Kamis, 31 Oktober 2019

KNTI, Problematika Nelayan Belum Usai

KNTI, Problematika Nelayan Belum Usai

Foto: ist/dok.KNTI


Jakarta, (TROBOSAQUA.COM). Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) berharap kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk memperbaiki hubungan dengan nelayan dan masyarakat perikanan, bukan dengan membuat janji baru, melainkan segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah regulasi dan memastikan program-program KKP tidak monoton, tetapi bermanfaat untuk nelayan.

 

Kepala Kajian Strategis Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah menyatakan beragam kebijakan sebelumnya lebih menghasilkan polemik ketimbang prestasi menyejahterakan nelayan. Karenanya, perlu dilakukan evaluasi sekaligus konsultasi sebaik-baiknya dengan nelayan dan masyarakat perikanan secara umum. Hal lain adalah terkait akses permodalan.

 

Menurut dia, presiden telah menyampaikan agar BLU LPMUKP (Baca: Bank Mikro Nelayan) harus digunakan oleh nelayan dengan mudah dan bermanfaat dan jangan berbelit-belit. Belakang terakhir justru nelayan mengalami kesulitan.

Begitu pula realisasi asuransi nelayan yang terkendala pendataan. Hal ini penting karena saat masih menjabat sebagai anggota paremen, Edhy Prabowo turut mengesahkan UU Perlindungan Nelayan, yang didalamnya mengatur kewajiban pemerintah memberikan asuransi kepada nelayan.


Terakhir, mayoritas nelayan Indonesia adalah nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil. “Disinilah Menteri perlu memberikan perhatian agar tersambung dengan strategi industrialisasi perikanan nasional. Skema kemitraan usaha kecil, menengah dan besar harus semakin banyak agar kita menjadi pemain utama ikan di dunia,” ungkap Niko.

Niko pun menyinggung permasalahan lain yang menyangkut nelayan tradisional dan nelayan kecil mesti diselesaikan. Seperti kasus di Sumatera Utara, konflik ruang laut antara nelayan pengguna trawl dan nelayan kecil juga belum menemukan titik temu yang imbang, hingga ditengarai pergantian alat tangkap yang ramah lingkungan pun belum terpenuhi.

 

Perihal rencana zonasi laut (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ RZWP3), di Batam masih ditemukan zona reklamasi yang menabrak area perikanan budidaya. Selain itu, nelayan kecil di Kepulauan Riau juga mengalami keterbatasan ketersediaan BBM  serta seringnya intimindasi/ penangkapan, penyitaan alat tangkap dan barang oleh Custom Diraja Malaysia.

 

“Untuk petambak udang, problem yang dialami oleh para petambak udang rakyat di Lampung adalah perihal janji peningkatan sarana prasarana fisik seperti irigasi, jalan , percepatan listrik dan air bersih yang belum tertunaikan oleh menteri sebelumnya,” pungkas dia. ist/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain