Selasa, 17 Desember 2019

Tuntutan Hukum Kepada Petambak Bengkulu Dinilai Cacat Yuridis

Tuntutan Hukum Kepada Petambak Bengkulu Dinilai Cacat Yuridis

Foto: dok.datuk


Bengkulu (TROBOSAQUA.COM). Penyidangan perkara petambak Ad (35 tahun), gara - gara tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dinilai cacat yuridis oleh pengacara terdakwa.

 

Hal itu termaktub dalam pledoi yang dibacakan oleh Finandes Maurisya - penasihat hukum terdakwa Ad pada sidang di PN Bintuhan, provinsi Bengkulu, Senin (16/12) siang. Pada sidang sebelumnya jaksa menuntut Ad dengan ancaman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 20 juta subsider 3 bulan kurungan.

 

Menurut Finandes, tuntutan jaksa yang didasarkan pada tuduhan melakukan budidaya udang dengan tidak memiliki SIUP dianggap tidak memiliki dasar hukum. Pasalnya, dalam ayat 9 pasal 15 Peraturan Menteri KKP Tahun 2014 disebutkan bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP dan SIKPI yang menjadi kewenangan bupati / walikota diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

 

“Sementara hingga sidang hari ini jaksa tidak mampu memperlihatkan Perda Kabupaten Kaur yang mengatur soal pemberian SIUP,” ujarnya.

 

Dia melanjutkan, pemilik tambak di desa Bakal Makmur, kecamatan Maje, kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu bukanlah Ad, melainkan Rendy Febrian. Pemilik tambak ini sedang mengurus proses pengurusan izin, bahkan saat ini sudah mengantongi tiga perizinan yakni izin tata ruang, izin lingkungan dan nomor induk berusaha (NIB).

 

“Sedangkan yang dituntut jaksa penuntut umum adalah Ad yang bukan pemilik tambak, melainkan hanya pengelola tambak,” ungkap Finandes menanggapi tuntutan Jaksa Kaur Gufron dari Kejari Buntuhan.

 

Pihak pemilik tambak ini pun, dia melanjutkan, sudah mengajukan izin-izin yang belum dimiliki ke Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Investasi kab. Kaur mulai dari tahun 2017. “Ini menunjukan itikad baik yang bersangkutan. Jadi tuntutan ini jelas prematur,” tegasnya meyakinkan hakim ketua Purwanta dan hakim anggota Erip Erlangga dan Alto Antonio.

 

Ditambahkan Nandes, panggilan penngacara dari Bengkulu ini, kewajiban memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 adalah koporasi bukan usaha perorangan atau pembudidaya kecil.

 

Mengenai argumen jaksa bahwa yang dilakukan Ad tidak termasuk pembudidaya kecil karena sudah menggunakan teknologi dan hasilnya dijual, menurut Nandes, dalam Peraturan Menteri KKP No 12 Tahun 2007, hal itu tidak diatur. Yang diatur hanya luas lahan budidaya kurang dari 5 hektare.

 

Soal luas lahan ini juga menjadi dasar pledoi terdakwa Ad yang dibacakannya sendiri di depan sidang yang juga dihadiri belasan petambak udang lainnya. Menurut dia, tambak yang dijalankannya tidak sampai 5 ha. Meskipun begitu, sebagai itikad baiknya dan taat hukum ia sudah berusaha mengurus izin, tetapi mengalami hambatan karena diharuskan membentuk perusahaan.  

 

Sementara dalam replik yang disampaikan Gufron setelah sidang diskor selama 1,5 jam, ia tetap pada tuntutannya dan menyebutkan bahwa terdakwa tidak termasuk dalam kategori pembudidaya kecil. Menurut jaksa, pembudidaya kecil adalah mereka yang tidak menggunakan teknologi dan hasilnya untuk kebutuhan sendiri.

 

Pada sidang sebelumnya jaksa menuntut Ad, dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp20 juta subsider 3 bulan kurungan. Terdakwa dianggap bersalah karena melanggar  pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009.

 

Pasal itu berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar.”

 

Sidang ditunda hari Rabu (18/12) untuk membacakan keputusan majelis hakim. Sebelum mengetok palu, hakim ketua Purwanta, mengatakan, apapun keputusan majelis hakim, itu merupakan keputusan pengadilan tingkat pertama. ed/datuk

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain