Jumat, 15 Nopember 2019

Achmad Poernomo: Laut & Perubahan Iklim: Nyaris Terlupakan

Achmad Poernomo: Laut & Perubahan Iklim: Nyaris Terlupakan

Foto: trobos
Achmad Poernomo

Fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan sudah dipahami oleh banyak orang. Lebih dari 140 juta penduduk Indonesa hidup di pesisir yang panjangnya mencapai lebih dari 95 ribu km, terpanjang nomer dua di dunia. 
 
 
Sumber daya laut dan pesisir kaya dengan keanekaragaman hayati, dan merupakan sumber ekonomi yang luar biasa. Menurut Rokhmin Dahuri, nilai ekonomi tersebut dapat mencapai USD 800 juta per tahun dan dapat menyediakan 40 juta lapangan kerja. 
 
 
Indonesia saat ini menduduki peringkat ke dua sebagai negara produsen perikanan di dunia sesudah China. Produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2017 tercatat sebesar 23,2 juta ton (termasuk 9,8 juta rumput laut) senilai Rp 385,7 triliun, garam sebesar  1,1 juta ton, serta menghasilkan devisa melalui ekspor sebesar  USD 4,5 miliar. Pada tahun 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan mencanangkan target produksi 26,5 juta ton ikan (termasuk rumput laut), 3 juta ton garam dan ekspor senilai USD 6,2 miliar.
 
 
Laut (dan juga perairan umum) menyediakan sumber makanan yang selama berabad-abad telah memenuhi kebutuhan protein hewani rakyat. Ikan secara konsisten berkontribusi 40 % dalam konsumsi protein, atau sekitar 60 % dari konsumsi protein hewani. Konsumsi ikan pada tahun 2017 ada pada angka 47 kg/kapita/tahun, dan ditargetkan menjadi 56 kg/kapita/tahun.
 
 
Perubahan Iklim
Perubahan iklim sudah puluhan tahun menjadi perhatian dunia dan berbagai pertemuan, baik yang bersifat ilmiah maupun kebijakan telah diadakan. Temuan berbagai studi ilmiah telah membuktikan bahwa laut mempunyai peranan penting dalam pengaturan cuaca dan iklim di dunia, dan karenanya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak boleh tidak harus menyertakan fungsi dan peran laut tersebut. 
 
 
Meskipun demikian, fokus tentang perubahan iklim telah terlalu banyak diarahkan kepada daratan yang hanya merupakan 30 % luas bumi, menyerap hanya 10 % panas, serta mendaurulang 7 %  CO2 di atmosfer. Pertemuan yang digagas oleh UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) di bawah PBB setiap tahun sampai yang ke 25 tahun ini di Madrid, masih saja belum memberi porsi yang memadai untuk membahas peran laut dalam perubahan iklim.
 
 
Posisi geografis Indonesia yaitu  di antara dua benua dan dua samudra besar menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Berbagai indikasi dampak perubahan iklim telah terlihat dalam berbagai bentuk dan yang paling nyata adalah kenaikan suhu dan permukaan air laut, yang menyebabkan terancamnya mata pencaharian dan kehidupan masyarakat pesisir, serta berubahnya  pola atau aktivitas perikanan dan akuakultur.
 
 
Kenaikan suhu dan permukaan air laut menimbulkan ancaman yang nyata dan masif di berbagai tempat. Berbagai kota besar di sepanjang pesisir pulau Jawa, Sumatera dan di berbagai pulau lainnya diramalkan bakan terendam dalam beberapa dekade ini. Seorang pakar geografi UGM, almarhum Professor Sudibyakto telah meramalkan bahwa dalam 100 tahun kota-kota di pulau Jawa seperti Pekalongan dan Semarang garis pantainya akan mundur ke darat sejauh 2 - 3 kilometer. 
 
 
Menurut Balitbang Kelautan dan Perikanan, ada 5 pelabuhan perikanan besar yaitu Ambon, Bitung, Bungus, Nizam Zachman, dan Palabuhan Ratu akan terendam  air laut antara  65 - 117 cm pada 2026. Bahkan Jakarta Post pada tanggal 6 NoVember 2019 yang lalu mengutip hasil penelitian Climate Central yang menyebutkan bahwa pada 2050 sejumlah kota pesisir di Jawa, Sumatera dan Kalimantan akan terendam air laut setinggi 0,6 - 2,1 meter dan 23 juta penduduknya akan terdampak. 
 
 
Kenaikan permukaan air laut sebesar 1 meter dapat menyebabkan Indonesia kehilangan tanah pertanian produktif seluas 146.500 hektar di Pulau Jawa. Termasuk 1.345 hektar di Pulau Sumatera dan 15.200 hektar di Pulau Sulawesi.
 
 
Dampak perubahan iklim bagi perikanan dan akuakultur bisa dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu dampak terhadap ekosistem, serta mata pencaharian nelayan dan pembudidaya. Pada gilirannya dapat mempengaruhi kontribusi perikanan terhadap ketahanan pangan nasional. 
 
 
Beberapa ahli mencatat pengaruh tersebut melalui perubahan ketersediaan, stabilitas, akses dan  ragam produk ikan. Suhu air laut yang meningkatkan dilaporkan telah mengubah rute migrasi berbagai jenis ikan, menyebabkan pemutihan atau kematian terumbu karang sebagai daerah asuhan ikan dan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit baru ikan.
 
 
Dari sisi ketersediaan, suatu studi yang dilakukan oleh Cheung dkk (2009) menyimpulkan bahwa apabila produksi gas rumah kaca tidak dikurangi, maka pada tahun 2100 stok ikan di daerah tropis akan berkurang sebesar 50 %. Sementara di Indonesia akan terjadi pengurangan sebesar 6 – 22 %. 
 
 
Perubahan iklim di Indonesia yang semula ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak 5 tahun terakhir telah dipindahkan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, di bawah Direktorat Jenderal Perubahan Iklim. Dewan Nasional Perubahan Iklim yang beranggotakan 17 kementerian dan dipimpin langsung oleh Presiden (SBY) sudah lama dibubarkan. 
 
 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Indonesia yang bertugas memberi masukan ilmiah tentang perubahan iklim juga sudah dibubarkan dan diubah menjadi Forum Pakar Kehutanan dan Perubahan Iklim. Maka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi asuhan kementerian yang sektoral, padahal kegiatan tersebut sangat multisektor. Maka koordinasi menjadi sesuatu hal yang tidak semudah ketika diucapkan atau diwacanakan. 
 
 
Tidak Diperhatikan
Khusus di sektor kelautan, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim menjadi sesuatu yang tidak jelas keberadaannya. Di KLHK laut dan pesisir belum mendapatkan perhatian yang seharusnya, di Kementerian Koordinator Bidang Maritim juga demikian. Padahal di Kemenko Maritim inilah seharusnya harapan diletakkan mengingat fungsi koordinatifnya. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan situasinya pun tidak banyak berbeda.
 
 
 Dalam 5 tahun terakhir nyaris tidak ada kegiatan di KKP yang dapat diidentifikasi berkaitan langsung dengan perubahan iklim. Kalau toh ada, itu tersebar di berbagai unit namun keberadaannya antara ada dan tiada. Dan sudah pasti tidak terkoordinasikan. Padahal pemanfaat utama sumberdaya laut dan pesisir adalah nelayan, pembudidaya dan petambak garam yang nyaris tidak mempunyai kapasitas dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kepada siapa lagi mereka berharap dan menggantungkan harapan kalau tidak ke KKP. 
 
 
Apabila kita mencermati Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, maka pesan untuk melindungi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dari perubahan iklim sangatlah jelas. Pasal 30 undang-undang ini dengan jelas mengamanatkan kepada Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk memberikan perlindungan kepada mereka atas risiko yang dihadapinya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan dan penggaraman, dan salah satu risiko tersebut adalah Perubahan Iklim (Pasal 30 ayat 3c).
 
 
Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang disusun oleh Bappenas pada 2013 yang di dalamnya ada laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak ada tindak lanjutnya oleh kementerian terkait, apatah lagi pemerintah daerah. Bulan Oktober yang lalu Bappenas mengadakan SDGs Annual Conference yang kedua dengan mengambil tema “Keberlanjutan Lautan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kesenjangan.” Tema ini tentunya bukan tanpa alasan ketika dijadikan pokok bahasan. Ada pesan besar di dalam tema tesebut.
 
 
Di dalam SDG (Sustainable Development Goals), perubahan iklim dan kelautan (Life under water) ada di goal 13 dan 15. Goal ke 13 dengan jelas mengamanatkan agar negara memperkuat daya tahan dan kapasitasnya terhadap perubahan iklim, mengintegrasikan perubahan iklim dalam kebijakan nasional serta memperbaiki pendidikan, penyadaran dan kapasitas terhadap mitigasi dan adaptasi  perubahan iklim. Sedangkan goal ke 14 mengamanahkan negara untuk melakukan pelestarian & pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut. 
 
 
Maka pesan yang ingin disampaikan artikel ini adalah agar laut dan perubahan iklim mendapat narasi yang tegas dalam kebijakan nasional, terutama bila kita tetap akan meletakkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Bila tidak ada yang memeloporinya, maka KKP harus berani mengambil inisiatif. Jangan lupa, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam adalah stakeholder utama KKP.
 
 
 
*Pakar & Dosen Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain