Kamis, 31 Oktober 2019

Kadin Berikan Masukan Sinkronisasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Kadin Berikan Masukan Sinkronisasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Foto: ist/dok.KKP


Jakarta (TROBOSAQUA.COM). Perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan masukan untuk penyempurnaan dan sinkronisasi berbagai kebijakan sektor kelautan dan perikanan kepada Menteri Edhy Prabowo pada Rabu (30/10).

 

Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto beserta 20-an pengurus lainnya lainnya memberikan masukan, saran, dan aduan terkait budidaya perikanan, perizinan kapal tangkap maupun kapal angkut ikan, industri rumput laut, industri pengalengan, dan pembiayaan industri.

 

“Kita akan mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, para nelayan terutama, termasuk asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budidaya, pembudidaya rumput laut, petambak garam. Apa masalah yang mereka hadapi, kita akan carikan jalan keluarnya,” tutur Menteri Edhy.

 

Menteri Edhy menyebut, setelah menampung masukan dari nelayan dan stakeholder perikanan lainnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji aturan secara detail dari sisi hukum, akademis, maupun teknologi.

 

“Kita akan sinkronkan landasan hukum, landasan akademis, dan fakta di lapangan. Ini harus disatukan, tidak boleh saling bertabrakan,” lanjut Menteri Edhy.

 

“Ada yang mengadu, bikin kapal dari luar, habis investasi banyak, dulu dapat izin bikin, sekarang tidak diberi izin lagi. Padahal izinnya kapalnya tidak tangkap di perairan Indonesia, melainkan di perairan lepas (highseas). Nah, aduan seperti ini misalnya juga harus kita sikapi dengan baik,” Menteri Edhy memberi contoh.

 

Menteri Edhy mengatakan, beberapa waktu ke depan, KKP akan mengintensifkan komunikasi dua arah dengan para stakeholder kelautan dan perikanan. Hasilnya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

 

Menteri Edhy menegaskan, KKP akan selalu melibatkan nelayan baik itu perorangan maupun asosiasi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

 

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyebut, berbagai masukan yang disampaikan kepada KKP merupakan upaya untuk memperlancar investasi dan mendorong geliat ekspor.

 

“Pak Menteri menerima masukan tersebut, kemudian akan dievaluasi dan memanggil lagi semua stakeholder lain, sehingga menghasilkan keputusan yang win-win solution,” ujarnya. ist/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain