Minggu, 15 September 2019

Jalan Terjal Marikultur

Jalan Terjal Marikultur

Foto: meilaka
Benih kerapu bebek

Tantangan marikultur cukup lengkap, mulai dari teknis budidaya, pasar, hingga kebijakan pemerintah
 
 
Perkembangan marikultur di Indonesia tampaknya belum menemukan titik terang akan dibawa ke mana. Produksi tertingginya saat ini masih didominasi oleh rumput laut basah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014 - 2018), produksi rumput laut berfluktuasi di kisaran 10 - 11 juta ton. 
 
 
Dalam data produksi yang tersedia di laman KKP itu, hanya ada tiga komoditas utama marikultur yang tercatat. Selain rumput laut, ada ikan kakap dan kerapu. Data tersebut juga menyebutkan bahwa produksi kerapu sepanjang tahun 2014 - 2017 naik turun masing-masing 13,3, 16,8, dan 11,5 ribu ton. Dan secara megejutkan meningkat drastis di tahun 2017 menjadi 70,3 ribu ton. 
 
 
Sementara data pada tahun 2018 hanya tersedia satu semester saja dengan jumlah produksi sebesar 5,8 ribu ton. Sementara itu produksi kakap lebih rendah lagi, yakni 5 - 8 ribu ton di sepanjang tahun 2014 - 2017. Tetapi memang tren produksinya selalu meningkat. 
 
 
Perkembangan marikultur di Indonesia masih jauh dari potensi lahan yang ada. Produksi gabungan kakap dan kerapu masih lebih rendah dibandingkan satu spesies ikan air tawar. Gurami misalnya, produksinya sudah 100 - 200 ribu ton dalam kurun waktu 2014 - 2017. Lebih jauh lagi jika dibandingkan dengan ikan lele dan nila yang menurut data KKP di tahun 2017 produksinya sudah mencapai 1 juta ton.
 
 
Padahal, menurut pengusaha hatchery (pembenihan) komoditas marikultur Globalresourcestrader Corporation asal Bali, Steven, kerapu dan kakap putih merupakan komoditi perikanan yang selama ini memiliki permintaan di dalam dan luar negeri yang sangat menarik. Hanya saja peluangnya belum dimanfaatkan secara maksimal menuju bisnis yang berkelanjutan.  “Sebuah sub-sektor kedua besar setelah perikanan tangkap tentu akan menghadapi tantangan tentang biologis, ekonomi global, pencemaran laut, perubahan iklim global, intergrated supply chain management system berserta segenap industri hulu dan hilirnya,” ujarnya kepada TROBOS Aqua. 
 
 
Dalam catatan Rencana Strategis KKP 2015 - 2019 disebutkan bahwa potensi lahan untuk perikanan budiaya ikan laut mencapai 12,1 juta hektar. Jauh lebih besar dibandingkan potensi lahan untuk budidaya air tawar yang mencapai 2,8 juta hektar.  Tetapi pemanfaatannya hanya baru sekitar 2,7 persen atau sekitar 325 ribu hektar saja. 
 
 
Kakap putih memiliki potensi yang lebih luas lagi karena ikan ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap salinitas. Sehingga bisa dibudidayakan di air payau dan air laut juga. Potensi lahan untuk budidaya ikan air payau dalam Buku Renstra KKP tercatat hingga 2,9 juta hektar. Sementara pemanfaatannya sendiri sekitar 650 hektar saja atau hampir 22 persennya. 
 
 
Terbentur Kebijakan
Tetapi belum selesai urusan pemanfaatan potensi ini, perkembangan dunia marikultur justru belum beranjak dari isu kebijakan pemerintah yang oleh para pembudidaya dinilai kurang tepat. Kebijakan itu adalah Peraturan Menteri (Permen) Nomor 32 Tahun 2016 yang dinilai para pembudidaya telah membatasi penjualan ikan kerapu ke luar negeri sebagai pasar utamanya. 
 
 
Setelah TROBOS Aqua mengulasnya di Edisi 72, kebijakan tersebut masih belum diterima oleh pembudidaya. Dalam suatu grup Whatsapp berisikan para pelaku usaha marikultur, beredar pesan berupa surat terbuka kepada Kepala Staf Presiden. Surat singkat yang mengatasnamakan Koordinator Forum Marikultur Nasional dan Koordinator Pengembangan Marikultur MAI Budhy Fantigo, Ketua Abilindo Wajan Sudja, dan Ketua Hipilindo Effendi ini berisi seperti berikut.
 
 
“Kami Pembudidaya Perikanan Laut, ada puluhan ribu pelaku usaha, bahkan ratusan ribu dengan usaha terkait terimbas degan 2 Regulasi, yaitu: SE DJPB bulan November 2014  -> Permen KKP No 15 Tahun 2015 -> Permen KKP No 32 tahun 2016: Pengaturan kapal angkut ikan hidup, ukuran dibatasi, check point loading dibatasi 1 titik dan pemisahan SIKPI ikan tangkapan alam dan ikan budidaya. Menyebabkan 90 % usaha budidaya kerapu tutup. Negara kehilangan peluang mendapatkan devisa 3,2 T per tahun.” 
 
 
Sementara itu, pemerintah dalam hal ini KKP pernah membantah jika pembatasan kapal ikan hidup ini menghambat usaha marikultur, terutama kerapu. Bantahan ini disampaikan pada bulan November 2018 dalam rilis resmi di laman KKP. Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa Permen 32 Tahun 2016 itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola perdagangan ikan kerapu yang sudah cenderung di luar kontrol yang bisa memicu berkurangnya nilai tambah perikanan marikultur. Selain itu, Permen ini juga dikatakan untuk mencegah potensi praktik unreported hasil perikanan di perairan Indonesia. 
 
 
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam rilis tersebut menyatakan bahwa Permen 32 Tahun 2016 juga untuk mencegah perdagangan ilegal. Menurutnya, beberapa kasus membuktikan bahwa kapal asing tersebut tidak hanya mengangkut ikan kerapu yang diperdagangkan secara legal, tetapi juga membawa ikan ekonomis tinggi yang tersedia terbatas di alam, seperti napoleon. “Kamuflase perdagangan seperti ini marak terjadi,” katanya. 
 
 
Slamet menambahkan bahwa sebelum ada Permen ini, nilai tambah dan posisi tawar para pembudidaya Indonesia cenderung rendah. Pihak pembeli ikan kerapu dari Hongkong kerap mengendalikan jalur pasokan dan harganya. “Oleh karenanya, penataan perdagangan ekspor kerapu melalui instrumen Permen KP no 32 tahun 2016 menjadi penting dalam rangka menjamin tata kelola perdagangan yang lebih transparan, bertanggungjawab dan terjamin traceability-nya yakni melalui sistem pengawasan dan record keeping data yang efektif di pelabuhan pelabuhan muat singgah yang telah ditetapkan,” tambahnya lagi. 
 
 
Slamet bahkan menyangkal jika Permen itu telah mematikan usaha rakyat, terutama budidaya kerapu. Ia menyebut bahwa sentra-sentar produksi kurapu seperti di Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Bali, dan jatim masih berjalan normal. “Masih berjalannya usaha budidaya ini, tidak terlepas dari permintaan yang masih relatif stabil,” akunya. 
 
 
Tidak hanya itu, normalnya aktivitas perdagangan kerapu lanjut Slamet, dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kapal angkut ikan hidup hasil pembudidayaan. Jika sebelum pemberlakuan Permen hanya sebanyak 20 buah, kini (tahun 2018) naik menjadi 28 buah, dimana jumlah kapal angkut berbendera Indonesia justru mendominasi yakni sebanyak 15 buah.
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Aqua Edisi-88/15 September – 14 Oktober 2019
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain