Minggu, 5 April 2020

Sengketa Penutupan Tambak Udang, Pipa Tambak Dirusak

Sengketa Penutupan Tambak Udang, Pipa Tambak Dirusak

Foto: dok.datuk


Lampung (TROBOSAQUA.COM). Sengketa penutupan tambak udang di kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), provinsi Lampung kian kusut, pasca disegel untuk kedua kalinya, satu pipa inlet tambak dipotong Satpol PP.

 

Sedikitnya 30 anggota Satpol PP Pemkab setempat merusak fasilitas tambak udang milik Shenny Syarief (62 tahun) di pekon (desa -red) Parda Haga, kecamatan Lemong, kabupaten Pesibar dengan memotong 4 pipa inlet dan menghancurkannya, beberapa hari lalu.

 

Kepada wartawan, Jumat (3/4), Shenny Syarief mengakui, terdapat empat jalur saluran pipa air masuk (inlet) dari laut masing-masing berdiameter 8 inci yang dipotong-potong petugas Satpol PP menggunakan gerjaji chainsaw. Lalu pipa yang dipotong tersebut dibelah-belah agar tidak bisa disambung kembali.

 

“Itu dilakukan sekitar 30-an anggota Satpol PP berseragam tanpa menunjukan surat perintah tugas,” ujar Sheny di Bandarlampung di dampingi Yani, dari Johans Farm.

 

Akibat perusakan tersebut ia mengalami kerugian sekitar Rp 50 juta. Namun jika udang pada 9 kolam yang saat ini berumur satu setengah bulan mati maka kerugian mencapai Rp 2 miliar. “Sebab jika budidaya udang tidak ada penggantian air maka riskan terserang penyakit yang mengakibatkan kematian,” lanjutnya.

 

Dijelaskan Senny, kasus perusakan ini sudah dilaporkannya ke Polda Lampung tanggal 1 April 2020 dengan nomor laporan: STTLP/B-562/IV/2020/LPG/SPKT terkait peristiwa pidana dugaan pelanggaran Pasal 170 KUHP pada Selasa (31/3).

 

Ia mengakui, sengketa penutupan tambak oleh pemkab setempat belum ada penyelesaian dan masih dimediasi Ombudsman RI. Pada pertemuan mediasi terakhir di pemprov Lampung, tanggal 10 Februari pemkab ngotot menutup tambak dengan alasan menjalankan Perda Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab Pesibar 2017-2037. Namun Pemkab tidak ada solusi terkait ganti rugi investasi petambak yang sudah ditanamkan di lokasi tersebut atau lahan pengganti untuk dijadikan tambak udang.

 

Dua hari kemudian, pemkab kembali menyegel tiga tambak di kecamatan Lemong yang masih beroperasi. Padahal selain itu juga terdapat tambak-tambak lainnya di kecamatan Pesisir Selatan yang juga sudah menebar udang. Sebelumnya, lahan itu sudah pernah disegel (ditutup) pada 29 November 2019.

 

Sepekan kemudian, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Barat yang isinya penundaan sementara penutupan lahan para petambak udang atas nama Agusri Syarief dan kawan-kawan (tujuh petambak).

 

"Laporan masyarakat dan petambak ke Ombudsman, masih dalam proses pemeriksaan dan kami meminta semua pihak untuk menghormati proses penyelesaian yang sedang berlangsung di Ombudsman," tulis Amzulian Rifai dalam suratnya tertanggal 23 Maret 2020 sebagaimana dikutip Shenny.

 

Diakui Satpol PP

Kepada wartawan, Kasat Satpol PP, Benkeda didampingi oleh Sekretaris Satpol-PP, Herman mengakui, tiga tambak yang berada di Kecamatan Lemong sudah tiga kali diberikan peringatan tertulis oleh Pemkab Pesibar, tetapi tidak dihiraukan dan pengusaha dan terus melakukan aktivitas di area tambak.

 

"Sudah 3 kali kita peringatkan, bahkan kita sudah melakukan penyegelan. Jadi penindakan tersebut dilakukan, karena tambak udang itu melanggar Perda No 8 tahun 2017," katanya di Krui. Selanjutnya Satpol PP Pesibar mengambil tindakan tegas terhadap tambak tersebut, dengan pemotongan pipa saluran air dari laut ke dalam tambak udang.

 

Benkeda juga mengakui, dalam penyegelan sebelumnya tanggal 12 Febuari, pihaknya menerjunkan 95 personel. Terdapat tiga tambak udang di pekon Lemong, pekon Way Batang dan pekon Tanjungjati.

 

Saat itu mereka melakukan penyegelan pertama terhadap tambak udang PT Arci Ferdian milik Hermantono yang mempunyai 9 kolam dengan 12 pekerja di desa Margasuka, dusun Merambai. Selanjutnya penyegelan kedua terhadap tambak udang PT Andi Riza Farm di desa Way Batang milik Andi Reza yang mempunyai 18 kolam dengan 60 karyawan. Kemudian, penyegelan tambak ketiga berada di tambak PT Sumatra Seafood Indonesia yang berada di Tanjungjati yang memiliki 7 kolam dengan 17 karyawan.

 

IPPBS Sesalkan

Di tempat terpisah Ketua Ikatan Petambak Pesisir Barat Sumatera (IPPBS) Agusri S, menyesalkan tindakan Satpol PP merusak fasilitas tambak secara paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

 

"Ombudsman sudah berkirim surat ke bupati yang isinya menunda sementara penutupan lahan tambak udang milik petambak. Mengapa bupati berani mengangkangi Ombudsman sebagai lembaga negara dengan menyegel dan merusak fasilitas tambak udang," ucap Agusri yang tambaknya juga disegel (ditutup) Pemkab Pesibar.

 

Menurut dia, seharusnya bupati menahan diri terlebih dahulu dan memberikan waktu kepada Ombudsman guna menuntaskan kasus ini secara adil, tidak sepihak yang dapat merugikan petambak yang sudah berinvestasi di daerah dengan jumlah miliaran rupiah pada tahun 2012-2014 sebelum keluar Perda Nomor 8/2017.

 

Yani, pemilik tambak Johan Farms merasa diusir begitu saja. “Padahal tanahnya kami beli dan sudah sertifikat hak milik. Lalu kami sudah mengurus berbagai izin, lalu membangun infrastruktur tambak dengan dana yang tidak sedikit,” keluhnya.

 

Menurut dia, para petambak sepakat atas ada dua opsi. Pertama, semuanya diganti rugi, mulai dari lahan dan infrastruktur yang sudah dibangun. Atau kedua, perpanjang izin produksi tambak sebagai upaya menjalankan program pemerintah pusat yang menginstruksikan ke daerah untuk menggenjot produksi komoditas penghasil devisa guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara dari kebangkrutan akibat wabah virus corona. ed/datuk

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain