Selasa, 31 Desember 2019

KKP Pangkas Proses Perijinan Kapal Jadi Satu Jam

KKP Pangkas Proses Perijinan Kapal Jadi Satu Jam

Foto: ist/dok.KKP


Jakarta (TROBOSAQUA.COM). Sistem Informasi ijin Layanan Cepat (Silat) memangkas waktu proses perijinan perikanan tangkap yang semula memakan waktu 14 hari diringkas menjadi 1 jam. Pasalnya, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara online oleh para pelaku usaha.

 

Silat diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta Pusat pada 30/12.

 

Pelaku usaha perikanan tangkap dapat mengajukan permohonan secara online dengan mengunggah seluruh berkas kelengkapan dokumen melalui e-service. Apabila berkas sudah terverifikasi, notifikasi surat perintah pembayaran akan muncul. Selanjutnya, konfirmasi pembayaran akan masuk ke sistem secara otomatis dan pelaku usaha dapat mencetak dokumen perijinannya secara mandiri.

 

Menteri Edhy menyebut, inovasi dan gebrakan seperti ini harus dilakukan agar Indonesia dapat bersaing secara global. “Harus berani mengambil langkah. Kalau untuk kebaikan, kenapa kita ragu? Melangkah, jalankan dulu. Kalau ada yang kurang, kita sempurnakan nanti. Jangan menunggu sampai sempurna dulu. Nanti akhirnya kita ketinggalan dengan negara lain,” ujarnya.

 

Edhy menjelaskan sistem perijinan yang singkat ini merupakan gebrakan reformasi perijinan dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi. “Kalau bisa dipercepat, kenapa kita harus menghambat?” tegasnya.

 

Sejalan dengan itu, Menteri Edhy berpesan agar para pelaku usaha menyampaikan segala kelengkapan dan persyaratan dokumen dengan sebenar-benarnya. Baik itu kelengkapan dokumen untuk surat ijin usaha perikanan (SIUP), surat ijin penangkapan ikan (SIPI), maupun surat ijin pengangkutan ikan (SIKPI).

 

“Kalau ada dokumen yang tidak sesuai jangan diada-adakan. Malah memperlambat proses dari yang seharusnya. Silakan unggah dokumen yang dipersyaratkan. Kemudahan ini saya harapkan dapat dukungan juga dari pelaku usaha,” ujarnya.

 

Sejalan dengan hal itu, Menteri Edhy menyatakan bahwa KKP akan memperkuat pengawasan usaha perikanan tangkap di lapangan. Pihaknya akan memastikan bahwa spesifikasi kapal maupun praktik usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini amat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan yang akan turut berdampak pada keberlanjutan usaha industri perikanan ke depannya.

 

“Tentunya kita tidak hanya memberikan ijin cepat, kami juga punya tugas yang lebih berat yaitu mengawasi Bapak/Ibu sekalian agar menjalankan usaha dengan benar. Pengawasan diperketat dengan maksud untuk mengecek Bapak/Ibu yang selama ini bekerja itu sesuai dengan etika, norma, dan aturannya,” tuturnya.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar menambahkan, KKP terus melakukan berbagai inovasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan tangkap. Beberapa di antaranya yaitu penerapan e-logbook penangkapan ikan dan implementasi perijinan melalui e-service untuk mempercepat proses penerbitan dokumen perijinan penangkapan ikan.

 

“Kita terus mengupayakan agar regulasi menjadi lebih sederhana. Contohnya pada peningkatan pelayanan perijinan usaha perikanan tangkap sehingga menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Begitu mudahnya hingga dapat diselesaikan dalam waktu 1 jam secara online,” tutur Zulficar.

 

Dalam pertemuan yang menghadirkan ratusan pelaku usaha ini, Menteri Edhy beserta jajaran juga menyerahkan dokumen perijinan secara simbolis. Selain itu juga memberikan sosialisasi informasi dan alur perijinan perikanan tangkap melalui Silat1 jam secara online. ist/ed/ntr

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain