Rabu, 15 Januari 2020

Soen’an Hadi Poernomo: Wajah Pengelolaan Perikanan

Soen’an Hadi Poernomo: Wajah Pengelolaan Perikanan

Foto: trobos
Soen’an Hadi Poernomo

Melihat laut, bisa berbeda wajah. Dalam panggung budaya, Koes Plus melihat lautan sebagai “kolam susu”—kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai, tiada topan kau temui,  ikan dan udang menghampiri dirimu. Di lain panggung, masyarakat Madura memandang laut melalui lagu “Tonduk Majeng”, dari sisi yang berbeda. Oreng majengan, babantal ombak, sabok angin, salanjengna. Reng majeng banyak ongguk babajena, ko bilang lako abanda nyabana. Nelayan senantiasa berbantal ombak, berselimut angin. Banyak sekali risikonya, boleh dibilang bertaruh nyawa. 
 
 
Dalam pembangunan juga bisa dilihat dari berbagai sisi. Banyak yang mengagumi besarnya sumber daya alam, yang perlu dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat dan perekonomian bangsa. Ada pula yang terpukau oleh keunikan, keindahan dan keanekaragaman sumber daya hayati perairan, yang wajib untuk dilestarikan. 
 
 
Terdapat juga yang memandang laut sebagai kawasan yang sangat luas, berbatasan dengan wilayah negara lain maupun perairan internasional, sehingga sangat rentan kekayaannya dicuri oleh bangsa lain. Namun ada yang melihat kerawanan lokasi tersebut sebagai peluang untuk bersekongkol dengan para penjahat asing, bermotif guna memperoleh keuntungan pribadi semata. Berdasarkan realitas tersebut, maka wajah pengelolaan laut atau perikanan bisa dikategorikan menjadi tiga wajah, yakni wajah senyuman, wajah galak, dan wajah moderat.
 
 
Manajemen Senyuman
Saat baru merdeka, tahun 1945 hingga awal 1950-an, kondisi perikanan negeri ini tentu masih sangat tradisional, dengan bisnis lokal, sampan kecil dan peralatan sederhana. Di awal 1950-an, mulailah Pemerintah membentuk beberapa perusahaan negara yang merintis industri, atau bisnis nasional sektor perikanan.
 
 
Semenjak Undang-undang Penanaman Modal Asing diberlakukan pada tahun 1967, mulailah tumbuh industri perikanan berskala internasional. Beberapa perusahaan Jepang, yang terkenal jujur dan beretos kerja tinggi, mendirikan industri pengolahan pembekuan udang untuk diekspor ke luar negeri.
 
 
Golden Fishing Ground, atau kawasan kaya udang di Laut Arafura dan Selat Makasar menjadi incaran. Setelah budidaya udang berkembang, kawasan Pantura (Pantai Utara) Jawa juga menjadi area industri perikanan yang menarik.
 
 
Pemerintah juga mengikuti pertumbuhan ekonomi glogal perikanan, dengan membuka perusahaan milik negara rintisan dalam komoditi tuna di Bali dan Aceh (PT Perikanan Samodera Besar), serta Sorong (PT Usaha Mina); ikan pelagis kecil di Riau (PT Karya Mina); dan “bulog”-nya perikanan di Pekalongan (PT Tirta Raya Mina). Industri perikanan nasional menjadi berkembang, terutama komoditi udang dan tuna, sehingga masuk sebagai negara pengekspor hasil laut utama di pasar global. Dengan senyuman, para pengusaha, baik nasional maupun dari negara lain, tertarik dan nyaman untuk berbisnis di Indonesia.
 
 
Manajemen Galak
Pada tahun 1997, para aktivis perikanan dunia berkumpul di New Delhi, India, membahas kegalauan mengenai kondisi sumber daya ikan yang menipis. Terlebih bila disandingkan dengan pertumbuhan penduduk dunia yang jumlahnya semakin meningkat, dan butuh pangan bergizi, terutama ikan. 
 
 
Bersamaan itu pula, dibahas juga mengenai ancaman praktik perikanan yang ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak mengikuti peraturan yang disepakati (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing), yang harus diberantas, karena sangat mengganggu pengelolaan perikanan. Perikanan dunia dan di seluruh kawasan, harus dikelola dengan baik, agar tetap menjadi sumber daya ekonomi, namun sekaligus dipertahankan keberlanjutannya.
 
 
Indonesia telah lama menyadari hal tersebut, diantaranya diterbitkan Keputusan Presiden yang melarang pukat harimau, pada tahun 1980. Ketika tahun 1999 dibentuk Departemen Kelautan dan Perikanan, selanjutnya dilengkapi juga unit eselon-I yang berfungsi melakukan pengawasan sumber daya perairan, termasuk kegiatan penangkapan ikan.
 
 
Namun rupanya praktik IUU Fishing masih berlangsung, walaupun beberapa kali sudah dilakukan penindakan oleh pemerintah. Ada yang menggunakan pola “pembelian” kapal palsu—seakan-akan dibeli pengusaha nasional, padahal masih dimiliki perusahaan asing. Banyak pula dengan cara melakukan alih muat (transhipment) di tengah laut, ikan yang ditangkap di perairan kita, dipindahkan ke kapal asing untuk dikirim ke negeri lain.
 
 
Periode pemerintahan 1914 - 1919, gaya manajemen perikanan nasional mengalami perubahan. Menonjol dalam penegakkan kedaulatan dan upaya pelestarian, dengan disertai publikasi yang masif, pemberantasan IUU Fishing menjadi fokus citra KKP, disertai tagar “tenggelamkan”. Ketegasan yang “galak” tersebut telah membuahkan prestasi yang sangat positif terhadap pemberantasan perikanan ilegal. 
 
 
Hanya mungkin karena dilematis, atau memang kesulitan dalam implementasi, sehingga timbul ekses “gebyah uyah”. Maksudnya yang legal, baik dan normal terkena pula dampaknya, kehidupan nelayan dan perkembangan ekonomi terganggu, serta komunikasi dengan pelaku kegiatan perikanan terputus.
 
 
Manajemen Moderat
Saat ini momen untuk perbaikan kinerja pemerintah sangat tepat. Kabinet terpilih dapat menerapkan gaya pengelolaan yang baru, misalnya kalau sektor perikanan di era sebelumnya menggunakan manajemen gaya “galak”, kini bisa menerapkan gaya “moderat”. Ketegasan memberantas IUU Fishing wajib dilanjutkan, kedaulatan adalah harga mati. 
 
 
Komunikasi dengan pelaku kegiatan dan pelaku usaha ditingkatkan, sehingga hal-hal yang dilematis dapat dicari solusinya. Aspek di luar pemberantasan IUU Fishing, kembali dengan serius, aktif dan kreatif dikembangkan, seperti mewujudkan kesejahteraan nelayan, pengembangan budidaya perikanan, meningkatkan konsumsi ikan, pengendalian penangkapan ikan dan peningkatan kualitas SDM.  
 
 
Dengan demikian maka terhadap penjahat yang mencuri ikan harus tetap bersifat “galak”, namun wajah “tersenyum” menghiasi sektor perikanan, menyapa dan kerja keras bersama nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, akademisi dan pengusaha, disertai kebijakan yang berpihak pada saudara se-bangsa yang menghuni di pulau-pulau terpencil.
 
 
 
*Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Jakarta
*Pengurus Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI)  
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain