Jumat, 29 Nopember 2019

Raperda Zonasi Pesisir Kaltim Dianggap Rampas Ruang Hidup Nelayan

Raperda Zonasi Pesisir Kaltim Dianggap Rampas Ruang Hidup Nelayan

Foto: istimewa


Jakarta, (TROBOSAQUA.COM) Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (Amuk) Bahari menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 November 2019.

 

Sebab, menurut mereka, Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur wajib ditolak karena dirumuskan bukan untuk kepentingan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Sebaliknya, Raperda ini disusun melayani kepentingan investasi pertambangan migas dan batu bara, reklamasi untuk properti dan terminal khusus eksploitasi industri kayu dan perkebunan skala luas.

 

Amuk Bahari mencatat, dokumen rancangan Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk mengakomodasi kepentingan investasi. Di dalam dokumen tersebut dicatat sejumlah proyek. Pertama, reklamasi seluas 752,180 ha. Proyek reklamasi berada di dalam zona jasa/perdagangan untuk pembangunan coastal road di pesisir Balikpapan dengan luas sekitar 528,91 ha, lalu reklamasi kilang minyak kecamatan Bontang Selatan - kota Bontang seluas 41,72 ha dan 181,55 hektar.

 

Kedua, proyek pertambangan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil meliputi pertambangan minyak dan gas bumi seluas 46.758,21 ha. Ketiga, zona pelabuhan yang berkaitan dengan keberadaan terminal khusus (Tersus) dan aktivitas pelayanan untuk kegiatan industri pertambangan migas dan batu bara serta industri perkebunan. Terminal khusus yang tersebar disepanjang pesisir ini juga menyasar Kawasan cagar alam teluk Apar dengan luas sekitar 3.372,67 ha dan teluk Adang di Kabupaten Paser dengan luas sekitar 19.864,01 ha, juga wilayah ekosistem penting teluk Balikpapan dengan luas sekitar 46.153,91 ha.

 

Keempat, kawasan bentang alam karst pesisir Kaltim juga tak luput dari ancaman industri tambang. Ekosistem karst yang menjadi sumber bagi pasokan air tawar masyarakat pesisir di kawasan utara provinsi Kaltim kedepannya akan mendapatkan gangguan besar dengan telah terkaplingnya 65.460 Ha izin tambang di atas kawasan karst pesisir Kaltim.

 

Kawasan ekosistem karst yang harusnya mendapatkan perlindungan adalah kawasan ekosistem karst yang membentang dari Sangkulirang-Mangkalihat. Kawasan tersebut masuk dalam wilayah administrasi kabupaten Berau dan Kutai Timur yang memiliki garis pantai dengan panjang 1,125 km, di sana terdapat bentang ekosistem kawasan karst di kawasan Sangkulirang Mangkalihat dengan 1,9 juta hektar dari total 3,3 juta berada di kawasan pesisir (P3EK, 2016).

 

Kelima, ancaman ini tidak hanya di daratan pesisir tapi juga di perairan sepanjang utara Kaltim hingga   menyusuri wilayah selatan. Dari 3,7 juta ha luas perairan Kaltim (12 mil laut), sebanyak 1,3 juta telah dikapling penambangan minyak dan gas. Ironisnya dari luasan tersebut sebanyak 719 ribu ha menyerobot wilayah tangkapan nelayan tradisional Kaltim.

 

Keenam, Rancangan Perda RZWP3K Kalimantan Timur banyak mengakomodasi rancangan pembangunan terminal khusus untuk kepentingan industri, perdagangan energi, pertambangan, pertanian, perikanan terdapat di perairan. Di dalam lampiran perda, terminal khusus tercatat sebanyak 121 lokasi. Namun dalam batang tubuh perda, jumlah terminal khusus tidak banyak dicantumkan. Dengan demikian, ada pertentangan substansi di dalam Ranperda ini.

 

Atas dasar itu, Seny Sebastian, Divisi Simpul Perlawanan JATAM, sekaligus anggota juru bicara Amuk Bahari mempertanyakan dengan sangat serius Ranperda ini. “Apakah RZWP3K menjawab dan mengkoreksi persoalan Kaltim? Jika tidak maka sebaiknya pembahasan ini mesti dibatalkan dan ditolak,” katanya. 

 

Pada saat yang sama, kawasan permukiman nelayan hanya dialokasikan seluas 25,22 ha saja. Padahal jumlah nelayan di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 137.553 keluarga, yang terdiri dari 47.477 keluarga nelayan tangkap dan 90.076 keluarga nelayan budidaya.

 

Tak hanya itu, meski luasan kawasan perikanan tangkap dialokasikan seluas 2.605.046,40 ha, namun keberadaan kawasan tangkap tersebut berada jauh dari jangkauan nelayan tradisional atau nelayan skala kecil. Dengan demikian, nelayan akan kesulitan karena harus bersaing dengan kapal-kapal besar pengangkut batu bara.

 

“Ini merupakan bentuk ketidakadilan yang akan dilanggengkan oleh Perda Zonasi Kalimantan Timur,” tegas Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Kiara, sekaligus anggota juru bicara Amuk Bahari.

 

Tak Hanya itu, Rancangan Perda Zonasi Kalimantan juga tidak membahas kawasan darat atau kecamatan pesisir sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Menteri KP No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil.

 

“Dampaknya, keberadaan ekosistem mangrove primer sebagaimana terdapat di kawasan Teluk Balikpapan akan terancam hilang karena ekspansi industri serta pengembangan untuk kawasan Ibu Kota baru,” kata Susan.

 

Dalam konteks pengelolaan hutan mangrove, Susan mendesak pemerintah untuk menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai area konservasi berbasis masyarakat yang berwawasan berkelanjutan.

 

Kerusakan akibat operasi industri keruk dan industri lapar-lahan lainnya terus membesar, di daratan hingga sabuk pesisir. Perusakan secara legal oleh pengurus publik ini kembali dihadirkan melalui instrumen RZWP3K Kalimantan Timur.

 

“Amuk Bahari menilai jelas mengabdi dan melayani kepentingan investasi pertambangan migas, mineral dan batubara bahkan reklamasi untuk bisnis properti bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat rakyat serta eksositem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil,”  pungkas Seny Sebastian dari Jatam. ist/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain