Minggu, 15 September 2019

Menginisiasi Operasi Pengawasan Bersama

Menginisiasi Operasi Pengawasan Bersama

Foto: 


Salah satu strategi SKIPM Batam adalah melakukan sinergitas dengan instansi terkait melalui koordinasi, komunikasi, dan kerjasama
 
 
Batam, selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu wilayah Batam sangat berpotensi menimbulkan kerawanan aktivitas penyelundupan termasuk komoditi perikanan. Kondisi geografis Batam dengan banyaknya pulau dan pelabuhan yang tidak resmi (pelabuhan tikus) memerlukan strategi pengawasan yang khusus agar bisa efektif dalam mencegah penyelundupan. 
 
 
Mengamankan lalu lintas produk perikanan yang akan melewati Batam menjadi prioritas utama Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Batam. Dengan melakukan beberapa upaya untuk menjamin keamanan hasil perikanan yang dilalulintaskan serta pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih baik dan maksimal. 
 
 
Anak Agung Gede Eka Susila, Kepala SKIPM Batam menjelaskan, SKIPM Batam melakukan pembukaan wilayah kerja (Wilker) tersebar di 8 titik yaitu Bandara Hang Nadim Batam, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Punggur, Pelabuhan Sekupang , Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Sagulung dan Pelabuhan Pulau Belakang Padang. “Pembukaan wilayah kerja tersebut diharapkan agar SKIPM Batam dapat melakukan pengawasan secara penuh,” paparnya. 
 
 
Selain pembukaan Wilker yang tersebar di beberapa titik, komoditas unggulan hasil perikanan yang ada di Batam pun cukup banyak yang dilalulintaskan seperti siput gonggong, ikan kerapu, ikan kakap, ikan kurisi, ikan selar, ikan bawal, ikan selikur, ikan kuwe, udang, lobster dan rumput laut. Namun, yang paling mendominasi adalah pengiriman untuk komoditas kerapu dan rumput laut. 
 
 
“Komoditas tersebut dikirim ke berbagai wilayah, diperuntukkan untuk tujuan hampir seluruh kota di Jawa seperti (Jakarta, Semarang, Surabaya), dan Sumatera. Sedangkan untuk tujuan luar negeri pengiriman dilakukan ke negara Singapura, Malaysia, Cina, dan Hongkong,” ungkap Agung.
 
 
Bangun Sinergitas 
Lebih lanjut Agung mengatakan, salah satu strategi SKIPM Batam adalah melakukan sinergitas dengan instansi terkait melalui Koordinasi, Komunikasi, dan Kerjasama (K3). Selain itu, guna membangun chemistry (hubungan) antara sesama penegak hukum di laut dalam bersinergi menguatkan pengawasan di wilayah perbatasan SKIPM Batam menginisiasi gelar operasi pengawasan bersama. 
 
 
Pelaksanaan Operasi bersama yang cukup besar telah dilaksanakan pada akhir tahun 2018. Operasi bersama ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan KIPM, Rina dan dihadiri Ketua komisi II DPR RI, Herman Khaeron, Asdep Kemenpan RB, Rusli dan 100 personel dari masing-masing instansi serta melibatkan 7 armada kapal dari TNI AL, Bea Cukai, Polairud, dan PSDKP. Titik tolak laju operasi bersama dengan menelusuri penyelundupan yang menjadi titik rawan di perbatasan Indonesia Singapura dan Indonesia Malaysia. 
 
 
“Dampak dari operasi bersama tersebut, salah satunya telah mendapatkan chemistry antara aparat penegak hukum di laut. Terbukti dengan telah menggagalkan 3 kali upaya penyelundupan Benih Lobster ditahun 2019 oleh tim gabungan Koarmada I F1QR TNI AL dengan total nilai sekitar 97,193 Miliar rupiah dan jumlah benih lobster yang diselamatkan sebanyak 641.086 ekor,” terang Agung. 
 
 
Agung menjelaskan, benih lobster tersebut oleh SKIPM Batam dilakukan penyegaran dan pelepasliaran di lokasi kawasan konservasi Pulau Abang Batam dan Kawasan Konservasi Kabupaten Natuna yang langsung dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, diikuti oleh Bupati Kabupaten Natuna, personel dari Stasiun KIPM Batam, Danlanal Ranai, Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta awak media. Selain Baby lobster, juga dilakukan penegakan pemanfaat komoditas penyu yang dilindungi oleh Dirpolairud Polda Kepri yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelepasliaran untuk penyelamatan dan kelestarian penyu. 
 
 
“Dengan dilaksanakannya operasi pengawasan bersama di wilayah perbatasan diharapkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di bidang perikanan dapat diterapkan. Dengan demikian tidak ada lagi ditemukannya pelanggaran yang dapat merugikan negara,” ungkapnya. 
 
 
Terakreditasi Internasional 
SKIPM Batam juga berperan dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk memperlancar pelayanan kepada pengguna jasa serta lalu lintas produk perikanan mendapatkan sertifikat kesehatan, yang menyatakan sehat, aman dan layak dikonsumsi, SKIPM Batam juga mengantongi beberapa sertifikat internasional. 
 
 
Fasilitas laboratorium yang mereka miliki telah tersertifikasi ISO/IEC 17025:2008 sebagai Laboratorium Penguji Nomor LP-535-IDN. Hal ini berkaitan dengan pengujian laboratorium yang dilakukan, artinya komoditas ikan yang diuji sudah memenuhi syarat dan jaminan mutu secara internasional. 
 
 
Selain itu, SKIPM Batam juga telah mendapatkan pengakuan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu produk pelayanan sertifikasi kesehatan ikan baik yang dilalulintaskan keluar negeri (ekspor) maupun antar area/domestik (impor) ISO 9001. Akreditasi ini menunjukkan bahwa pelayanan teknis dan administratif yang ada di stasiun karantina tersebut telah memenuhi persyaratan internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada semester awal tahun 2019 mencapai 83,09. 
 
 
Dalam hal beberapa inspeksi, Agung juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pengawasan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), mutu, dan keamanan hasil perikanan SKIPM Batam telah mendapatkan pengakuan legal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) terakreditasi ISO 17020:2012. Tentunya Pengakuan ini merupakan jaminan bahwa Stasiun KIPM Batam terjaga kompetensinya dan konsistensinya dalam penerapan sistem sertifikasi/inspeksi nasional.
 
 
Zona Integritas 
Lebih jauh Agung memaparkan, tahun 2019 SKIPM Batam mencanangkan pembangunan zona integritas untuk menjadikan unit kerja sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Rencana akan dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB. 
 
 
Mereka berkomitmen untuk memberantas segala bentuk korupsi dan gratifikasi dengan komitmen penuh dari pimpinan hingga seluruh staf. “Diawali dari kehadiran, absen jangan terlambat, pulang tidak lebih cepat, itu dalam keseharian kita. Begitu juga dalam pelayanan ke masyarakat,” tegas Agung. 
 
 
SKIPM Batam juga aktif melakukan sosialisasi terkait keberadaaan SKIPM Batam ke masyarakat. Berkoordinasi dengan UPI (Unit Pengolahan Ikan) untuk mensosialisasikan “ Gemar Makan Ikan” kepada masyarakat dengan mengadakan acara makan ikan sehat dan bermutu bersama 2000 Santri Pondok Pesantren Darul Falah dan panti asuhan Se-Kota Batam. Serta mengajak masyarakat bersih pantai dan menanam mangrove bersama di teras negeri. 
 
 
Agung menambahkan, dengan sosialisasi kepada masyarakat harapannya tugas dan fungsi SKIPM dapat dikenal seluruh masyarakat Batam, khususnya pemakai jasa karantina ikan. “Harapannya dengan upaya-upaya yang dilakukan tersebut, SKIPM Batam menjadi instansi MADANI yakni modern, aktif, disiplin, aktual, netral, inovatif,” ungkapnya. TROBOS Aqua/Adv
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain