Jumat, 15 Nopember 2019

Budidaya KJA Diberi Ruang

Budidaya KJA Diberi Ruang

Foto: trobos


Secara bertahap keberadaan budidaya ikan keramba jaring apung dikurangi sesuai daya dukung lingkungan 
 
 
Upaya pengaturan yang merupakan kata halus dari penggusuran Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan perairan umum (danau, waduk, dan lainnya) masih menyisakan persoalan yang cukup pelik khususnya untuk wilayah Jawa Barat (Jabar). Para pembudidaya ikan di KJA Waduk  Jatiluhur, Cirata, Saguling umumnya masih belum bisa tenang dalam menjalankan usaha. Pasalnya, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diajukan para pembudidaya KJA belum diterbitkan sejak tahun 2016 lalu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dan pengelola waduk. 
 
 
Kemudian, beberapa bulan silam kondisinya sempat memanas dengan timbulnya isu zero (nol) KJA, serta mengenai isu waduk yang sudah tercemar akibat polutan dampak dari sektor perikanan. Situasi bisa kembali memanas, terlebih lagi baru-baru ini Gubernur Jawa Barat membuat Surat Keputusan (SK) NOMOR: 660.31/Kep.923-DKP/2019, yang di dalamnya mengatur jumlah KJA yang boleh beroprasi di tiga Waduk; Jatiluhur, Cirata, Saguling. Dimana penetapan jumlahnya jauh dari kondisi di lapangan.
 
 
Menurut Haji Yana selaku Ketua Paguyuban Pembudidya Ikan (PPI) KJA Waduk Jatiluhur, hingga saat ini pihaknya belum sepenuhnya tenang dalam menjalankan usaha perikanan yang dimana itu merupakan mata pencaharian utama. “Seolah-olah saat ini kita sebagai pembudidaya di tiga Waduk, Cirata, Jatiluhur dan Saguling usahanya bodong. Karena kita tidak mengantongi SIUP dan surat izin usaha yang juga diterbitkan oleh pengelola waduk. SIUP tersebut berperan untuk permodalan dan juga untuk pegangan pembudidayabahwa dalam menjalankan budidaya ikan di tiga waduk secara legal, sehingga tidak bisa serta merta di bongkar,” ungkap Yana kepada TROBOS Aqua.
 
 
Kondisi Terkini
Mengenai adanya SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Jabar, Yana menanggapi, sebetulnya pihaknya yang dari Jatiluhur menyambut baik dengan ditentukannya jumlah KJA yang boleh beroperasi nantinya, dan juga sedikit lega karena jumlah KJA di Waduk Jatiluhur jumlahnya ditentukan 11.306 hampir mencapai setengah dari dari jumlah yang ada sekitar 28.000 petak. Namun ia menyayangkan kondisinya bagi rekan-rekan pembudidaya ikan KJA yang berada di Cirata dan Saguling. Pasalnya, penetapan jumlah KJA yang beroperasi Waduk Cirata hanya sekitar 7.204 petak KJA dimana hingga saat ini tercatat di tahun 2017 sebanyak 60.000 petak KJA yang ada.
 
 
Muhammad Husein selaku perwakilan Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) wilayah Jabar, mengklarifikasi mengenai jumlah KJA yang ditetapkan Gubernur Jabar terjadi kesalahan angka. Berdasarkan informasi dari kepala tim peneliti daya dukung ketiga waduk tersebut, kata Husein, untuk Jatiluhur 11.306, Saguling 3.282 petak, dan koreksi harus untuk Cirata adalah 9.005 bukan 7.204 petak. “Mungkin terjadi kesalahan penulisan dalam perumusan SK, pengajuan revisi pun juga sudah dilakukan tim peneliti. Karena lumayan banyak juga sekitar 1.801 petak selisihnya, selisih ini bisa berdampak kepada faktor sosial dan angka produksi ikan,” ujarnya.
 
 
Hingga kini, Yana menimpali, belum ada sosialisasi atau tindak lanjut dari Dinas Perikanan Provinsi Jabar, maupun Pemda setempat pasca penetapan SK tersebut. Per November 2019 produksi ikan di Jatiluhur mencapai 80 - 100 ton per harinya, dengan kondisi ini para pembudidaya KJA masih belum tenang dalam menjalankan usaha, karena ketidak jelasan akan aturan yang diberlakukan oleh (Kementerian Kelautan dan Perikanan) KKP, Pemerintan Provinsi (Pemprov), dan pengelola. “Saat ini kita selalu gelisah saat mau menebar ikan, karena takut nantinya dibongkar atau ditertibkan. Dampaknya kita tidak bisa mengatur pola budidaya dengan baik dari sisi produksi serta keuangan,” ungkap Yana.
 
 
Berdasarkan kajian tim ahli, kata Husein, kalkulasinya per tahun angka produksi ikan di tiga waduk tersebut berkisar 162 ribu ton, dengan jumlah KJA yang beroperasi sekitar 159 ribu petak KJA. Angka tersebut cukup besar karena bisa bisa berkontribusi hampir sekitar 60 % sebagai penyuplai atau produsen ikan air tawar di Jabar. “Jangan sampai nantinya Jabar mendatangkan ikan air tawar untuk kebutuhan lokal yang merupakan dampak dari pengurangan unit KJA,” Husein mengingatkan.
 
 
Husein menjelaskan, sangat disayangkan jumlah produksi yang cukup besar tersebut harus dikurangi setengahnya. Jika dihitung berdasarkan SK yang sudah ditetapkan angka produksinya kurang lebih sekitar 70 ribu ton, dengan jumlah KJA yang diperbolehkan sekitar 23 ribu petak. “Namun, setelah dilakukan penelitian mengenai daya dukung memang sudah selayaknya dilakukan penataan karena over (kelebihan) kapasitas yang berdampak pada penurunan daya dukung waduk, walaupun bukan menjadi yang utama yang mempengeruhi penurunan kualitas air waduk,” tuturnya Husein.
 
 
Senada dengan Husein, Yana membeberkan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan beberapa waktu lalu terkait daya dukung, sebetulnya sektor perikanan hanya berkontribusi penyumbang limbah sekitar 5 %, sisanya 95 % itu terdiri dari limbah rumah sakit, limbah parbrik, serta limbah rumah tangga juga cukup besar peranannya dalam menurunakan daya dukung tiga waduk. “Harusnya ini menjadi perhatian bersama, bahwa di sektor hulu tidak ada pengelolaan yang berbasis ramah lingkungan, sehingga saat nantinya dialirkan ke Waduk sudah aman dan tidak mencemari lingkungan,” ungkap Yana.
 
 
Arah Kebijakan
Lebih lanjut Yana menceritakan, beberapa waktu lalu ia sudah bertemu dengan Edhy Prabowo selaku Menteri Perikanan dan Kelautan (MenKP) yang baru di Bandung, ia pun menaruh harapan besar kepada MenKP baru, dalam hal ini aturan yang semestinya dan juga bagaimana prosedur penertiban yang akan dilaksanakan sesuai SK Gubernur Jabar. “Hingga saat ini kami masih menanti bagaimana kelanjutan dari penetapan SK Gubernur Jabar, dan juga meminta kepada pemerintah pusat yakni KKP untuk segera mengambil langkah dalam wacana penataan KJA ini,” ungkap Yana. 
 
 
Diwawancarai dalam acara Aquatica Asia & IndoAqua 2019 di Balai Kartini beberapa pekan lalu, Men KP Edhy Prabowo juga menyampaikan persoalan KJA, beberapa waktu lalu sudah mempelajari serta melakukan diskusi oleh pelaku usaha KJA di Waduk Jatiluhur, Cirata, dan Saguling mengenai update kondisi terikini. “Memang seharusnya dilakukan penataan karena sudah over kapasitas sehingga jika memasuki musim tertentu maka upwelling (fenomena naiknya sedimentasi waduk akibat kondisi tertentu) terjadi dan kematian ikan massal pun tak terhindari,” kata Edhy. 
 
 
Pihaknya akan melakukan kajian, sambung Edhy, mana yang lebih efektif apa penyempurnaan KJA yang ramah lingkungan atau melakukan pengurangan jumlah KJA yang ada, jika memang dengan pengurangan lebih efektif mau tidak mau harus lakukan pengurangan dengan memperhatikan kondisi yang ada. “Kondisi KJA yang ada, kotoran atau pakan yang tidak termakan langsung lolos dari jaring, kedepannya kita coba terapkan KJA yang ramah lingkungan dimana bisa menampung kotorannya, sehingga tidak langsung di buang ke perairan atau waduk,” beber Menteri Edhy. 
 
 
Perihal KJA ramah lingkungan, Yana pun ikut angkat bicara, beberapa waktu lalu memang sudah dibuat KJA ramah lingkungan yang di buat oleh Badan Riset Pemuliaan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) yakni Smart KJA. Dimana KJA yang bisa menampung sisa kotoran dan pakan ikan yang terbuang, atau istilah sederhananya KJA yang memiliki septic tank. Namun hingga kini belum diterapkan ke pembudidaya langsung. 
 
 
“Kami sebagai pembudidaya menyambut baik adanya teknologi tersebut, dan kami juga ingin menerapkannya. Kami juga berharap pada perusahaan pakan, KKP atau Pemprov bisa mensubsidi pengadaanya sehingga kita bisa coba aplikasikan segera untuk membuktikan benar atau tidak bisa menampung sisa kotoran,” terangnya.
 
 
Terkait kepemilikan KJA, Edhy menilai, pada dasarnya yang lebih berhak dalam kepemilikan KJA adalah penduduk setempat yang dahulunya rumahnya bersedia dijadikan waduk atau dibenamkan, maka dari itu pihaknya akan bentuk tim dalam penelusurannya. “Dimana kita akan sortir siapa-siapa pemilik yang benar-benar berhak mempunyai unit KJA di sana,” kata Edhy. 
 
 
Sambungnya, perlu adanya penentuan zonasi budidaya yang harus diberlakukan di Waduk-waduk yang digunakan usaha budidaya. Tujuannya, bahwa penentuan tata letak budidaya harus diatur sehingga tidak berantakan, dan juga memudahkan aksesnya. Senada dengan Edhy, Husein mengatakan bahwa penentuan zonasi perlu dilakukan berdasarkan kajian ilmiah juga, sehingga budidaya yang dijalankan nantinya bisa optimal. 
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Aqua Edisi-90/15 November – 14 Desember 2019
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain