Kamis, 12 Desember 2019

Tersandung Perijinan, Petambak Bengkulu Diseret ke Meja Hijau

Tersandung Perijinan, Petambak Bengkulu Diseret ke Meja Hijau

Foto: ist/dok.KKP/ilustrasi
Tambak udang yang sedang beroperasi. Implementasi peraturan perijinan tambak perlu diseragamkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang berpotensi mengorbankan petambak.

Bengkulu (TROBOSAQUA.COM). Belum usai soal penyegelan tujuh tambak oleh Pemkab Pesisir Barat, Provinsi Lampung, kini AD (35 tahun) petambak Bengkulu ditahan dan diseret ke meja hijau lantaran tambaknya dituduh tak berijin.

 

Petambak dari desa Bakal Makmur, kecamatan Maje, kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu disidang di PN Kaur dengan dakwaan melakukan budidaya udang tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

 

Bahkan warga Kota Bengkulu tersebut ditahan oleh penyidik Unit Tipiter Satreskrim Polres Kaur sejak (7/11). AD diamankan pihaknya atas laporan Polisi Nomor : LP/491-A/X/2019/BKL/RES KAUR, tanggal 2 Oktober 2019 dengan tuduhan tambak yang diusahakannya belum mengantongi SIUP.

 

Kemudian penahanannya dilanjutkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur seiring pelimpahan tahap kedua dari penyidik tindak pidana tertentu (Tipiter) Polres Kaur, Selasa (19/11) dan mulai disidang Senin (25/11).

 

Pada sidang Selasa (10/12), beragendakan pemeriksaan saksi ahli yang dibawa penasihat hukum, yakni ahli hukum administrasi Ahmad Wali, ahli hukum pidana Hamzah Hatrika,  (keduanya dari Bengkulu) dan ahli perikanan Supono, Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Korda Lampung.  

 

Menurut Finandes Maurisya, penasihat hukum terdakwa, adapun dakwaan yang dituduhkan ke kliennya adalah pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009 berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar.”

 

“Dakwaan ini jelas tidak tepat karena UU ini lebih ditujukan untuk illegal fishing oleh perusahaan. Lagi pula dalam Permen KKP Nomor 12 Tahun 2007 jelas disebutkan, kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi pembudidaya kecil dengan luas lahan tidak lebih 5 ha. Sementara luas lahan yang sudah dijadikan tambak oleh klien saya tidak sampai 5 ha,” ujar Nandes ketika dihubungi TROBOSAQUA.COM, Rabu (11/12) siang.

 

Jadi, lanjutnya, pasal tersebut jelas multitafsir. Karena, menurut Nandes, jika pun kliennya belum memiliki SIUP jelas merupakan pelanggaran hukum administrasi yang jika tidak dipatuhi kena denda. “Apalagi sebelumnya klien saya sudah berusaha untuk mengurus SIUP, tetapi tidak diterbitkan Dinas setempat dengan alasan usahanya tidak berbadan hukum, sementara SIUP tersebut diterbitkan untuk perusahaan.”  

 

Karena itu, ia sangat menyesalkan kasus ini masuk ke ranah hukum pidana. “Kasus ini jelas ketidakpatuhan aparat di daerah terhadap instruksi Presiden. Dimana dalam acara serah terima Kapolri, Presiden menginstruksikan agar jajaran aparat tidak menghambat masuknya investasi,” tegasnya.   

 

Sebelumnya Kepala Kejari Kaur, Tati Vain Sitanggang SH MH melalui Kasi Pidum Iwan Setiadi SH, membenarkan telah menahan AD terkait kasus tindak pidana perikanan dengan membuka tambak udang tak mengantongi izin di Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje.

 

Menurut keterangannya, AD ditahan di Lapas Kelas II B Manna. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses persidangan. “AD kami tahan untuk memudahkan proses persidangan,” jelasnya.ed/datuk

 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain