Sabtu, 15 Pebruari 2020

Prof.Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS: Arah Baru Kebijakan Kelautan & Perikanan

Prof.Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS: Arah Baru Kebijakan Kelautan & Perikanan

Foto: trobos
Prof.Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS

Kepedulian pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap kelautan boleh dikatakan baru dimulai sejak pemerintahan Kabinet Persatuan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (almarhum) dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada awal pemerintahan Kabinet Persatuan Indonesia, September 1999 dibentuklah Departemen Eksplorasi Laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan). 
 
 
Sejak Indonesia merdeka hingga masa pemerintahan Presiden Almarhum Prof. Dr. BJ. Habibie (1997 – 1999), urusan kelautan dan perikanan secara kelembagaan hanya dikelola oleh setingkat Direktorat Jenderal Perikanan dibawah Departemen Pertanian. Sehari sebelum penulis dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 4 Juni 2001, Presiden Gus Dur memanggil penulis ke Istana Negara.  Beliau menitipkan kepada penulis agar sektor Kelautan dan Perikanan dapat menjadi sektor unggulan (leading sector) dan penghela (prime mover) pembangunan nasional yang mensejahterakan rakyat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya.  
 
 
Kendati berbeda dalam cara (style) antara satu Menteri dengan yang lainnya, namun hingga 2014 (Kabinet Indonesia Bersatu ke-2, Presiden SBY) penyusunan kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan tetap mengacu pada Iptek, serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Termasuk kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. 
 
 
Upaya untuk menjadikan sektor Kelautan dan Perikanan sebagai leading sector dan prime mover terus diupayakan sejak masa pemerintahan Kabinet Gotong Royong (Presiden Megawati Soekarnoputri) dengan meluncurkan kebijakan terobosan ‘GERBANG MINA BAHARI’. Yakni gerakan nasional pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan menjadikan (1) perikanan budidaya, (2) perikanan tangkap, (3) industri pengolahan hasil perikanan,  (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pariwisata bahari, dan (6) industri dan jasa maritim sebagai basis dan leading sectors pembangunan nasional. 
 
 
Sayangnya, pada periode pertama pemerintahan Presiden SBY, GERBANG MINA BAHARI tidak dilanjutkan. Baru pada awal periode kedua pemerintahan Presiden SBY, gebrakan nasional itu dibangkitkan kembali dengan nama MINAPOLITAN.
 
 
Meskipun belum sempurna, melalui beragam program terobosan hasilnya cukup menggembirakan. Contohnya, sebelum berdirinya KKP pada 1999 total produksi perikanan Indonesia hanya sekitar 3 juta ton menduduki peringkat ke-6 di dunia. Tahun 2004 meningkat menjadi sekitar 10 juta ton yang merupakan negara produsen perikanan terbesar ketiga di dunia.  Kemudian, sejak 2009 Indonesia menjadi produsen perikanan terbesar kedua di dunia, hanya kalah dari China. 
 
 
Era Kabinet Indonesia Kerja 
Salah satu kebijakan terobosan dan cemerlang Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (Kabinet Indonesia Kerja, 2014 – 2019) yang mendapat apresiasi dan antusiasme publik adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD).  Yakni, Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan dan hankam serta budaya maritim.  Untuk mewujudkan PMD, Presiden Jokowi membentuk Kemenko Maritim. 
 
 
Di sektor Kelautan dan Perikanan, pemberantasan IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) fishing oleh kapal ikan asing, konservasi, dan penegakkan kedaulatan sudah sangat tepat dan harus dilanjutkan. Sayangnya, aspek daya saing, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang, dan stakeholders KP (Kelautan dan Perikanan) lainnya kurang mendapat perhatian, bahkan cenderung dihambat.
 
 
Dalam lima tahuan terakhir, pembangunan sektor KP seolah identik dengan penenggelaman dan pembakaran kapal asing, moratorium kapal ikan berukuran besar (> 150 GT) dan modern, larangan alat tangkap aktif seperti pukat hela dan pukat tarik (cantrang) yang selama ini digunakan oleh mayoritas nelayan, larangan kapal pegangkut ikan kerapu hidup, dan larangan menjual lobster dan kepiting di bawah ukuran tertentu. Ibarat sebuah mobil, pembangunan kelautan di lima tahun terakhir terlalu banyak ’remnya’, tetapi sedikit sekali ’gas’ nya. 
 
 
Akibatnya, banyak sekali pabrik (industri) pengolahan ikan di semua kawasan industri perikanan (seperti Belawan, Bungus, Muara Baru, Cilacap, Benoa, Kendari, Bitung, Tual, Benjina, Ambon, Kaimana, dan Sorong) gulung tikar atau mati suri, karena kekurangan bahan baku.  Demikian juga halnya dengan 14 pabrik surimi di Pantura semuanya kolaps.  Perikanan budiaya ikan kerapu, lobster, kepiting, dan kepiting soka bangkrut. Ratusan ribu nelayan (termasuk nelayan lobster), pembudidaya, dan karyawan pabrik pengolahan ikan terkena PHK, menganggur.
 
 
Selama lima tahun terakhir, komunikasi dan sinergi KKP dengan Kementerian/Lembaga pemerintah lain, Pemerintah Daerah, nelayan, pembudidaya, dan pengusaha pun sangat buruk.  Saling curiga, semua pengusaha perikanan tangkap dituduh jahat, nelayan dicap tidak jujur, karena melakukan ‘mark-down’ ukuran kapal ikan, dan stigma negatif lainnya yang dituduhkan KKP kepada stakeholders KP.
 
 
Untuk memperbaiki kebijakan KP yang keliru di atas, Presiden pun akhirnya menerbitkan INPRES nomor 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.  Yang intinya adalah menginstruksikan Menteri KP supaya merevisi semua peraturan dan perundangan yang menghambat investasi dan bisnis di sektor KP, dan yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat KP lainnya. 
 
 
Selain itu, memerintahkan seluruh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan yang terkait agar mendukung Menteri KP dalam menjalankan INPRES tersebut.  Malangnya, INPRES tersebut tidak diimplementasikan secara serius dan maksimal.
 
 
Era Kabinet Indonesia Maju
Akhirnya, di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi bersama Wapres KH. Ma’ruf Amin (Kabinet Indonesia Maju, 2019 -2024), Edhy Prabowo diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru. Selain 5 visi Presiden (peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi berkualitas, melanjutkan pembangunan infrastruktur, membangun SDM unggul, transformasi struktur ekonomi dari berbasis komoditas ke inovasi dan produk industri bernilai tambah, dan reformasi birokrasi dan iklim investasi/Omnibus Law), Presiden juga memberikan dua instruksi khusus, yakni memperbaiki komunikasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan KP, dan pengembangan perikanan budidaya.  
 
 
Maka, pada 5 Februari 2020 Menteri Edhy Prabowo meluncurkan “Arah Baru Kebijakan Kelautan dan Perikanan”.  Intisari dari arah baru kebijakan tersebut mencakup dua aspek (domain): (1) cara kerja dan komunikasi, dan (2) substansi kebijakan.  Dalam hal cara kerja (etos kerja) dan komunikasi, Menteri Edhy meminta seluruh pejabat dan staf KKP di pusat maupun daerah agar bersikap kritis, dan dapat memberikan saran serta solusi masalah secara konstruktif kepada dirinya.  
 
 
Menteri Edhy menginstruksikan kepada seluruh pejabat dan karyawan KKP harus melayani, mempermudah, membantu, dan meningkatkan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, dan stakeholders KP lainnya. Sebelum, suatu kebijakan (Peraturan Menteri dan regulasi lain) dikeluarkan, harus dimusyawarahkan (konsultasi publik) dengan dan disosialisasikan lebih dulu kepada stakeholders KP.
 
 
RPJMN KP 2019 - 2024
Di sektor perikanan tangkap, upaya pemberantasan IIU fishing terutama oleh nelayan asing, yang telah dilaksanakan sejak berdirinya KKP (September 1999) dan telah menunjukkan keberhasilannya, harus dilanjutkan dan lebih disempurnakan.  Sehingga, IUU fishing dapat ditumpas secara tuntas.  
 
 
Dalam lima tahun kedepan, akan dikembangkan sekitar 5.000 unit armada kapal ikan modern baru dengan ukuran kapal di atas 100 GT dan alat tangkap yang produktif, efisien, dan ramah lingkungan, seperti tuna longline, purse seiners, pukat ikan, pukat udang, dan squid jiggling.  Untuk memanen sumber daya ikan di wilayah-wilayah perairan yang selama ini menjadi ajang pencurian ikan (IUU fishing) oleh nelayan asing khususnya wilayah perbatasan.
 
 
Revitalisasi pelabuhan perikanan dan bangun pelabuhan perikanan baru yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan terpadu sebagai tempat pendaratan (landing base) dan penjualan ikan hasil tangkap armada kapal ikan modern tersebut. Kapal-kapal ikan tradisional yang jumlahnya mencapai 95 persen dari total kapal ikan nasional (sekitar 600.000 unit kapal), harus secara bertahap dimodernisasi dengan teknologi mutakhir yang tepat guna. 
 
 
Kebijakan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan harus dihentikan. Contohnya, moratorium kapal ikan di atas 200 GT, moratorium pukat hela dan pukat tarik termasuk cantrang, kapal pengangkut ikan dan suplai perbekalan melaut untuk usaha penangkapan ikan lebih dari 10 kapal penangkap ikan (a group fishing), dan lainnya.  
 
 
Yang harus dilakukan ke depan bukanlah moratorium, tetapi pengendalian dan penataan melalui pembatasan kuota penangkapan ikan tidak melebihi MSY (Maximum Sustainable Yield), penjarangan ukuran mata jaring, pelarangan aktivitas penangkapan ikan pada waktu-waktu tertentu (closed seasons), dan pelarangan penangkapan ikan di daerah-daerah tertentu seperti daerah pemijahan dan asuhan ikan (closed areas). Termasuk teknik pengelolaan (management measures) perikanan tangkap lainnya.  
 
 
Selain itu, setiap unit usaha perikanan tangkap harus memenuhi skala ekonomi (economy of scale) nya supaya pendapatan (income) nya mensejahetrakan nelayan, yakni minimal 300 dolar AS (Rp 4,2 juta)/nelayan/bulan. Nelayan mesti dilatih dan dibimbing untuk menerapkan Best Handling Practices, mulai ikan naik palkah kapal sampai di pelabuhan perikanan/tempat pendaratan ikan.  
 
 
Di setiap pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan harus tersedia seluruh sarana produksi perikanan tangkap (jaring, alat tangkap lain, suku cadang mesin kapal, BBM, dan lainnya) dan bahan perbekalan melaut (beras, mie, lauk pauk, dan lainnya) dengan kualitas yang bagus, harga terjangkau oleh nelayan, dan kuantitas yang mencukupi kebutuhan nelayan setiap saat.  Sistem Logistik Perikanan Nasional/Sislogkannas (storage, transportation, and distribution) yang sudah terbangun sejak 2002 harus terus direvitalisasi dan dikembangkan.  
 
 
Mengingat seluruh nelayan di dunia, termasuk di Indonesia tidak bisa melaut setahun penuh. Kurang lebih 4 bulan dalam setahun, nelayan tidak bisa melaut lantaran cuaca buruk atau musim paceklik ikan. Maka, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan mata pencaharian substitusi (alternatif) selama masa 4 bulan tersebut. 
 
 
Di sektor perikanan budidaya, akan dilakukan program revitalisasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi usaha perikanan budidaya di wilayah perairan laut (mariculture), perairan payau atau tambak (coastal aquaculture), dan perairan darat. Program revitalisasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan setiap unit usaha perikanan budidaya yang ada (existing). 
 
 
Program diversifikasi mengandung arti mengembangkan usaha perikanan budidaya dengan spesies baru, seperti udang jerbung, udang rostris, ikan cobia, rajungan, gonggong, teripang, lobster air tawar (Cerax spp), dan invertebrata. Program ekstensifikasi berarti mengembangkan usaha akuakultur di daerah dan wilayah baru.  
 
 
Supaya produktif, efisien, berdaya saing, dan mensejahterakan secara berkelanjutan, semua usaha perikanan budidaya, baik melalui program revitalisasi, diversifikasi maupun ekstensifikasi harus memenuhi skala ekonominya. Selain itu, menerapkan Best Aquaculture Practices (Cara-Cara Budidaya Terbaik).
 
 
Dan, intensitas (laju) pembangunan perikanan budidaya dalam suatu satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau satuan ekosistem seperti DAS) tidak melampaui daya dukung lingkungan wilayah tersebut.  Dalam hal ini, intensitas pembangunan perikanan budidaya ditentukan oleh luas areal usaha budidaya dan padat penebaran.  
 
 
Kita juga harus menerapkan manajemen rantai pasok dan nilai secara terpadu, dari hulu (subsistem produksi), processing and packaging, distribusi, sampai ke pemasaran. Dengan demikian, pasokan sarana produksi dan pemasaran hasil panen dengan harga yang menguntungkan akan terjamin stabil, dan industri pengolahan hasil panen budidaya pun terjamin secara berkelanjutan. 
 
 
Melalui program revitalisasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi, kita tingkatkan produktivitas dan volume produksi berbagai spesies budidaya, khususnya spesies-spesies (komoditas) unggulan seperti diuraikan di atas. Atas dasar kelayakan (feasibility)-nya, kita kembangkan kawasan industri akuakultur terpadu berbasis komoditas dan kluster, seperti kluster industri udang vannamei, barramundi, kerapu, bandeng, rumput laut, kerang mutiara, nila, patin, dan lele.  
 
 
Pengembangan industri pakan yang berkualitas dengan harga relatif murah dan FCR rendah: trash fish, by catch, magot, micro alage, dan lainnya. Manajemen lingkungan kawasan: pengendalian pencemaran dan konservasi biodiversity. Penyediaan sarana produksi dan infrastruktur berkualitas yang mencukupi. Penguatan R & D untuk penguasaan dan aplikasi inovasi teknologi, business models, dan marketing.
 
 
Di bidang industri pengolahan hasil perikanan, dengan mengimplementasikan segenap kebijakan dan program perikanan tangkap dan perikanan budidaya seperti diatas, maka pasokan bahan baku akan terjamin keberlanjutannya.  Tinggal, kita tingkatkan kualitas, keamanan pangan, kemasan, dan daya saing produk olahan perikanan kita sesuai dengan dinamika selera konsumen domestik maupun global.  
 
 
Industri bioteknologi perairan, terutama ekstraksi senyawa bioaktif untuk pengembangan industri farmasi, kosmetik, functional foods, film, pewarna, biofuel, dan beragam industri lainnya mesti terus diperkuat dan dikembangkan. Kita juga harus mengembangkan genetic engineering untuk menghasilkan induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya yang unggul.
 
 
Seluruh Kebijakan dan Program diatas harus semaksimal mungkin memanfaatkan jenis-jenis teknologi di Era Industri 4.0 dan etos kerja di era  Society 5.0. Penerapan teknologi industri 4.0 ini akan lebih mampu mengeksplorasi potensi, mengefisienkan sumberdaya, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, memperluas akses pasar dan modal, serta memodernisasi organisasi dan manajemen. 
 
 
Teknologi yang sudah dikembangkan seperti aplikasi Nelayan Pinter (NELPIN) dan Navigasi Nelayan Marlin (NN MARLIN) yang mendukung aktivitas nelayan dengan memberikan informasi lokasi potensi ikan, prediksi cuaca, ketinggian gelombang laut, arah dan kecepatan angin, lokasi tempat pelelangan ikan (TPI), perkiraan BBM, hingga harga ikan. eFishery dan JALA yang mendukung usaha perikanan budidaya untuk manajemen pakan dan kualitas air. Serta MINAPOLI, FISHBY, INFISHTA, VENAMBAK, dan IWA-KE yang membantu akses usaha perikanan terhadap permodalan dan pemasaran.
 
 
Program Quikc Wins (2020 – 2022)
Pada dasarnya, program quick wins KP meliputi: (1) program pembangunan terobosan yang dalam waktu singkat (4 bulan sampai 2 tahun) dapat meningkatkan produktivitas, produksi, nilai ekspor, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat; dan (2) revisi dan pencabutan 29 Peraturan Menteri dan regulasi lain yang menghambat investasi, bisinis, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan sektor KP.
 
 
Program terobosan antara lain terdiri dari enam program berikut.  Pertama, Indonesia Seaweed Incorporated: (1) industri dan traders menjamin pasar rumput laut dengan harga sesuai nilai keekonomian, khususnya pembudidaya; (2) industri dan traders berupaya maksimal mengembangkan processing industry di dalam negeri; (3) pembudidaya menjamin kuantitas dan kualitas pasok rumput laut; dan (4) pemerintah memfasilitasi. 
 
 
Kedua, Start up di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan, dan E-commerce. Ketiga, Tambak udang Vanamme skala rakyat. Keempat, Pendekatan ekonomi dan hankam untuk Laut Natuna dan WPP 711. Kelima, Garam rakyat ditransformasi untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi dan industri, dan Keenam, Perampungan pembangunan dan operasionalisasi 14 SKPT (dengan evaluasi kelayakan) dengan memberikan hak pengelolaan kepada pengusaha nasional (seperti PT. Kelola Mina Laut, PT. BMI, PT. Medan Canning, PT. Bomer, PT. Darma Samudera, PT. Saefer, dan PT.  Ocean Mitra Mas) atau pengusaha internasional (PMA atau KSO) dengan memberikan izin kapal penangkapan ikan sesuai MSY fishing grounds.  Pengusaha internasional: Samsung, Jepang, Thailand, dan Tiongkok.
 
 
Sedangkan, revisi peraturan dan regulasi tahap pertama meliputi sembilan aspek berikut.  Pertama, Transhipment (Permen KP No. 57/2014): kapal pengangkut untuk group fishing, kapal pengangkut ikan dari sentra produksi perikanan ke lokasi pasar dalam negeri dan pelabuhan ekspor, dan kapal pengangkut ikan hidup dibolehkan. Kedua, Pembatasan ukuran kapal ikan yang beroperasi di wilayah perairan NKRI, dari maksimal 150 GT (Surat Edaran Dirjen PT No. D1234/DJPT/PI.470.D4/31/12/2015 tentang Batasan Ukuran kapal Ikan ) menjadi bisa lebih besar dari 150 GT bergantung pada target species dan kondisi oseanografis dan klimatologis untuk wilayah perairan NKRI, dan lebih besar dari 200 GT untuk wilayah perairan laut internasional (di luar ZEEI). Ketiga, Pengendalian dan pengaturan (bukan moratorium) cantrang dan active fishing gears lainnya (Permen KP No.71/2016): zonasi, ukuran kapal, ukuran mata jaring, cara operasi, dll. 
 
 
Keempat, Pengoperasian Kapal buatan luar negeri (ex kapal asing). Tentunya dengan syarat: (1) secara syah (SNI) sudah milik pengusaha Indonesia (sekitar 550 kapal), (2) sekitar 800 kapal eks asing yang belum clear and clear yang masih berada di Indonesia dibeli dan dioperasikan oleh Koperasi Nelayan atau BUMN perikanan, (3) 75 % ABK dari Indonesia, dan (4) mendaratkan dan mengolah ikan hasil tangkapan di Indonesia.
 
 
Kelima, Pengelolaan lobster (Permen KP No. 56/2016) yang mensejahterakan rakyat dan berkelanjutan: penangkapan benih lobster (masih bening/transparan) diizinkan terutama untuk dibudidayakan di dalam wilayah NKRI, restcoking, dan sebagian diekspor secara ketat, terkendali, dan terbatas.  Pemegang izin ekspor benih diwajibkan untuk mengembangkan usaha budidaya (pembenihan dan pembesaran) lobster dan restocking di wilayah perairan NKRI. 
 
 
Keenam, Pengelolaan produksi dan perdagangan kepiting soka à ukuran dari 200 gram menjadi 60 – 80 gram. Ketujuh, Revisi besaran dan cara pembayaran PHP. Kedelapan, Peningkatan alokasi kredit untuk usaha KP melalui BLU (suku bunga 3%) maupun kredit lunak Bank BUMN. Dan Kesembilan, Pencabutan Premen KP No.58/2014 tentang Disiplin ASN KKP.
 
 
 
*Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain