Rabu, 20 Nopember 2019

Inilah 9 Desakan Nelayan untuk Pemerintah

Inilah 9 Desakan Nelayan untuk Pemerintah

Foto: ist/dok.KKP


Jakarta (TROBOSAQUA.COM). Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) telah menyampaikan 9 desakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam Stakeholder Meeting Bidang Perikanan Tangkap yang diselenggarakan di kantor KKP - Jakarta, Senin (18/11).

“Beragam kebijakan kelautan dan perikanan meninggalkan pekerjaan rumah yang tidak tuntas untuk diselesaikan. Kecenderunganya lebih menghasilkan polemik ketimbang prestasi menyejahterakan nelayan. Sembilan Desakan Nelayan ini merepresentasikan masing-masing problematika di 40 daerah kenggotaan KNTI”, ungkap Rustan Ketua Bidang Perikanan Tangkap DPP KNTI kepada Menteri Edhy.

Rustan menguraikan, kesembilan desakan itu antara lain sulitnya mendapatkan akses permodalan. Presiden telah menyampaikan agar BLU LPMUKP (Bank Mikro Nelayan) harus digunakan oleh nelayan dengan mudah dan bermanfaat dan jangan berbelit-belit. “Belakang terakhir justru nelayan mengalami kesulitan, seperti yang dialami oleh anggota kami di Surabaya yang memerlukan pergantian notaris hingga 3 kali untuk mengurus pencairan dana,” ungkap dia.

Kedua, lambat dan tidak meratanya realisasi asuransi nelayan. Selama ini realisasi asuransi nelayan sangat lambat karena masalah pendataan yang tak kunjung beres. Padahal, asuransi nelayan adalah amanah dari UU Perlindungan Nelayan yang semestinya mendapat porsi perhatian utama.

Ketiga, Rustan menyoroti masih beroperasinya alat tangkap trawl yang menyebabkan konflik ruang laut dengan nelayan kecil. Ditengarai, belum menemukan titik temu yang imbang dan pergantian alat tangkap yang ramah lingkungan pun belum terpenuhi. Problem ini ditemui di Medan, Tanjung Balai-Asahan, dan Kalimantan Utara.

Keempat, zona reklamasi yang menabrak area perikanan budidaya di Tanjung Piayu (Batam). Rustan mendesak agar Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) diarahkan untuk berpihak pada nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil yang rentan tehadap dinamika alam maupun kebijakan pemerintah.

Kelima, perlu perlindungan nelayan perbatasan dari ancaman intimindasi atau penangkapan nelayan kecil oleh Custom Diraja Malaysia. Rustan menyatakan minimnya perlindungan menyebabkan nelayan kecil di Kepulauan Riau sering diintimidasi oleh Custom Diraja Malaysia karena dianggap memasuki wilayah otorisasi mereka.

Keenam, mendesak agar KKP menunaikan janji peningkatan sarana prasarana fisik bagi petambak udang rakyat di Lampung. Menteri pendahulu memberikan Janji peningkatan sarana prasarana fisik seperti irigasi, jalan , percepatan listrik dan air bersih , namun belum juga ditunaikan.


Ketujuh, KNTI mendesak agar KKP mempermudah layanan perijinan dengan sistem satu pintu agar tidak berliku-liku dan memudahkan bagi nelayan di Kalimantan Utara. Selain itu, setiap pegawai KKP di Kalimantan Utara, jangan di tugaskan terlalu lama karena ada indikasi relasi dengan pelaku usaha perikanan illegal.

Kedelapan, KKP didesak untuk membantu nelayan untuk mengakses BBM. Problem keterbatasan akses BBM berimbas pada kelancaran operasional nelayan dalam melaut. Lokasi yang mendesak adalah untuk nelayan di Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau.

Kesembilan, KNTI menuntut pemerintah untuk memperbanyak skema kemitraan usaha kecil, menengah dan besar bagi nelayan dan pembudiaya ikan skala kecil.  “Bahwa mayoritas pelaku usaha perikanan Indonesia adalah nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, maka mesti disambungkan dengan strategi industrialisasi perikanan nasional. Skema kemitraan usaha kecil, menengah dan besar harus semakin banyak agar kita menjadi pemain utama ikan di dunia,” kata Rustan.

Ditegaskannya, KNTI menunggu komitmen Menteri Edhy dalam merespon sembilan desakan nelayan ini dalam 100 hari kerjanya. “Bagaimanapun juga nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil adalah  penyumbang tertinggi protein dari hasil perikanan untuk kebutuhan domestik,” pungkas Rustan. ist/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain