapal cantrang yang dilakukan oleh KKP menunjukkan keberpihakankementerian ini hanya ditujukan untuk melayani pengusaha cantrang.

 

“Jika KKPsudah tak berpihak kepada nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, lebihbaik KKP dibubarkan,” ungkapnya.

 

Susan menyatakan pemberian izin kepada kapal-kapal cantrang oleh KKP akan mendorong konflik antara kapal-kapal besar di atas 10 GT dengan kapal-kapal nelayan tradisional dan nelayan skala kecil dengan ukuran di bawah 10 GT.

 

“Kebijakan KKP ini akan memantik konflik antara nelayan tradisional dan nelayan skala kecil sebagai rights holder laut dan perairan di Indonesia dengan para pengusaha pemilik kapal cantrang. Ini adalah kebijakan yang sangat berbahaya,” jelasnya.

 

Tak hanya itu, Susan mengkhawatirkan kebijakan ini akan membuka kembali praktik IUU Fishing yang telah lama diperangi oleh Pemerintah Indonesia selama ini. Ia menyoroti kapal-kapal besar, khususnya diatas 200 GT yang akan diizinkan oleh KKP.

 

“Iniadalah pintu masuk praktik IUU Fishing dan eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Dampaknya jelas, nelayan tradisional dan nelayan skala kecil akan kehilangan ruang perairannya,” imbuhnya.

 

Susan mendesak KKP untuk membatalkan rencana pemberian izin kapal-kapal cantrang karena hanya akan merugikan 8 juta lebih rumah tangga perikanan di Indonesia. “Demi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta kehidupan jutaan nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, kebijakan pemberian izin untuk kapal cantrang harus dibatalkan,” pungkasnya. ist/ed/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain